Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION

Manokwari - Papua Barat. Email: admin@oppb.org; URL: www.wplo.org; www.oppb.org

Artikel Papua

Analisis Penyebab Konflik Papua

Posted on August 25, 2009 at 2:35 AM

 








Oleh:

John Anari, S. Komp




ORGANISASI PRIBUMI PAPUA BARAT

( OPPB )

WEST PAPUA NEW GUINEA

2008


=======================================================================

KATA PENGANTAR

 

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat TuhanYang Maha Esa atas perlindunganNya, pertolonganNya, pemberkatanNya, sertapemberian hikmat dan talenta kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikantulisan ilmiah ini.

 

Tulisan ini disusun sebagai pelengkap tulisan-tulisan lain yangberhubungan dengan Sejarah Papua karena Penulis melihat bahwa banyakditerbitkan buku-buku tentang Sejarah Papua tetapi masih minim dengan foto-fotosebagai bukti yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, tulisan yang diberi judul Analisis Penyebab Konflik Papua danSolusinya Secara Hukum Internasional, Penulis berusaha semaksimal mungkinuntuk melampirkan data-data dokumen pendukung lainnya seperti gambar, table,piagam, dll.

 

Melalui tulisan ini, para pembaca dapat mengetahui Akar PokokPermasalahan Papua serta dapat mengerti tentang Bagaimana Mencari SolusiUntuk Menyelesaikan Konflik Papua yang telah berlangsung ± ½ abad sehinggaPenduduk Pribumi Papua dapat hidup tenang di atas Tanah Leluhur mereka sertatidak diperlakukan semena-mena oleh Penduduk Pribumi lainnya dari Indonesiaseperti Pribumi Jawa, Pribumi Sumatra, Pribumi Sulawesi, Pribumi Maluku, dll.Tuhan telah memberikan tempat kepada setiap Pribumi di dunia, oleh sebab ituPribumi lain tidak boleh melanggar Hak-hak Pribumi di tempat lain demiterciptanya Perdamaian dan Ketentraman di atas muka Bumi ini.

 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota West Papua Interest Association (WPIA), Papua Indigenous Action (PIA),West Papua Indigenous Security (WPIS), Association of West Papua IndigenousStudents & Youth (AWPISY), West Papua Woman Indigenous Association (WPWIA),serta Organisasi Pribumi Papua Barat (OPPB).Selain itu, tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota Nieuw Guinea Raad (NGR), Presidium DewanPapua (PDP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jaingan Independent untuk AksiKejora (JIAJORA), Dewan Adat Papua (DAP), WestPapua National Coalition (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), WestPapua Peoples Front (WPPF), West Papua New Guinea Congress (WPNGC), ViktoriaGenerasi Papua (VGP), Dewan Masyarakat Adat Koteka (DEMAK), mantan anggota Papoea Vrijwilleger Korps(PVK), Tentara Pembebsan Nasional (TPN), mantan anggota OrganisasiPerjuangan Papua Merdeka (OPPM) yang dibentuk tahun 1965 di Manokwari yang kinidisebut OPM, serta ucapan rasa terima kasih yang paling dalam kepada seluruhahli waris Tanah New Guinea dari Sorong sampai Samarai.

 

Melalui perjuangan panjang yang melelahkan namun akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan juga, serta akan dipublikasikan melalui website OPPB pada link:

http://www.oppb.co.nr atau http://www.oppb.webs.com

 

Tulisan ini akan disusun dalam dua bahasa yaituInggris dan Melayu sehingga seluruh Maklukh Tuhan dapat membuka mata untukmelihat penderitaan orang Papua dan menolong sesama sebagai umat ciptaan Tuhanyang sama di mata Tuhan.

 

Penulis sadari bahwa tentu tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itupenulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

Oleh sebab itu, dapat dikirim melalui email west.papua@hotmail.com atau west_papua@yahoo.com.

 



West Papua New Guinea,

9 Oktober 2008




John Anari, S.Komp

========================================================================

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan (Sedimentation) benua

Australia dan pertemuan/tumbukkan antara lempeng Asia (Sunda Shelf) dan lempeng

Australia (Sahul Shelf) serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut

dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah

daratan baru di bagian Utara Australia. Proses pertemuan/tumbukkan lempeng dalam

ilmu Geologi disebut Convergent. Sehinnga sudah saatnya untuk diberi nama

Convergent Island (Pulau Konvergen) dan bukan pulau New Guinea/IRIAN/Papua karena tidak ada hubungan dengan proses terbentuknya pulau ini. Sedangkan nama orang-orang (bangsa) yang mediami pulau ini termasuk rumpun yang berada di Oceania yaitu Rumpun Bangsa Melanesia (bukan Melayu) maka seharunya nama Bangsa adalah Bangsa Melanesia (bukan Papua). Pada mulanya Pulau ini terhubung dengan benua Australia di bagian Utara tetapi karena perubahan suhu Bumi makin panas sehingga mencairnya Es di daerah Kutub Utara dan Selatan, maka terputuslah menjadi sebuah Pulau baru.


Proses geologi ini diperkirakan terjadi pada 60 (enam puluh) juta tahun yang lalu dan

hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan Kerang Laut, pasir laut dan danau air asin

di daerah Wamena yang tingginya lebih dari 4.884 m di atas permukaan laut serta

terdapatnya kesamaan hewan-hewan yang berada di Australia dan Papua seperti

Kanguru.[1]


 

Gambar. 1.1: Peta Geologi Papua ketika terhubung dengan Australia

Sumber: http://www.environment.gov.au/coasts/publications/somer/annex1/marine-biota.html

 

 

Sementara terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari

berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es

menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

Masih banyak rahasia bebatuan Pegunungan Tengah dan Pegunungan di Kepala

Burung yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan

muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini,

proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km

per juta tahun.

 

Gambar. 1.2: PetaGeologi Papua

Sumber: DinasPertambangan dan Energi Prop. Papua - http://www.papua.go.id

 

 

 

Gambar. 1.3: Pertemuan Lempeng Asia, Pasifik dan Australia

Sumber: Museum Nasional Jerman

Akibat dari adanya endapan ini sehingga Pulau Papua banyak mengandung bahan

galian golongan A, B, dan C seperti Emas, Perak, Tembaga, Aluminium, Batu kapur,

Gamping, Uranium, dll.


Dan juga dengan adanya tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil

makluk hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara.

Selain itu, pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena berada pada

jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak karena berada di Lautan

Pasifik yang sangat luas.


Dalam Kitab Ulangan 28:33 menyatakan bahwa Suatu Bangsa yang tidak kau

kenal akan datang dan memakan hasil bumi mu dan segala hasil jerih payahmu;

engkau akan selalu ditindas dan diinjak. [2]


Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi melarat di atas Kekayaan

Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus yang mati di atas lumbung Padi.


Oleh sebab itu, pulau ini menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi

daerah konflik yang berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban

Penduduk Asli (Indigenous Peoples) dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hakhak

Dasar Masyarakat Asli Papua.


Awal mula kedatangan Bangsa-bangsa Asing untuk merebut pulau ini karena

pernyataan dari seorang Pelaut Spanyol yang bernama Alvaro De Saavedra yang

berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai Utara Papua pada tahun 1528

sehingga ia melihat Pasir Kuarsa bercampur Emas di Korido (sekarang: ibu Kota

Supiori) lalu memberi nama Isla Del Oro (Island of Gold) atau Pulau Emas. Dari

sinilah sehingga Inggris, Jerman dan Belanda membagi-bagi pulau ini menjadi tiga

bagian. Sehingga menjadi acuan untuk perebutan Bangsa-bangsa, termasuk

Indonesia yang mengklaim bahwa seluruh bekas Hindia Belanda adalah daerah

Kekuasaannya.[3]



 

Gambar. 1.4: Peta Pembagian Wilayah oleh Inggris,Belanda, dan Jerman.

Sumber: Hasil Capture Google Eart, oleh John Anari

 

 

Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal, Papua dikenal sebagai

daerah yang rawan untuk ditempati karena Penduduknya sangat berbahaya. Oleh

karena itu, Papua adalah merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri

(Non Self Government Territory).


Pada masa itu, banyak timbul peperangan diantara suku-suku sehingga muncul

seorang Panglima Perang yang hebat, yaitu Mambri dari pulau Biak dibawah

komando Raja Kurabesi. Selain itu, muncul juga Panglima baru dari Pom Ansus di

Pulau Serui.


Kedua Panglima ini pernah diminta bantuannya oleh Sultan Tidore dan Raja Jailolo

untuk membantu mengusir VOC. Sebagai imbalan dari Sultan Tidore kepada Raja

Kurabesi, maka diberikan seorang anak gadisnya dan kemudian mendapat empat

anak raja yang hingga kini diberi nama Raja Ampat di Sorong.

Sedangkan Panglima Perang Pom Ansus diberi tempat untuk tinggal oleh Raja

Jailolo. Buktinya yaitu, banyak terdapat marga-marga yang sama di Jailolo dan Serui

seperti Wowor, dll. Dari hasil kontak inilah, maka timbul penyebaran Agama Islam

dari Ternate ke Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Fak-fak.


Kemudian pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 Belanda mencoba datang ke

Papua dan mendirikan sebuah tugu Fort De Bus di teluk Triton di kaki Gunung

Lumenciri di daerah Kaimana dan menyatakan bahwa atas nama dan untuk Sri

Baginda Raja Nederland, bagian daerah New Guinea dengan daerah pedalamannya

dimulai pada garis meridian 1410 Timur Greenwich di pantai Selatan terus ke arah

Barat, Barat Daya dan Utara sampai ke Semenanjung Goebe Hoop di pantai Utara,

kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberoon yang dimiliki oleh

Sultan Tidore, dinyatakan milik Belanda. Dengan ketegasan ini, maka orang-orang

Eropa lainnya tidak boleh menempati dan menguasai daerah ini. 4 Kemudian daerah

ini diberi nama Nederlands Nieuw Guinea karena penduduknya mirip dengan

penduduk Guinea di Afrika Barat, sedangkan penduduk Indonesia diberi nama

Nederland Indiẽ karena penduduknya mirip dengan penduduk di India yang kulit

hitam berambut lurus.



Gambar. 1.5: Benteng FORT DU BUS di teluk Triton, Kabupaten Kaimana.

Sumber: HasilCapture Camera Digital oleh Herry Ramandey

 

Setelah mendirikan Tugu tersebut kemudian Belanda meninggalkannya karena

penduduk Papua sangat berbahaya bagi mereka. Kemudian dengan Politik 3G (Gold

Glory and Gospel = Emas dan Firman Tuhan) maka dibentuklah sebuah Yayasan

Hevorm de Kerk melalui Gereja lalu mengutus dua orang Misionaris Ottow dan

Geisler untuk pergi memberitakan Firman Tuhan ke Papua dan mereka berdua tiba di

Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Februari 1855, dengan

rasa ketakutan maka mereka berkata Dengan Nama Tuhan Kami Menginjak Tanah

Ini.[5] Dengan adanya Firman Tuhan inilah sehingga menyebabkan orang Papua

menjadi lemah dan memiliki Kasih yang tinggi sehingga dapat menerima Bangsa

Asing untuk membangun Negerinya.


Kemudian pada tahun 1898 Belanda mengesahkan Pengeluaran Anggaran sebanyak

f. 115.000,- oleh Parlemen Belanda untuk mendirikan Pemerintahan yang kemudian

diberi nama Resident Nederland Niuew Guinea (Provinsi Nederland New Guinea)

dengan pusat Pemerintahan di Manokwari. Maka pada tahun 1901, Pemerintahan

Nederland Niuew Guinea mulai didirikan dengan Ibu Kota Provinsi beradadi

Manokwari dengan mengangkat Hier Rust sebagai Gubernur Nederland New

Guinea. Namun kemudian dipindahkan ke Hollandia setelah Penyerahan oleh Sekutu

kepada Belanda pada tanggal 24 April 1944 di Hollandia (Sekarang Jayapura) serta

membentuk pertahanan di bagian Selatan Papua yaitu di Merauke serta membuka

Sekolah Camat (Bestuur School) dengan mengangkat Soegoro Admoprasodjo

(tahanan Digul) sebagai Direkturnya. Klaim Indonesia bahwa Daerah Papua adalah

milik Indonesia yang mulanya diberi nama Nederland Indies yang berkedudukan di

Batavia (Sekarang Jakarta) setelah Perang Dunia II adalah sesuatu yang tidak ada

dasarnya. [6]



Gambar. 1.6: Gedung Resident Nederland Niuew Guinea (sekrang Kantor Gubernur Papua Barat)

Sumber : Hasil Scaner oleh Bapak Sorbu, Melkianus Nauw dan Niko Nauw



Gambar. 1.7: Makam Gubernur Resident NNG Hier Rust (1873 -1922) di Manokwari (foto kiri) Dan Tulisan di atas Makam Hier Rust (foto kanan)

Sumber : Hasil Scan oleh John Anari


Gambar. 1.8: Lambang Negara Papua Barat(1961 – 1962)

Sumber : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ef/West-Papua1961-6.JPG



Pada awal Pemerintahan Belanda di Papua semenjak tahun 1898 hingga sebelum

kedatangan Jepang pada 19 April 1942 di teluk Humbolt kota Hollandia, tak seorang

penduduk Pribumi Papua membentuk suatu gerakkan perlawanan anti Belanda serta

tak seorang pun dibunuh sehingga terjalin kehidupan yang harmonis antara orang-orang

Belanda dan Penduduk Pribumi Papua. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa

Bangsa Papua tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda seperti di daerah Indonesia

lainnya. Namun pada jaman penjajahan Jepang, banyak rakyat Pribumi Papua yang

disiksa, dipotong tangannya serta dibunuh. Akibat kekejaman ini, maka banyak

rakyat Papua yang membantu tentara Sekutu Amerika ketika mendarat di Teluk

Humbolt pada tanggal 22 April 1944 untuk mengusir Jepang, dibawah Komando

Jenderal Douglas McArthur. Pemerintah Belanda yang ikut serta dalam Tentara

Sekutu langsung membentuk suatu Pemerintahan dengan status Residen yang

bertanggung jawab langsung kepada Mahkota Kerajaan Belanda. Oleh karena itu,

pada saat sidang Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

menetapkan wilayah Indonesia terdiri dari 18 (delapan belas) Provinsi mulai dari

Sumatra hingga ke Maluku. Selanjutnya BPUPKI yang dibentuk Jepang dengan

nama Djokuritsu Jumbi Kosakai diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) dan pada saat Pidato Soekarno di depan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa “Yang

disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan

Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku. Tetapi untuk keamanan Indonesia

dari arah Pasifik, maka kita perlu menguasai Papua”. [7] Hal ini juga sesuai dengan

Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda

mulai dinyatakan oleh Bangsa Indonesia setelah menyadari bahwa mereka adalah

orang-orang yang berasal dari keturunan India, yang mana nama Indonesia mulai

diperkenalkan oleh seorang warga Negara Inggris yang bernama Logo. Ia

menggantikan nama Nederland Indie menjadi Indonesia yang berasal dari kata Indo:

India dan Nesos: Kepulauan.


Berita tentang Kemerdekaan Indonesia dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo

yang bekas Pemuka Taman Siswa untuk memprovokasi murid-muridnya di Sekolah

Pemerintahan (Bestuur School) di Hollandia untuk membentuk suatu Gerakkan

Bawah Tanah yang diberi nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands).

Ia diangkat oleh Belanda menjadi Direktur Sekolah Pemerintahan tersebut serta

merangkap sebagai Penasehat di bidang Pengajaran. Beliau adalah salah seorang

Tawanan Digul yang dipindahkan ke Australia akibat Perang Dunia II namun ditarik

kembali untuk membantu menjalankan roda Administration Pemerintahan Nederland

Nieuw Guinea.[8]


Beberapa muridnya yaitu Silas Papare kemudian dibuang ke Serui dan di sana ia

bergabung dengan Dr. Sam Ratulangi (buangan Belanda dari Sulawesi Utara,

Manado) membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Sedangkan murid

lainnya seperti Marthen Indey, Frans Kaisiepo, dan Rumkorem menjadi pengikut

setia Soegoro. Sedangkan Murid lainnya seperti Herman Wajoi, Nicholas Jouwe,

Johan Ariks, Markus Kaisiepo, Nikolas Tanggahma, dll. Mereka ini Adalah Tokoh

Masyarakat yang kemudian menjadi Anti Soegoro karena telah mengetahui niat

Soegoro untuk memasukkan Papua ke dalam Republik Indonesia.

Akibatnya Soegoro ditahan kembali ke Didul tetapi berkat seorang penjaga, maka

beliau diloloskan oleh Petugas Lembaga hingga ia melarikan diri ke Port Morestby

dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.

Gambar. 1.9: Sugoro Atmoprasodjo

Sumber : Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat




Gambar. 1.10: Gedung New Guinea Raad

(Sekarang Gedung DewanPerwakilan Rakyat Papua)

Sumber : http://www.uk.geocities.com/papua_doc

Gambar. 1.11: Foto Anggota Nieuw Guinea Raad

Sumber : http://www.uk.geocities.com/papua_doc

 

 

Konflik perebutan Papua dari Belanda terus berlanjut di Konferensi Malino di

Makasar – Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juli 1946, Perjanjian Linggar Jati bulan

Maret 1947, hingga pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23

Agustus – 2 November 1949. Yang mana pada pasal 2 ayat f menyatakan “ Tentang

Residen Nederlands Nieuw Guinea tercapai persetujuan sebagai berikut: Mengingat

kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya

semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan

jalan patut dan rukun, maka Status Quo Residen Nieuw Guinea tetap berlaku seraya

ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) masalah kedudukan Kenegaraan Irian

Barat diselesaikan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.”[9]


 

Status Quo Nieuw Guinea disebabkan karena Belanda sebagai anggota PBB yang

telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 tanggal 26 Juni 1945 merasa

berkewajiban untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah Negara. Hal ini

disebabkan karena Papua adalah suatu daerah yang belum Berpemerintahan Sendiri

(Non Self Government Territory), oleh sebab itu Belanda mempersiapkan Parlement

Papua (Niuew Guinea Raad), Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), Kepolisian

Papua, PVK (Papoea Vrijwilleger Korps), serta memasukkan Nieuw Guinea ke

Daftar Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commition) melalui Perjanjian yang

ditanda tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera oleh Australia, Perancis,

Inggris, Nederland, New Zealand dan Amerika Serikat.[10] Maksud perjanjian ini

adalah untuk memperkuat kerja sama internasional supaya dimajukan kemakmuran

ekonomis dan social dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah yang belum

berpemerintahan sendiri di Samudera Pasifik.[11] Kemudian pada tanggal 5 November

1960, Dewan Dekolonisasi menerima Resolusi yang dimajukan oleh 21 Negara

dengan perbandingan suara 67 dan 0. Isi Resolusi itu ialah supaya utusan-utusan dari

bangsa-bangsa yang belum berdaulat (Belum Berpemerintahan Sendiri) diundang

untuk turut bekerja di berbagai bagian dan dewan-dewan PBB yang tertentu. Ini

berarti bahwa biarpun Negara-negara yang belum berdaulat belum juga menjadi

anggota PBB sudah bisa turut bekerja dalam berbagai bagian dari PBB. Melalui cara

ini, maka diharapkan supaya kemajuan di Negara-negara tersebut bisa dipercepat.

Negara Uni Soviet, Guinea, Spanyol dan Portugal tidak turut pemungutan suara.


 

Menurut Wakil Niuew Guinea Raad, Nicolas Jouwe mengatakan bahwa “Indonesia

tidak menghargai hak kami untuk menentukan nasib sendiri”. Deklarasi PBB

mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Pemberian Kemerdekaan Negara-negara

dan orang-orang jajahan, yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1960, dianggap

oleh Indonesia sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan untuk

orang-orang Papua. Indonesia mengatakan bahwa orang Papua adalah orang

Indonesia. Hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri diputuskan oleh

Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945”.[12]



 

Gambar. 1.12: Foto Papoea Vrijwilleger Korps – Batalyon Kasuari di Arfai I. Manokwari

Sumber: http://www.oppb.webs.com/gallery.htm


 

Namun kenyataan ini tidak diterima baik oleh Indonesia, maka sebagai tandingnya Indonesia membuka Partai Komunis pada tahun 1946 namun berhasil dibubarkan oleh TNI AD. Tetapi akhirnya kembali berjaya lagi karena didukung oleh Presiden Soekarno sehingga hampir sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa beralih ke Komunis mengikuti paham NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). Padahal Soekarno telah melanggar Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif atau tidak memihak kepada salah satu Blok yaitu Blok Barat (Sekutu) maupun Blok Timur (Komunis).


 

Berikut adalah Statement Presiden Republik Indonesia Kepada PersJepang di Tokyo, 20 September 1961 :

Reaksi Presiden Sukarno berhubung dengan pidato tahunan Ratu Juliana didepan Parlemen Belanda.

 

Saya menghargai Ratu Juliana terhadapmasalah Irian Barat. Saya tahu yang dimaksud oleh Ratu Juliana ialah apa yangdinamakan politik "self-determination". Saya juga mengetahui apa yangdapat diakibatkan oleh politik "self-determination" semacam itu yangberada di bawah pengawasan asing. Penggunaan politik semacam itu bukanlahmerupakan hal yang baru bagi kami. Dijaman Van Mook politik yang dinamakanpolitik "self-determination" semacam itu menghasilkan pembentukansuatu "Sumatera Timur Merdeka", suatu "Sumatera SelatanMerdeka", suatu Pasundan Merdeka", (Jawa Barat), suatu "JawaTimur Merdeka", suatu "Madura Merdeka", suatu "KalimantanTimur Merdeka", suatu "Indonesia Timur Merdeka", dan lain-lainyang dinamakan daerah-daerah otonomi. Dengan demikian Van Mook sebenarnyamembalkanisasi Indonesia.Akan tetapi pada tahun 1950 bangsa Indonesiayang bersatu telah mengakhiri hidup dari apa yang dinamakan "Negara-negaraMerdeka" itu dan memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tolak apa yangdinamakan politik "self-determination" Pemerintah Belanda ini.Politik semacam ini hanya menimbulkan kekacauan dimasa depan. SebaiknyaPemerintah Belanda segera melaksanakan penyerahan administrasi atas Irian Baratkepada Republik Indonesia,secara yang saya singgung dalam pidato saya pada tanggal 17 Agustus yang laludi Jakarta dan dalam pidato saya di Konperensi Beograd. Itulah jalan yang lebih baik. Cara ini dijamin normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda.[8]

 

 

Gambar. 1.13 : Peta PBB tahun 1946 tentang Pembagian Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri Sesuai Artikel XI Piagam PBB

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Non-Self-Governing_Territories.png



 

 Dengan adanya pemasukkan Nederland Nieuw Guinea ke dalam daftar Non-

Self Gevernment Territory pada tahun 1946 sehingga mengakibatkan

President Soekarno beralih Paham menjadi NASAKOM. Terlebih lagi sekitar

tahun 1950-1960, dimana Soekarno memutuskan hubungan dengan Kerajaan

Belanda serta memblokir semua asset Belanda di Indonesia. Kemudian

mencari jalan Konfrontasi dengan Belanda, maka Jenderal A. H. Nasution

diutus Soekarno untuk membeli Persenjataan Amerika dan Australia tetapi

tidak berhasil, maka ia mencoba ke Komunis Rusia sehingga berhasil

membeli Persenjataan dengan Pembayaran Jangka Panjang. Akhirnya

Indonesia mengatakan bahwa Angkatan Udara Indonesia lebih lengkap di

Asia Tenggara.


Akhirnya membuat Amerika dan Negara Sekutunya termasuk menjadi ketakutan

karena posisi Indonesia di Asia Tenggara sangat strategis untuk pelayaran dan

perdagangan, maka Roberth Jhonson dari Staff Dewan Keamanan Amerika

mengirim Surat Rahasia ke Mr. Bundi Assisten Pribadi President John. F. Kennedy

pada tanggal 18 Desember 1961 (ketika Indonesia mengadakan Kampanye Militer)

untuk segera mendesak Belanda menyerahkan Administrasi Papua ke Indonesia serta

menghapus Hak Pribumi Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri agar Soekarno

bisa mengurangi Komunisnya di Indonesia. Dua minggu sebelum negosiasi antara

Belanda dan Indonesia pada tanggal 20 Maret 1962 untuk penyelesaian masalah

Nederland New Guinea, muncul tekanan kepada President John. F. Kennedy dari

CIA (Central Inteligence of America), the Departments of State (Departement Luar

Negeri Amerika), Defence (Departement Keamanan dan Pertahanan Amerika), the

Army (Angkatan Darat Amerika), the Navy (Angkatan Laut Amerika), the Air Force

(Angkatan Udara Amerika), the Joint Staff (Staff Gabungan), and NSA pada tanggal

7 Maret 1962. Kemudian mereka telah menunjuk Diplomat Amerika yang berhasil

membungkan Komunis di internasional, yaitu Tuan Elsworth Bunker untuk menjadi

penengah (Mediator) antara Belanda dan Indonesia.[14]


Belanda sebelumnya telah mengundang Indonesia ke Mahkama Internasional

PBB tetapi Indonesia menolak karena mereka tidak ada dasar yang jelas untuk

mengklaim wilayah Papua. Dan bahkan di muka Sidang Umum PBB pun, Indonesia

tidak mendapat banyak dukungan dari Negara-negara karena akan melanggar

Piagam 73 PBB tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua yang

berbeda kulit, rambut, dan ras dari warga Negara Indonesia lainnya. Akhirnya,

Soekarno mengambil jalan singkat yaitu membentuk NASAKOM dan Perang

terbuka di Papua dengan peralatan militer Rusia. Kemudian President John. F.

Kennedy menyuruh saudaranya Roberth Kennedy ke Jakarta untuk menerima

bayaran dari Soekarno lalu menekan Belanda melalui surat Rahasia tanggal 2 April

1962.


Berikut adalah surat rahasia President John. F. Kennedy yang mendesak Perdana

Menteri Dequai di Belanda untuk segera menyerahkan Administrasi Nederlands

Nieuw Guinea ke Indonesia dan Indonesia akan mejamin hak untuk Penentuan Nasib

Sendiri bagi rakyat Penduduk Asli Papua sesuai dengan usulan Menteri Luar Negeri

Belanda DR. Joseph Lunch.[15]



 

Gambar. 1.14 : John. F. Kennedy (Kiri) dan Mr. Ellsworth Bunker (Kanan)

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/ Ellsworth_Bunker.htm


 

 

Lampiran:

Teks suratRahasia dari Presiden Kennedy

Tt 2 April 1962, yang menekan pemerinatah

Belanda agar, menerima Rencana Bunker

 

BIDANG URUSAN LUAR NEGERI                                                                                       RAHASIA

AMERIKA SERIKAT 2 April 1962

 

Tuan Perdana Perdana Menteri Yth,

Saya telah mengikuti dengan seksamamasalah yang dihadapi pemerintah Tuan selama beberapa minggua terakhir, dalamupaya mencari penyelesaian yang baik guna mengakhiri pertikaian dengan Indonesia mengenai pelepasan wilayah Nieuw Guinea.Saya merasa prihatin dengan penghentian PEMBICARAAN-PEMBICARAAN RAHASIA antara wakil-wakil anda dan Indonesia.Namun demikian saya tetap percaya akan adanya kemungkinan penyelesaian secaradamai antara kedua belah pihak bersedia melanjutkan kembali perundingan-perundingantersebut atas dasar saling perycaya.

 

Pemerintah Nederland telah mengambil langkah penyelesaian yang baik,dengan pertama-tama membawa masalah tersebut ke PBB, dan setelah gagal,dilanjutkan kemudian dengan PERUNDINGAN-PERUNDINGAN RAHASIA dengan pihak Indonesia.Saya menghargai pelaksanaan tanggung jawab yang berat oleh pihak pemerintah Belanda dalam melindungi warganya di Nieuw Guinea,serta mengerti akan perlunya Nederland meningkatkan pertahanan atas wilaya tersebut.

 

Namun demikian, kita sedang menghadapi bahaya dimana peningkatan kekukatan militer bakal memicu timbulnya perang terbuka di wilayah tersebut.

Konflik semacam itu akan menimbulkan dampak permusuhan yang bakal mempengaruhi proses penyelesaian masalah tersebut pada semua tingkatan.

Akan terjadi perang terbuka, dimana baik Belanda maupun pihak Barat bakal kalah dalam arti sesungguhnya. Apapun akibat dari pertentangan militerini tapi yang jelas posisi dunia bebas di kawasan Asiaakan hancur berat. Hanya Komunis sajalah yang akan memetik manfaat dari konfliksemacam itu. Jika Pasukan Indonesiatelah bertekad untuk memerangi Belanda, maka semua unsure moderat baik di dalamtubuh Angkatan Perang maupun di dalam negeri, akan menjadi rapuh dan sasaranempuk bagi intervensi komunis. Jika Indonesia takluk kepada komunis dalamkeadaan seperti ini, maka seluruh posisi non-komunis di Vietnam, Thailand, danMalaya akan terancam bahaya, padahal kawasan tersebutlah yang saat ini justrumenjadi pusat perhatian Amerika Serikat.

Kami memahami posisi Belanda yang ingin mundur dari wilayah tersebut serta kerelaanya jika akhirnya wilayah tersebut harus beralih kepada penguasaan Indonesia.Namun demikian, pemerintah Belanda telah bertekat mengupayakan kepemimpinan Papua sebagai jaminan atas HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI bangsa Papua, dan StatusPolotiknya dimasa akan datang.

 

Pihak lain Indonesia telah menyampaikan pada kami tentang keinginanannya untuk mengambil alih secaral angsung pemerintahan atas wilayah itu, sekaligus memberikan kesempatan kepadaRakyat Papua untuk Menentukan sendiri Nasib Masa Depannya. Jelaslah bahwa posisi kedua pandangan ini tidaklah jauh berbeda bagi suatu penyelesaian. TuanEllsworh Bunker, yang dalam masalah ini telah bertindak sebagai perantara PERUNDINGANA-PERUNDINGAN RAHASIA Belanda-Indonesia, telah menyiapkan suaturumusan yang akan mengatur pengalihan Administrasi Pemerintahan wilayah tersebut kepada PBB. PBB kemudian akan mengalihkan Pemerintahan kepada Indonesia setelah kurun waktu tertentu. Pengaturan-pengatruan tersebut akan mencakup ketentuan-ketentuan dimana RAKYAT PAPUA, SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU, AKANDIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENTUKAN NASIBNYA SENDIRI. PBB akan dilibatkan dalam tahap penyiapan maupun tahap pelaksanaan PENETUAN NASIB SENDIRI.

 

Pemerintah kami sangat tertarik akan hal ini dan meyakinkan anda bahwaAmerika Serikat bersedia memberikan bantuan seperlunya kepada PBB saat rakyat Papuamelaksanakan Penentuan Nasibya Sendiri. Dalam keadaan seperti ini, serta didorong-didorong oleh tanggung jawab kami terhadap Dunia Bebas (non komunis),saya mendesak dengan sangat AGAR PEMERINTAH BELANDA MENERIMA RUMUSAN yang digagaskanoleh Tuan Bunker.

 

Kami pun tentu akan menekan pemerinatah Indonesia sekuatnya, agarmenyetujui pengadaan perundingan ? perundingan lanjutan berdasarkan rumusantersebut diatas.

Saya menyampaikan ini dengan tulus dan penuh kepercayaan, dan berharapbahwa itulah yang tepat dalam menjaga jalinan hubungan antara kedua Negara kitasebagai sahabat dan sekutu. Yang mendorong saya adalah keyakinan saya bahwademi kepentingan saat ini, maka kita jangan sampai kehilangankesempatan-kesemptan baik bagi perundingan-perundingan damai bagi penyelesaianmasalah yang menyakitkan ini.

 

 

 

Hormat saya,

/tt/ John F. Kenedy

 

Yang Mulia, Dr. J. E. de Quay

Perdana Menteri Nederland

di Den Haag

 

 

Dengan adanya penekanan ini maka Belanda terpaksa menanda tangani Perjanjian

New York tanggal 15 Agustus 1962 untuk menyerahkan Administrasi Nederlands

Nieuw Guinea kepada Pemerintahan Sementara PBB UNTEA (United Nation

Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian diserahkan

lagi ke Indonesia, tetapi harus diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self

Determination) kepada rakyat penduduk Asli Papua (West Papua Indigenous Peoples) bahwa apakah mereka ingin menyerahkan Administrasi Negara Papua

untuk dipimpin oleh Indonesia selama kurun waktu tertentu atau administrasi Negara

itu diurus oleh Bangsa Papua sendiri?. Namun proses pelaksanaan Penentuan Nasib

Sendiri tersebut diubah dari aturan internasional menjadi aturan Indonesia karena

alasan Kondisi Geografis serta keadaan Ekonomi dan Sosial Penduduk Papua masih

rendah jadi tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan Self Determination itu sesuai

dengan aturan Internasional. Seperti yang saat ini dikampanyekan di dunia

internasional melalui Permanent Mission Indonesia dalam Laporannya yang diberi

judul Restoration of Irian Jaya Into Republic Indonesia (Pengembalian Irian Jaya

Kedalam Republik Indonesia) mengatakan bahwa Proses Self Determination itu

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang diratifikasi tanggal 1 September 1962.[16]

Sedangkan laporan Fernando Ortisan (utusan PBB untuk mengamati

Referendum/PEPERA di Papua tahun 1969) mengatakan bahwa Indonesia tidak

melaksanakan Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA/Referendum) sesuai aturan

internasional karena Masalah Politik serta Kondisi Geografis yang tidak

memungkinkan untuk Referendum melalui Praktek Internasional.[17] Dan ini

merupakan suatu kegagalan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi

internasionak yang melndungi Hak Asasi Manusia.


Pada masa Pemerintahan UNTEA, pernah dilakukan uji coba jajak pendapat di

Merauke sesuai dengan Praktek Internasional sesuai Perjanjian New York tetapi

hasilnya semua rakyat Penduduk Asli Papua yang berada memilih untuk Menolak

Indonesia. Maka, dibuat lagi suatu perjanjian rahasia oleh Amerika, Indonesia dan

Belanda di Roma (Ibu Kota Negara Italia) pada 30 September 1962. Yang mana,

isinya sebagai berikut:

  • Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang direncanakan pada tahun 1969, dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan.
  • Indonesia menduduki wilayah Papua Barat hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.
  • Pelaksanaan PEPERA dilakukan sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia, yaitu melalui Sistem Musyawarah.
  • Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpa da ada perdebatan.
  • Amerika berkewajiban untuk menanam Saham untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Papua Barat demi kemajuan daerah tersebut..
  • Amerika memberikan bantuan sebesar US $. 30 juta melalui jaminan kepada

    ADB (Asian Development Bank) untuk pembangunan Papua selama 25

    tahun.

  • Amerika memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia (Word Bank)

    kepada Indonesia untuk mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk

    Assimilasi mulai tahun 1977.[18]



Sedangkan Operasi Tumpas selama masa jabatan Jenderal Kartidjo dan Bintoro

pada tahun 1964 – 1968 sebelum Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA

1969) tidak pernah dilaporkan juga di muka umum Sidang PBB. Operasi ini

adalah Operasi yang paling banyak menimbulkan korban Rakyat Papua karena

pada waktu itu telah terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari

Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang paling

parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan Yohanes Jambuani dan

Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965 yang dibawah pimpinan Permenas

Fery Awom. Operasi Tumpas dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan

masyarakat Pribumi Papua yang mentang Indonesia sebelum diadakannya

Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. Setelah itu, dibentuk Dewan

Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) yang mana anggotanya

ditunjuk langsung oleh Militer Indonesia kemudian para anggota DMP itu

ditampung di suatu penampungan khusus dan tidak dijinkan berkomunikasi

dengan keluarganya atau orang lain. Dalam penampungan itu, mereka setiap hari

diberi nasehat, terror, intimidasi, pembunuhan dan rayuan oleh Komandan

Inteligen KOSTRAD BRIGJEN, Ali Murtopo (Komandan OPSUS). Berikut

adalah ucapan Ali Murtopo kepada para anggota DMP yaitu Jakarta sama sekali

tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah

Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah

agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati

orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan.[19]


Gambar. 1.15: Komandan OPSUS, Mr. Ali Murtopo

Sumber: http://swaramuslim.com/images/uploads/tokoh_sejarah/Ali_Moertopo1.jpg


 

 

Apakah Perjanjian yang dilaporkan oleh Perwakilan Indonesia di PBB

(Permanent Mission of Indonesia in United Nations) bukan merupakan Perjanjian

Roma yang ditanda tangani pada tanggal 30 September 1962 ? yang menyatakan

bahwa Proses Jajak Pendapat atau Act of Self Determination atau PEPERA

(Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan sesuai dengan Sistem Musyawarah yaitu

sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia dan laporan hasil akhir PEPERA diterima

di muka Sidang Umum PBB tanpa ada perdebatan serta Indonesia mengurusi

Administrasi Negara Papua hanya berlaku selama 25 tahun, terhitung mulai tanggal

1 Mei 1963. [20]

Proses Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang dilaksanakan di Papua

adalah merupakan salah satu Proses yang memalukan PBB sendiri sebagai

Organisasi Pembela Keadilan dan HAM di dunia serta Indonesia dan Amerika

karena telah ikut melanggar Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Penduduk

Pribumi Papua sebagaimana tertuang di dalam Kovenan Internasional tentang Hakhak

Sipil dan Polik serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Pribumi. Selain

itu, mereka juga telah melanggar Perjanjian New York Pasal 18 yang ditanda tangani

di Gedung PBB tanggal 15 Agustus 1962 karena membatasi 1026 orang peserta

Referendum 1969 yang terdiri dari Penduduk Pribumi dan Non Pribumi serta tidak

dilaksanakan sesuai Praktek Internasional.


Gambar. 1.16: Situasi Penentuan Nasib Sendiri di Fakfak (Kiri) dan Lencana PEPERA (Kanan)

Sumber: DEPEN RI



Oleh karena itu, tidaklah salah jika DR. John Salford menuliskan dalam sebuah

buku yang berjudul United Nation and Indonesia Takeover West Papua by Act of No

Choice In 1969 (Indonesia dan PBB Merampas Papua Barat melaui Jajak Pendapat

yang Tidak Bebas). Resolusi 2504 Majelis Umum PBB juga tidak mengesahkan

Hasil PEPERA 1969 tetapi Resolusi tersebut hanya berisi tentang Perjanjian Antara

Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Mengenai Guinea Baru Barat (Agreement

Between the Republik of Indonesia and the Kingdom of Nederland Concerning West

New Guinea) dan hanya mencatat (Take Note) Laporan Utusan PBB tentang Hasil

PEPERA 1969 seperti pada cuplikan teks Resolusi 2504 di bawah ini.



Gambar. 1.17: United Nations Resolution 2504

Sumber: http://www.un.org

Dengan adanya bukti Resolusi 2504 ini, maka jelaslah bahwa alasan yang

dikemukakan oleh Mangasih Sihombing dari Departemen Luar Negeri Republik

Indonersia (DEPLU RI) adalah sesuatu yang sangat tidak logis. Yang mana ia

mengatakan bahwa Papua berbeda dengan Timor Leste dimana Papua tidak pernah

ada dalam Daftar Daerah Dekolonisasi seperti Timor Lester (Lihat Lampiran Daftar

Trust & Non Self Government Territory 1945 - 1999). Serta beliau mengatakan

bahwa bahasa Take Note of the Report of Secretary General merupakan bahasa yang

menunjukkan pengertian Pengesahan Papua adalah Sah/Resmi berada dibawah

Kekuasaan NKRI. Beliau mengomentari tuan Aktifis Papua Ottis Simopiaref yang

mengatakan di Antena Nederland bahwa Resolusi 2054 Tidak Mensahkan Papua

bagian dari NKRI tetapi Resolusi itu hanya berisi tentang Pencatatan Laporan utusan

SEKJEN PBB Fernando Ortisan. [21]


Jika memang Papua Barat adalah bagian dari NKRI, maka seharunya disahkan

melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 dalam NKRI. Hal yang sama

terjadi kini untuk pendirian Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi ke-33 NKRI.



 

Gambar. 1.18: Tahanan Pribumi Papua oleh TNI AD di Tahanan Militer Ifar Gunung sebelum PEPERA 1969

Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney


 

 

Oleh sebab itu, setelah selesai Jajak Pendapat tahun 1969 maupun setelah

berintegrasi pada 1 Mei 1963, Indonesia menjadikan Provinsi Papua sebagai Provinsi

ke-26 Republik Indonesia tidak melalui suatu Undang-Undang tetapi hanya melalui

PENPRES No. 1 tahun 1963 untuk Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura

(Lihat lampiran PENPRES No.1 Tahun 1963) dan INPRES No. 1 Tahun 2003 untuk

Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari. PENPRES No.1 Tahun

1963 dan KEPRES No. 2 (Rahasia) telah memberikan Otonomi Khusus Papua

dengan mata uang sendiri Irian Barat Rupiah (IB. Rp) untuk menggantikan mata

uang Niuew Guinea Gulden tetapi kemudian dicabut oleh Orde Baru melalui

Ketetapan MPRS No.21 Tahun 1966 Pasal 6, yang berbunyi Kedudukan Khusus

Irian Barat ditiadakan selanjutnya disamakan dengan Otonomi Daerah Lainnya di

Indonesia.[22] Kemudian diganti dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima

Tahun) tetapi gagal juga ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa pada

zaman Reformasi kemudian dikembalikan lagi ke Otonomi Khusus melalui UU No.

21 Tahun 2001 oleh Megawati Soekarno Putri.


 

Gambar. 1.13: MataUang Irian Barat Rupiah (IB. Rp)

Sumber: Bank Indonesia (1963-1966)

 

Produk President (PENPRES No. 1 Tahun 1963 dan INPRES No.1 Tahun 2003)

yang tidak memiliki kekuatan hukum ini tidak pernah diusulkan untuk menjadi

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jika

memang Papua adalah wilayah Nederlands Indie seperti yang dikampanyekan saat

ini oleh Departemen Luar Negeri Indonesia, maka seharusnya wilayah ini disahkan

oleh NKRI melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 (Provinsi Papua)

dan Provinsi ke-33 (Provinsi Papua Barat).


Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang menjamin Hak Hidup penduduk Pribumi

Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terbukti

dengan adanya banyak pelanggaran HAM yang tidak ada tindakkan hukum kepada

para pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua seperti Pembantaian Biak 1998 di

Tower dekat Pelabuhan sehingga 150 orang Hilang, Kasus Pembantaian Mapenduma

1996 dengan membayar tentara bayaran dari Inggris serta pemakaian Helikopter

Palang Merah Internasional (ICRC), Kasus Pemboman Wamena Tahun 1977 melalui

Operasi Kikis, Kasus Pembantaian 1965-1968 Base Camp dekat Markas Kompi 751

Arfai oleh TNI melalui Operasi Tumpas, Kasus Operasi Militer di Jayapura sehingga

sekitar 5000 orang melintas batas ke Papua New Guinea, Kasus Penyerangan Polsek

Abe yang dimanipulasi untuk memadamkan gerakkan Mahasiswa yang tiap hari

berdemonstrasi menuntut Referendum ulang, Kasus Pelanggaran HAM di Wasior,

Ilegal Logging, Ilegal Pertambangan seperti PT. Freeport yang telah menanda

tangani Kontrak Pertama pada tahun 1967 sebelum diadakannya Jajak Pendapat

(Referendum) tahun 1969 serta perpanjangan kontrak ke-2 sebelum berakhirnya

kontrak pertama, Genocide (Pembunuhan Bangsa Papua), Etnocide (Penghilangan

Ras Bangsa Papua), Perburuan Liar oleh Militer & Polisi Indonesia, Pendudukan

Kursi Legislatif di Pusat dan Daerah oleh Non Papua, Perampasan Hak atas Tanah

untuk kepentingan Pemerintah, Penguasaan Posisi Jabatan Penting di Pemerintahan

dan Swasta oleh Non Papua, Intimidasi Para Aktivis LSM dan Aktifis Papua

Merdeka, Manipulasi Sejarah Integrasi Papua ke dalam NKRI di dalam Kurikulum

Pendidikan Nasional Indonesia, dll. Semuanya itu menjadi hal yang biasa dan wajar

saja di atas Tanah Papua yang dijajah ini. Akibatnya, jumlah penduduk Pribumi

Papua yang mana pada tahun 1963 berjumlah 1.000.000 (700.000 terdaftar bayar

pajak + 300.000 Tidak membayar pajak) dan merosot/berkurang menjadi 800.000

(Gabungan Pribumi dan Non Pribumi) pada tahun 1969 hingga sensus penduduk

tahun 2000 masih tetap berjumlah 1.000.000 (Satu Juta).23 Sedangkan penduduk

pendatang yang mana tahun 1963 masih 0 tetapi pada sensus penduduk tahun 2000

berjumlah 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu). Hal ini merupakan bukti bahwa

telah terjadi Genosida (Pembasmian Suku Bangsa Papua) terhadap rakyat Pribumi

Papua.



 

Gambar. 1.20: Penembakkan Yustinus Murib oleh Militer Indonesia pada 5 November 2003 (Kiri) Dan Seorang Warga Papua pendukung Bupati David Hubi di Wamena yang ditembak Polisi Indonesia.

Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney


 

 

 

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Penulis dapat MerumuskanMasalah yaitu sebagai berikut:

  1. Mengapa Konflik Papua yangberkepanjangan ini tidak pernah terselesaikan secara adil dan benar sesuaidengan Hukum Internasional yang berlaku?
  2. Apakah Klaim Indonesia atas Kerjaan Majapahit, Sultan Tidore,dan Bekas Hindia Belanda merupakan wilayah Kekuasaan Indonesia? Jika demikian, dimanawilayah penduduk Pribumi Papua? Apakah di Bulan?
  3. Apakah Proses Penentuan NasibSendiri Tahun 1969 Sudah Sesuai Dengan Aturan Hukum Internsional tentangProsedur Jajak Pendapat?
  4. Mengapa Harus Ada Operasi Tumpas Dari Tahun 1964 ? 1968Sebelum Diadakan Penentuan Nasib Sendiri Tahun 1969?
  5. Apakah Rakyat Pribumi Papua tidakmemiliki hak yang sama seperti penduduk Pribumi di daerah lainnya di permukaanbumi ini?
  6. Apakah Papua Tidak Pernah Ada DiDalam Daftar Dekolonisasi Seperti Yang Dikatakan Oleh Departemen Luar Negeri Indonesiadalam Bukunya yang berjudul ?Kajian Hukum Papua Dalam NKRI ??.
  7. Masalah Papua adalah masalahInternasional karena terlibatnya beberapa Negara seperti Indonesia, Belanda,Amerika, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah melanggar HakPribumi Papua Melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Proses PenentuanNasib Sendiri Tahun 1969.
  8. Bagaimana mencari solusi untukmenyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung selama ± ½ abad ini?

 

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

  1. Tujuah Khusus : Untuk mengumpulkan data-data daninformasi tentang Papua,menganalisanya, serta menyusunya sebagai sebuah LaporanPengkajianIlmiah untuk penyelesaian Konflik Papua secara damai pada SidangPribumidi Forum Permanent PBB.
  2. Tujuan Umum : Untuk dipublikasikan ke seluruhDunia tentang Sejarah Papua agar generasi baru tidak termanipulasi sejarah lagiserta dapat mengetahui penyebab konflik di Papua.

 

 

D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan tentang Latar Belakang Sejarah Papua dan akarpermasalahan konflik yang terjadi selama ini serta menjadi sebuah usulan solusiuntuk penyelesaian Konflik Papua.

 

 

 

 

E. Kajian Pustaka

1. Sejarah Perkembangan LahirnyaDeklarasi PBB Tentang Hak-hak Pribumi

Masyarakat Pribumi adalah sekelompok masyarakat yang hidup di suatutempat sebelum adanya kedatangan bangsa-bangsa luar.

Mereka memiliki hak atas tanah dankekayaan alamnya sebagai peninggalan dari Nenek Moyang mereka.

 

Diperkirakan ada sekitar 300 (TigaRatus) Juta Penduduk Pribumi (IndigenousPeoples) yang menempati wilayah permukaan bumi ini, seperti PendudukPribumi Aborigin dari Australia, Penduduk Pribumi Indian dari Amerika, dll.

Tuhan telah menciptakan manusia danmemberi tempat kepada mereka masing-masing namun bagi mereka yang memilikibanyak kekayaan alam akan menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa seperti tertulisdalam kita Ulangan di atas.

 

Menurut dua orang Pendeta Spanyol (Fransisco Victoria dan Bartholomeo)yang berlayar bersama-sama dengan para Penakluk Dunia (Conquistadores), mereka menyatakan bahwa Penduduk Asli Amerikamemiliki Hak yang sama seperti kami bangsa Spanyol karena pada waktu itu,mereka (bangsa Eropa) manganggap bahwa orang-orang di luar mereka adalahorang-orang yang tidak beradab (Uncivilized)untuk dijadikan sebagai objek jajahan. Dan hingga saat ini pun, banyak orangkulit putih menganggap bahwa orang kulith hitam adalah orang-orang yang tidakberadab juga.

 

Apa yang dikatakan oleh merekaberdua terus menggema dalam sejarah dunia sehingga pada tahun 1948, MasyarakatInternasional telah menyepakati disusunnya Deklarasi Universal Hak AsasiManusia secara Umum pada tanggal 10 Desember 1948 untuk penghapusan Penjajahandi muka bumi.

 

Namun pada kenyataannya, ternyatamasih ada beberapa daerah yang masih merasa terjajah walaupun setelahterbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UnitedNations) dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak AsasiManusia (United Nations Universal Declaration on Human Rights).

 

Mereka yang merasa terjajah iniumumnya adalah Masyarakat Pribumi karena tenaga mereka dipakai sebagai pekerjapaksa demi kepentingan negaranya. Oleh sebab itu, UN of ILO (United Nations of International LabourOrganization) atau Organisasi Buruh Internasional Perserikatan BangsaBangsa (PBB) berusaha mengkondisifikasikan hak-hak Penduduk Asli (Indigenous Peoples), khususnya yangberhubungan dengan ketenaga kerjaan. Instrument yang pertama kali disusun olehUN of ILO tentang subyek ini adalah Indigenousand Tribal Population Convention No. 107 Tahun 1957. Konvensi ini memuathak-hak Indigenous Peoples (IP) atasTanah mereka, Kondisi Kerja, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat Pribumi.Hingga kini tercatat lebih dari 27 Negara yang meratifikasikan Konvensi ini. Kemudiandilengkapi lagi dengan Convention No. 169 yang lebih menegaskan bahwa carahidup IP harus dipertahankan. Selain itu juga menegaskan bahwa IP danlembaga-lembaga mereka harus dilibatkan dalam segala keputusan dan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Hingga kini sudah lebih dari10 negara yang meratifikasikan konvensi ini. Oleh karena itu, UN of ILOmembentuk dua bidang konsentrasi untuk membantu IP yaitu IndiscoProgramme (Untuk membantu peningkatan ekonomi IP) dan Political and Human Rights (Untuk membantu penyelesaianmasalah-masalah Politik dan Hak Asasi Manusia). Instrument hukum internasionallain yang sedikit menyinggung tentang hak-hak IP adalah Convention on Biodiversity Tahun 1992. Konvensi ini lebihmenekankan pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan teknik-teknik tradisionaluntuk melestarikan keanekaragaman biologis. Penjabaran selanjutnya dariDeklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak-hak masyarakatPribumi yaitu dikeluarkannya InternationalConvention on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentangHak-hak Sipil dan Politik) tahun1966. [14]Konvensiini cukup signifikan dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Pribumi.

Kemudian dengan Resolusi PresidentMajelis Umum PBB (General AssemblyResolution) no. 49/214 tanggal 23 Desember 1994 memutuskan untuk perayaanHari Internasional Masyarakat Pribumi setiap tanggal 9 Agustus dan tahun 1994adalah sebagai Tahun Internasional Pribumi.

 

Kemajuan yang lebih dasyat lagi yaitu setelah dibentuk Working Group on Indigenous Population (WGIP)dibawah Komisi HAM PBB (United NationOrganization High Commissioner for Human Rights) sehingga melahirkan United Nations Permanent Forum on IndigenousIssues (UN of PFII) yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2000 oleh DewanEkonomi dan Sosial PBB (United Nation ofEconomic and Social Council) dengan Resolusi No. 22/2000. Amanat ForumPermanent ini adalah untuk membahas isu-isu yang berhubungan denganPembangunan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesehatandan Hak Asasi Manusia Pribumi. Sidang Pribumi di forum Permanent PBB (UN ofPFII) pertama diadakan pada bulan Mei Tahun 2003 di Markas Besar PBB. Sidangini akan diadakan setiap tahun setiap bulan Mei langsung di Markas Besar PBB, New York ? AmerikaSerikat.

 

Instrument yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak IP dimuatdalam United Nations Draft Declaration onThe Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-hak MasyarakatPribumi) yang berhasil disusun padatahun 1994 oleh Sub-Commission onProtection of Discrimination and Promotion of Minority (Sub KomisiPencegahan Diskriminasi dan Promosi Kaum Minoritas). Sub Komisi ini berada dibawah UN of OHCHR (United Nations ofOrganization High Commissioner for Human Rights) atau Organisasi KomisiTinggi HAM PBB yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Draft Deklarasi ini telahberhasil disahkan pada tanggal 23 September 2007 pada Sidang Umum PBB ke-61 diMarkas Besar PBB, New York? Amerika Serikat dengan Keputusan Majelis Umum PBB No. A/Res/61/295 yangterdiri dari 46 Pasal.

 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Pribumi berhasil dengan suara terbanyak144 Negara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-4 negara yang menolakadalah Negara bekas koloni Inggris yaitu Amerika,Australia, Selandia Baru danCanada.Negara-negara yang abstain adalah Azerbajian, Bangladesh, Bhutan, Burundi,Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa, dan Ukraina. Sedangkan 43 NegaraAnggota PBB lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

 

 

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Padatanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuatpokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagaiacuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnyapengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal danefektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

 

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yangdinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikatsecara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBBmeminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkanrancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangantindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Padatahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwapengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak danhak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dansaling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentanghak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenanmengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwakedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, danharus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

 

Komisi HAMPBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBBpada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas keduarancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untukmemublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapatmempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannyasecara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBBmembahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955.Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenanitu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hakSipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentangHak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, danBudaya. Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

39 Comments

Reply ortes
2:55 AM on December 6, 2012 
independent one pelay ta
Reply yusuf
12:07 AM on March 31, 2012 
tes tgs
Reply kitorang
1:14 AM on March 8, 2012 
Rakyat Indonesia cinta PAPUA,
Indonesia, tidak lagi Indonesia tanpa Papua di ujung timurnya..
Reply andy
9:32 PM on November 10, 2011 
Hebat bro, ini pengetahuan sangat baik karena hal seperti ini ada banyak yang blm tahu, dan saya sarankan pengetahuan seperti itu perlu ada pemasukan nilai nilai sejarah kepada anak generasi papua yang sedang berkembang, karena generasi angkatan 2000 keatas ini sangat tidak tahu, ya tidak semua tapi.
Reply Aucland New Zealand
6:40 PM on September 12, 2011 
Sekjen PBB telah mengatakan di Forum Pacific Island bahwa masalah Papua Barat harus dibahas kembali di Komisi Dekolonisasi.

Pernyataan ini telah membenarkan rakyat Papua Barat untuk terus berjuang menuntut Haknya untuk Menentukan Nasibnya Sendiri karena dilindungi oleh Hukum International. Orang Indonesia STOP alasan SEPARATIS karena PApua bukan bagian dari NKRI sejak dahulu kala tetapi Invasi Militer lewat TRIKORA mengakibatkan wilayah Papua Barat jatuh ke tangan NKRI. Orang Papua Ingat INVASI MILITER INDONESIA MERAMPAS PAPUA BARAT.
Reply helios
8:30 PM on August 24, 2011 
Banyak generasi muda Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri dan luar negeri. Seharusnya ilmunya itu diterapkan untuk bangun Papua. Sayangnya generasi muda itu sudah terkontaminasi paham separatis OPM, sehingga pikirannya jadi picik dan tidak visioner. Generasi muda ayo bangkit bangun Papua, jangan mau terprovokasi paham - paham OPM dan organisasi sayapnya. Karena itu semua sesat dan menyesatkan.
Reply helios
8:13 PM on August 24, 2011 
Banyak generasi muda Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri dan luar negeri. Seharusnya ilmunya itu diterapkan untuk bangun Papua. Sayangnya generasi muda itu sudah terkontaminasi paham separatis OPM, sehingga pikirannya jadi picik dan tidak visioner. Generasi muda ayo bangkit bangun Papua, jangan mau terprovokasi paham - paham OPM dan organisasi sayapnya. Karena itu semua sesat dan menyesatkan.
Reply manggala
7:44 PM on August 24, 2011 
Papua bagian integral NKRI adalah keputusan final dan sah menurut hukum internasional. Kajian ini hanya akal-akalan untuk memutarbalikkan fakta sejarah, dari para petualang politik yang haus kekuasaan. Saatnya kita bersatu untuk bangun Papua, bukan terus mengotak atik sesuatu yang sia-sia. Kapan Papua akan maju, kalau terus menengok kebelakang.
Reply sadam
10:07 AM on August 14, 2011 
asmorom sefnad says...
harus merdeka... begitu juga KALIMANTAN (DAYAK) Papua dan kalimantan harus merdeka..harus pokok nya...tak ada alasan lain..
Reply Mike
1:52 AM on April 29, 2011 
Saya siap bli buku ini, berapapun harganya!!! Saya Papua... salam pembebasan...
Reply MUSA HALUC
11:46 PM on December 16, 2010 
sudah jelas semuax ttp hanya saja belanda dan amerika tidak mau menngaku ini yang ,ada apa sebenarnya ini?? Masalah Papua adalah masalahInternasional karena terlibatnya beberapa Negara seperti Indonesia, Belanda,Amerika, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah melanggar HakPribumi Papua Melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Proses PenentuanNasib Sendiri Tahun 1969.
Reply manggo
8:50 PM on December 7, 2010 
salam merdeka!!
siapa pun yang berkomentar dia web ini tidak saling mengomentari dan tidak ad yang benar dan salah, bedah pendapat itu wajar dan beda pandagan itu wajar . kita hargai itu adalah budaya orang melanesia papua . yang sekarang kami tidak lagi komentar tinggi tapi harus ada kerja-kerja riil untuk mencapai MERDEKA .. tidak usah banyak komentar tapi kerja konkrit ada yang tulis buku ada yang kerja organisir masyarakat bawah supaya semua satu kumando dan satu kata merdeka. kita tidak tunggu perinta tapi silakan gabungkan diri bersama OPPB di tiapa kabupaten dan kota se seluruh tana papua . mahsiswa ke masyarakat ke pemuda ke pegawai ke pokonya semua. sekarang saatnya kita semua jadi satu kekuatan untuk mengalakan satu lawan kami. yatiu NKRI itu mussu kami.
bay manggo dewen
Reply NoName
2:47 PM on November 27, 2010 
Salud buat perjuangan kaka...
Ini tulisan yang sangat baik dan membuka wawasan internasional. kalau bisa di buat juga dalam bentuk bahasa inggris.
Sa bukan putra daerah asli, tapi sa banyak makan asam dan garam papua...
Yang sa tau bahwa sa pu teman yg org papua asli sangat mengahargai perbedaan dan sayangnya memang di buat bodoh. Tapi Tuhan buat sebaliknya.
Semoga Tuhan memberikan yg terbaik buat kita semua. EL GIBBOR, Allah yang menjadi Kekuatan dan Panji perangku...
Satu saja harapan saya kaka... Cintai pendatang yang punya kecintaan besar buat tanah Papua yg kita cintai ini. JBU...:)
Reply Guteres
6:36 AM on October 21, 2010 
Bikin kita tiak meminta sesuatu yang tidak munggki atau tidak ada tetapi hak kita harus di kembalikan!!!!! hidup OPM, hidup Papua baru GOD BLEES
Reply man
1:09 AM on October 14, 2010 
RUBEN.C.FRASA says...
uu otonomi khusus provinsi papau barat asal buat saja,tidak punya program yang sebenarnya, sehingga dana otsus tidak di jalankan dengan baik sesuai yang di harapkan oleh PBB, dan juga otonomi khusus provinsi papua di gantikan atau di robah nama menjadi otonomi luas provinsi papua,kenapa kami dapat sampaikan begini,karena otonomi khusus papua itu tidak di kususkan untuk orang papua atau orang asli papua,semua orang non papua juga dapat ;
1.Dana yang di turunkan ke kampong-kampong orang non papua juga dapat
2. Testing pegawai negeri sipil juga orang non papua yang banyak di terima,sedangkan orang asli papua itu 0,1% orang pendatang 75 %
3, Proyek juga orang non papua yang dapat ,asli papua itu di utarakan dan bayar persyaratan semua baru bisa dapat,sedangkan pembangunan yang sebenarnya adalah 99% untuk orang asli papua baru 5 % yang untuk non papua.
4.pembuatan KTP orang non papua itu urus cepat,sedangkan orang asli papua di persulitkan sekali,dan juga tidak ada orang papua yang banyak kerja di jawa,selawesi,sumatera,kalimantan,NNT,maluku,dan sebagainya.
5.pejabat papua menjual kursi pegawai negeri sipil untuk orang pendatang,orang asli papua yang nagul 95 % ini berarti tidak sesuai dengan otonomi khusus provinsi papua uu otonomi khusus papua Nomor 21 tahun 2001
dan kita sebagai anak-anak putra papua memikirkan dengan baik,bahwa pejabat papua dan pemerintah pusat menjual tanah papua.
6. pejabat papua banyak yang sudah jual tanah papua sama pemerintah pusat untuk demi jabatan atau kedudukan di pusat.
7.yang jadi pimpinan di daerah bukan orang asli papua,dalam hal ini Gubernur,Bupati/ Wali kota,camat atau kepala distrik, kapolda,kapolres,kapolrsek
dandim,danyun, jaksa hakim LSM kepala dinas dari tingkat provinsi sampe kampong.
mohon supaya di tempatkan orang asli papua di semua bidang pemerintahan berdasarkan uu otonomi khusus provinsi papua.semoga Tuhan menyetujui apa yang kami sampaikan ini.
selamat membaca " Amin"
Reply RUBEN.C.FRASA
7:26 AM on October 8, 2010 
uu otonomi khusus provinsi papau barat asal buat saja,tidak punya program yang sebenarnya, sehingga dana otsus tidak di jalankan dengan baik sesuai yang di harapkan oleh PBB, dan juga otonomi khusus provinsi papua di gantikan atau di robah nama menjadi otonomi luas provinsi papua,kenapa kami dapat sampaikan begini,karena otonomi khusus papua itu tidak di kususkan untuk orang papua atau orang asli papua,semua orang non papua juga dapat ;
1.Dana yang di turunkan ke kampong-kampong orang non papua juga dapat
2. Testing pegawai negeri sipil juga orang non papua yang banyak di terima,sedangkan orang asli papua itu 0,1% orang pendatang 75 %
3, Proyek juga orang non papua yang dapat ,asli papua itu di utarakan dan bayar persyaratan semua baru bisa dapat,sedangkan pembangunan yang sebenarnya adalah 99% untuk orang asli papua baru 5 % yang untuk non papua.
4.pembuatan KTP orang non papua itu urus cepat,sedangkan orang asli papua di persulitkan sekali,dan juga tidak ada orang papua yang banyak kerja di jawa,selawesi,sumatera,kalimantan,NNT,maluku,dan sebagainya.
5.pejabat papua menjual kursi pegawai negeri sipil untuk orang pendatang,orang asli papua yang nagul 95 % ini berarti tidak sesuai dengan otonomi khusus provinsi papua uu otonomi khusus papua Nomor 21 tahun 2001
dan kita sebagai anak-anak putra papua memikirkan dengan baik,bahwa pejabat papua dan pemerintah pusat menjual tanah papua.
6. pejabat papua banyak yang sudah jual tanah papua sama pemerintah pusat untuk demi jabatan atau kedudukan di pusat.
7.yang jadi pimpinan di daerah bukan orang asli papua,dalam hal ini Gubernur,Bupati/ Wali kota,camat atau kepala distrik, kapolda,kapolres,kapolrsek
dandim,danyun, jaksa hakim LSM kepala dinas dari tingkat provinsi sampe kampong.
mohon supaya di tempatkan orang asli papua di semua bidang pemerintahan berdasarkan uu otonomi khusus provinsi papua.semoga Tuhan menyetujui apa yang kami sampaikan ini.
selamat membaca " Amin"
Reply robet
4:28 AM on September 22, 2010 
apa yang ada impikan tidak melihat kebelakang/?lihat australia mereka menindas penduduk asli aburigin tidak kau bilang melanggar ham.dasar bodo kau.
Reply deki mote
8:56 PM on May 14, 2010 
saya sebagai anak papua saya bersyukur karena buku ini bisa sampe d, internet klou bisa cetak jual d, papua supaya masyarakat papua tau bhw masalah sekarang sdh jd begini............ dan juga kita harus bertindak sebelum papua jadi gudang indonessia............??
Reply ANK
5:18 PM on May 13, 2010 
Sejarahnya (antropologi dan etnografi) msh kurang dan tidak lengkap bahkan menyesatkan (tidak ada Mambri yg dikuasai Sultan Tidore) atau Panglima Pom-Ansus yang berhubungan dgn (Jailolo) pribumi Papua tidak pernah berperang antar suku, itu terjadi krn adanya perompak yg memutuskan siahturahmi antar suku (contoh : org Wondama & org Numfor dr dulu hidup dgn sistem barter istilahnya "MANIWOK" (sobat) namun karena hubungan dgn Kesultanan Tidore maka terjadi perompak di tengah laut yang menyebabkan ketidakpercayaan dari salah satu Suku yang tidak balik dari barternya. Suku Wamesa (Windesi) ada yg marga Paduai yg dulunya adalah Padwa (Numfor) cuma sekedar koreksi.
Bicara "Papua Merdeka" untuk skrg ini mari kita renungkan dan jawab pertanyaan ini :
1. Siapa yang berjuang untuk "Papua Merdeka" ?
2. Siapa yang usul dan terima "Otsus" ?
3. Siapa yang minta "Pemekaran" di Tanah Papua ?

"SYALOOM" JAH BLESS US...... AMIN
Reply RUBEN.C.FRASA
9:04 AM on May 12, 2010 
SYALOM
Air bah pemekaran dan sunami pemekaran melanda bangsa wess papua,saat ini,yang di permainkan oleh bangsa indonesia untuk,memataikan rakyat wees papua.dan juga para pejabat papua semua kerasukan setan dan kenafsuan jabatan,kedudukan,sehinggga membuat pemekaran terus.di saat ini yang sebagi air bah atau sunami yang di buat oleh bangsa indonesia untuk menghabiskan rakyat wess papua,seperti Australia atau negara Australia yng dulu itu orang kulit putih ,tapi sekarang yang di kuasi adalah orang kulit putih.dan juga bangsa indonesia sekarag menghacurkan orang-orang papua dengan jabatan,kedudukan saja! amin