WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION

Manokwari - Papua Barat. Email: admin@oppb.org; URL: www.wplo.org; www.oppb.org

Artikel Papua

LAPORAN TAHUNAN WPLO TAHUN 2013

Posted on January 21, 2014 at 4:05 PM

Writen by: John Anari, ST


Dalam rangka menggapai MisiOrganisasi, maka WPLO mengambil berbagai cara untuk menempuh target Hak SelfDetermination bagi bangsa Papua Barat secara menyeluruh. Langkah-langkah yangdilakukan pertama kali yaitu mencari berbagai informasi tentang Sejarah PapuaBarat dari berbagai media. Baik melalui media Cetak, Elektronik, maupunsaksi-saksi yang masih hidup untuk diwawancarai.

Dengan adanya dokumen-dokumentersebut maka selanjutnya dirangkum untuk disusun dalam bentuk sebuah bukuilmiah secara berurutan mulai dari awal terbentuknya pulau Papua, pendudukanpulau Papua pertama kali oleh Rumpun Negroid Papua, serta Pendudukan olehbangsa bangsa asing mulai dari Arab, China, Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang,Sekutu, Belanda dan Indonesia.

Dari hasil Dokumen Buku yangdiberi judul “Kegagalan Dekolonisasi Papua dan Illegal Referendum di PapuaBarat” karya John anari, ST mampu membuka wawasan Jati Diri Bangsa Papua Baratsehingga banyak orang Papua baru tahu Sejarah Bangsanya sendiri yang telahdilenyapkan selama 50 tahun.

Selain Buku, WPLO juga telahmemproduksi Film Dokumenter Papua Barat yang diberi judul “KegagalanDekolonisasi Papua Barat”. Kedua dan buku ini kemudian dipublikasi lagi melaluiwebsite resmi WPLO di www.oppb.webs.comdan www.oppb.org serta berbagai video dipublikasilewat Youtube dan Facebook.

Tujuannya yaitu untuk sosialisasiSejarah Papua Barat kepada orang asli Papua dan para simpatisan pro Papua untukmenentukan nasibnya sendiri.

Selain langkah ini, WPLO jugamensosialisasikan organisasi WPLO ke masyarakat melalui baju seragam WPLO danStiker-stiker serta Buletin.

Selain itu, untuk menggapai MisiWPLO maka semua Dokumen itu diajukan ke PBB melalui Sidang Forum Tetap PBBuntuk Masyarakat Penduduk Asli (UnitedNations Permanent Forum on Indigenous Issues - UNPFII) dan Sidang Dewan HAMPBB di Genewa (Universal Periodic Reviewon Human Rights Concerning International Covenant on Civil and Political Rights)yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council).

Sebelumnya WPLO terlebih dahulumendaftarkan diri di UN ECOSOC (UnitedNations Economic and Social Council) atau Dewan Ekonomi PBB untukmendapatkan Ground Pass United Nations (Akses Masuk ke Gedung PBB) sertamengakreditasi WPLO di UN ECOSOC supaya dapat menghadiri berbagai SidangPenting dari PBB.

 

Langkah pertama kali ke Gedung PBByaitu dimulai dengan mengirim Diplomat Ben Kaisiepo dan Tina Thesia pada SidangUNPFII tanggal 16-27 Mei 2011 untuk menghadiri Undangan Pelapor Khusus PBBuntuk Penduduk Asli (United Nations SpecialRaporteur on Indigenous Peoples) Prof. James Anaya di Markas Besar PBB NewYork-Amerika Serikat. Dokumen Ringkasan Buku yang berjudul “Debacle of Decolonization and Illegal SelfDetermination” yang ditulis oleh John Anari, ST diterima Beliau dan ia punterkejut melihat foto-foto documentasi proses Dekolonisasi Papua yang gagalakibat Politik Perang Dingin dan campur tangan Amerika dibawah Komando PresidenJohn. F. Kennedy untuk menguasai Mineral di Gunung Grasberg, Timika-Papua. MakaBeliau berkata bahwa dokumen ini akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal(SEKJEN) PBB Ban Ki-moon untuk ditindak-lanjuti. Maka pada bulan Agustus 2011,untuk pertama kalinya seorang no. 1 PBB mulai mengangkat bicara ”PersoalanPapua akan dibuka kembali ke Komisi Dekolonisasi bahwa apakah Papua NegaraMerdeka atau termasuk Daerah yang Belum Berpemerintahaan Sendiri (Non Self Governing Territory)?”.

Kemudian di Sidang UNPFIIberikutnya Bulan 7-18 Mei 2012 para delegasi WPLO Charles Johnson danOktovianus Mote kembali mempertanyakan janji Prof. James Anaya lalu Beliauberkata bahwa mereka telah mengirim Surat ke Pemerintah Indonesia untuk memintaIjin turun ke Papua tetapi surat tersebut tidak direspon hingga tahun 2012.Maka Beliau berkata bahwa nanti kami akan mengambil langkah lain untukpersoalan penyelesaian Papua sehingga setelah selesai Sidang maka dibentuklaTeam Studi Dekolonisasi Pasifik yang diketuai oleh DR. Valmaine Toki dari anggotaUNPFII. Maka Team Studi ini mulai mengambil data Dekolonisasi Pasifik untuk dilaporkanpada Sidang berikutnya bulan 20-31 Mei 2013 maka DR. Valmaine Toki meminta DataPapua kepada Pimpinan WPLO John Anari, ST menyangkut Status Dekolonisasi PapuaBarat sehingga Beliau merekomendasikan empat wilayah dari Pasifik untukdikembalikan ke Daftar Dekolonisasi yaitu Hawaii, French Polynesia (Tahiti),New Caledonia (Kanaky) dan West Papua (Papua Barat).

 

Rekomendasi ini akan diproseslanjut lagi hingga ke Mahkama PBB untuk dibahas kembali seperti apa yang SEKJENPBB Ban Ki-Moon berkata di Pembukaan Pacific Island Forum pada Agustus 2011yaitu “Apakah Papua Negara Merdeka atau salah satu wilayah yang belumberpemerintahan sendiri (Non SelfGoverning Territory).

 

Rekomendasi DR. Valmaine Tokiuntuk Papua Barat terdiri dari point 46-52, yaitu:

 

46.  Penduduk Asli Papua Barat berjuang untuk memperoleh Kemerdekaan danHak Penentuan Nasib Sendiri. Kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah merekaakan meningkat oleh laporan kekerasan, seperti yang tercantum dalam laporanKelompok Kerja Universal Periodic Review pada Juli 2012 (A/HRC/21/7).

47.  Menurut Akihisa Matsuno, seorang profesor di Osaka Sekolah KebijakanPublik Internasional yang mengkhususkan diri di Indonesia, apa yang terjadi diPapua Barat adalah genosida, baik fisik dan budaya. Ia mengatakan, palingSetidaknya, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal penghancuransistematis penduduk sipil yang disengaja, diperluas dan berkelanjutan.

48.  Ini ketidakadilan saat memberikan alasan tambahan untuk mendukungklaim kemerdekaan, klaim yang memiliki akar dalam kesalahan sejarah. Pertamakolonisasi adalah pada tahun 1828, ketika Belanda menguasai wilayah itu. Padatahun 1944, itu disepakati bahwa Administrasi New Guinea Barat (Belanda Nugini)akan ditempatkan pada daftar Wialayah Tak Berpemerintahan Sendiri.

49.  Pada bulan Januari tahun 1961, pemilihan Dewan New Guinea diadakan.Namun demikian, Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belandatentang West New Guinea (Irian Barat) telah ditandatangani pada Agustus 1962,untuk memperdagangkan West New Guinea ke Indonesia. Aplikasi ini ditunda tujutahun ke Komisi Khusus Dekolonisasi.

50.  Ada alasan yang jelas untuk Majelis Umum untuk mendukung pemulihanpada daftar Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri. Pertama, Papua Barat telahpuas dengan Kriteria yang ditetapkan dalam resolusi 1541 (XV). Kedua, hal itutelah menampilkan awalnya pada daftar. Ketiga, hak penentuan nasib sendiri yangdiartikulasikan dalam pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli.

51.  Mengingat pelanggaran hak asasi manusia, urgensi dianjurkan. Itusignifikansi pelanggaran HAM berat seperti kematian dan diskriminasi abadimembutuhkan tindakan. Penduduk Asli Papua Barat bahkan tidak bisa mengibarkanbendera mereka atau bertemu dalam jumlah besar tanpa pembalasan yang melanggarbanyak hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi. Deklarasi tersebutmungkin menawarkan jalan menuju rekonsiliasi di banyak contoh Ulasan sini.

 

Naskah Asli Rekomendasi DR. Valmaine Toki dapat didownload pada linkPBB:

 

English:

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.19/2013/12

 

Indonesia:

http://oppb.webs.com/REKOMENDASI%20VALMAINE%20DI%20UNPFII.pdf

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments