WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION

Manokwari - Papua Barat. Email: admin@oppb.org; URL: www.wplo.org; www.oppb.org

Perkembangan Pribumi di PBB

Tebentuknya Organ Indigenous People (masyarakat Pribumi) di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena untuk menghapus Penjajahan (Colonialism) diseluruh muka bumi. Hal ini disebabkan karena pada mulanya Bangsa Eropa menganggap bahwa orang di luar mereka adalah bangsa yang “tidak beradap”(Uncivilized) untuk dijadikan sebagai obyek jajahan.
Namun demikian ada seorang bangsa Spanyol yang bernama Fransisco Victoria yang pertama kali mengangkat persoalan hak-hak masyarakat asli (Indigenous Rights) setelah ia melihat perlakuan para penakluk dari Spanyol (Conquistadores) terhadap masyarakat asli benua Amerika. Beliau (Victoria) adalah salah seorang agama bangsa Spanyol yang ketika itu berlayar bersama-sama dengan para Conquistadores itu menjelajahi dunia untuk memperluas daerah ajahannya (Expansion Area). Kemudian dikatakan juga oleh salah seorang agama berbangsa Spanyol yang bernama Batholomeo, bahwa ia juga sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Victoria. Mereka berdua menyatakan bahwa masyarakat asli (Indigenous People) benua Amerika juga memiliki hak yang sama dengan para Conquistadores.
Apa yang dikatakan oleh mereka berdua ternyata terus menggema dalam sejarah dunia sehingga pada tahun 1948 masyarakat internasional telah menyepakati disusunya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia secara umum pada tanggal 10 Desember 1948 di New York, dimana termasuk “Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri” (The Right to Self Determination) yang didukung oleh Resolusi Majelis Umum PBB (General Assembly Resolution) nomor 217 A (111) Tanggal 10 Desember 1994. Penjabaran selanjutnya untuk melindungi hak-hak masyarakat Pribumi (Indigenous People) yaitu dikeluarkannya International Covenant on Civil and Political Right Tahun 1966 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan ini merupakan Hukum Internasional yang cukup Signifikan dalam konteks perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Masyarakat Pribumi /Indigenous people (IP).
UN of ILO (United Nation of International Labor Organization atau Organisasi Buruh Internasional PBB) yang telah mengamati persoalan-persoalan yang menyangkut penggunaan secara paksa tenaga masyarakat asli/pribumi (IP) untuk bekerja demi kepentingan penjajah semenjak tahun 1920-an juga berusaha mengkondisifikasikan hak-hak masyarakat asli, khususnya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Instrumen yang pertama kali disusun UN of ILO tentang subyek ini adalah Indigenous and Tribal Population Convention No: 107 tahun 1957. Konvensi ini memuat hak-hak IP atas tanah mereka, kondisi kerja, kesehatan dan pendidikan masyarakat pribumi. Hingga kini tercatat 27 negara yang meratifikasi konvensi ILO No. 107 ini. Kemudian dilengkapi lagi dengan Convention No. 169 yang lebih menegaskan bahwa cara masyarakat asli harus dipertahankan. Selain itu juga menegaskan bahwa masyarakat pribumi dan lembaga-lembaga mereka harus dilibatkan dalam keputusan dan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Hingga kini baru 10 negara yang meratifikasikan konvensi 169 ini selain kedua konvensi ILO di atas. Oleh karena itu, ILO membentuk 2 bidang konsentrasi untuk membantu Masyarakat Pribumi yaitu Indisco Programme (untuk membantu peningkatan Ekonomi Pribumi) dan Political and Human Rights (untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah Politik dan Hak Asasi Pribumi). Instrumen hukum Ineternasional lain yang sedikit menyinggung tetang hak-hak masyarakat asli adalah Convention on Biodiversity tahun 1992. Konvensi ini lebih menekankan pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan teknik-teknik tradisional untuk melestariakan keanekaragaman biologis.
Kemajuan yang lebih lagi ketika Working Group on Indigenous Population dari UN of HCHR (United Natuions of Hight Comissioner for Human Right) atau Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 juli 2000 menerima Resolusi untuk membentuk Permanent Forum on Indigenous Issues yang berstatus sebagai organ subsider yaitu Economic and Social Council (ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dan memiliki 16 anggota yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil pribumi (IP). Melalui Forum ini, maka masalah-masalah Pribumi dapat diangkat ke komunitas internasional serta dapat diselesaikan secara Damai tanpa ada pelanggaran HAM oleh Negaranya lagi. Sekretariat Permanent Forum berkedudukan di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat. Sidang Forum Permanent setiap tahun diadakan setiap bulan Mei di Markas Besar PBB, New York. Hasil siding Forum Permanent Masyarakat Pribumi akan direkomendasikan oleh Sekretaris United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues (UN PFII) ke President General Assembly United Nation (Presiden Majelis Umum PBB) untuk diagendakan dalam sidang Umum PBB.


Instrumen yang komprehensif tetang perlindungan hak-hak IP dimuat dalam Draf Deklarasi yang berhasil disusun tahun 1994 oleh Sub-Commission on The Protection of Discrimination and Promotion of Minority (Sub Komisi Perlindungan Kaum Minoritas dan Pencegahan Diskriminasi), Sub Komisi ini berada di bawa UN of OHCHR (United Nation of Organization High Commissioner for Human Rights) atau Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Draft tersebut telah berhasil dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 23 September 2007 di markas besar PBB dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/61/295 pada Sidang ke-61 PBB dengan 143 suara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-empat negara anggota yang menolak adalah negara bekas koloni Inggris yang memiliki populasi penduduk asli yang besar: Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Negara-negara yang abstain adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa and Ukraina; 34 negara anggota lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara.