WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION

Manokwari - Papua Barat. Email: [email protected]; URL: www.wplo.org; www.oppb.org

Artikel Papua

Kajian Pelaksaan PEPERA 1969

Posted on August 18, 2009 at 6:30 AM

Tinjauan Perjanjian New York

15 Agustus 1962 Pasal XVIII

Oleh : John Anari, Amd. T

Sumber: Frits Kirihio (Tokoh Sejarah Papua)

Piagam PEPERA

Sumber: DEPEN RI

"Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nation Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include: (a) Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures l and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population; (d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration."

 

Foto Bersama Setelah Penanda Tanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Sumber: John Anari Document

Kiri Sekjen :PBB Uthan; Wakil Indonesia: DR. Soebandrio Wakil Belanda: DR. Van Royen

Sumber: John Anari Document

Berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan pepera ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Namun ternyata Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian diputuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. Dari 1026 peserta Referendum itu, ternyata hanya diwakili 400-an Penduduk Asli Papua dan 600-an Orang Indonesia yang umumnya berasal dari Maluku yaitu Dobo dan Key.

 

Tabel Perbandingan Peserta DMP dan Total Penduduk Papua Tahun 1969

Sumber: Editor by John Anari

Yang mana, para anggota DMP itu ditunjuk langsung oleh Indonesia (Tidak melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap Kabupaten) dan dibawah intimidasi serta ancaman Pembunuhan oleh Pimpinan OPSUS (Badan Inteligen KOSTRAD) Mr. Ali Murtopo.

Sedihnya lagi, para anggota DMP itu ditampung di suatu tempat khusus dan dijaga ketat oleh Militer sehingga mereka (anggota DMP red) tidak bisa berkomunikasi atau dipengaruhi oleh keluarga mereka. Setiap hari mereka hanya diberi makan nasehat supaya harus memilih bergabung dengan Indonesia agar nyawa mereka bisa selamat.

 

Komandan OPSUS: Brig.Jend. Ali Murtopo

Sumber: Wikipedia

Sebelum menjelang PEPERA yang dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan di akhiri di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969, datanglah suatu tim dari Jakarta yang diketuai oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH. Tim tersebut tiba di Sukarnopura (Hollandia/Kota Baru / Sekarang Jayapura ) dan kemudian didampin- gi oleh beberapa anggota DPRGR Propinsi Irian Barat untuk berkeliling ke setiap kabupaten se Papua Barat. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan awal dengan para tokoh masyarakat dan adat untuk menyampaikan tekhnis-tekhnis pelaksanaan PEPERA bila tiba hari H. Pelaksanaan PEPERA adalah secara formalitas saja, untuk memenuhi New York Agreement, maka diusahakan untuk secara aklamasi dan bukan secara perorangan. Agar bunyi penyampaian agar seragam, maka akan disiapkanlah konsep-konsepnya dan Anggota DMP tinggal baca saja dan bagi mereka yang tidak bisa baca/tulis disuruh menghafal untuk kelancaran pelaksanaan PEPERA. Para anggota DMP kemudian ditampung di suatu penampungan khusus dan dijaga ketat oleh Militer serta selalu diteror-teror oleh Pimpinan OPSUS (Mr. Ali Murtopo Pimpinan Badan Inteligen Kostrad). Mereka berkali-kali diujicoba untuk meyakinkan bahwa nantinya penyampaian pendapat tidak berbeda satu dengan yang lain. Semuanya harus memilih "Papua Barat menjadi bagian integral dari Indonesia". Tim dari Jakarta melakukan kegiatan keliling Papua Barat tanggal 24 Maret hingga 11 April 1969. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) 31/1969 menetapkan jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Tanggal 25 Maret 1969 dibentuklah anggota panitia pembentukan DMP. Setiap kabupaten ditunjuk 9 orang. Maka dari 8 kabupaten yang ada terdapat jumlah 72 orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Panitia Pembentukan DMP. Setiap kabupaten dipilih anggota DMP oleh Indonesia serta sesuai dengan konsep dan perencanaan Pemerintah Jakarta.

 

Pembukaan PEPERA di Kabupaten Merauke pada 14 Juli 1969.

Sumber: DEPEN RI, capture by John Anari

Kemudian pelaksanaan sidang dapat dilakukan di setiap kabupaten. Teknis pelaksanaan telah diatur sedemikian rupa sehingga jumlah 1.025 orang ini juga terdiri dari, bukan saja bangsa pribumi, tapi juga bangsa pendatang dari Indonesia. yang dalam waktu singkat telah menjadi pegawai negeri, petani, nelayan, sejak 1963. Bangsa pendatang diberi status yang sama dengan penduduk pribumi untuk dapat menjadi anggota DMP. Sorong, Manokwari, Biak dan Numbay (Jayapura) dianggap sebagai daerah rawan. maka menjelang July 1969 telah didropping pasukan untuk mengawasi jalannya PEPERA, yaitu : KOPASANDA (sekarang KOPASUS), Raider, dan Polisi. Sehingga akhirnya dengan rasa sedih yang dalam terpaksa para anggota DMP itu harus memilih Bergabung dengan NKRI di depan Utusan PBB Mr. Fernando Ortisan. Walaupun ada terjadi sedikit gerakan protes oleh rakyat Papua di luar gedung PEPERA tetapi disapuh bersih oleh Militer Indonesia dengan Senjata dan Meriam, diculik, dibunuh, disiksa, dan dihina-hina bahwa orang Papua bodoh. Para wartawan pada saat itu pun juga dilarang oleh Militer Indonesia untuk meliput proses Penentuan Pendapat itu.

 

Photo: Situasi Pelaksanaan PEPERA dalam Ruangan Tertutup dan Rahasia di Fakfak

Sumber: DEPEN RI, capture by John Anari

Sayangnya, mengapa tak ada Pasukan PBB yang mengawasi tetapi justru diawasih oleh Tentara Indonesia yang jumlahnya melebihi utusan PBB.

Setelah berakhirnya proses Jajak Pendapat (Self Determination ) tersebut, para anggota DMP tersebut diberi Radio, Gergaji, dan Sekap/Ketam serta dijanjikan akan diberi uang. Kemudian pada tahun 1976 mereka (Anggota DMP) diberi piagam penghargaan dengan uang tunai Rp. 200.000,- lalu tahun 1992 pada saat PEMILU bekas anggota DMP diberikan uang Rp. 150.000,-. Uang berjumlah Rp. 14 milyard yang dikirim dari Jakarta untuk bekas anggota DMP sebagian besar dikorupsi oleh para pejabat tinggi yang ditugaskan dari Jakarta.

 

Apakah Proses Jajak Pendapat di Tanah Papua itu sudah sesuai dengan Aturan Internasional yang termuat dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Pasal 18 ? Ternyata pelaksanaan PEPERA itu hanya Formalitas karena mengikuti Perjanjian Roma Tanggal 30 September 1962 Ayat 1 yang berbunyi PEPERA dibatalkan atau bila perlu dihapuskan saja. Tetapi pada ayat 2 mengatakan bahwa Indonesia mengurus Papua hanya 25 Tahun saja, terhitung mulai 1 Mei 1963. (Info lengkap tentang Perjanjian Roma bisa dilihat di http//www.oocities.org/west_papua/Rome_Agreement.htm).



Photo: Cuplikan Naskah Perjanjian Roma

Sumber: Naskah asli milik Herman Wajoi, capture by John Anari


Dengan adanya perjanjian ini, maka Indonesia bisa masuk ke Papua mulai tanggal 1 Mei 1963, mengirim Transmigrasi mulai tahun 1977, menerima bantuan Dana PBB sebesar US $. 30 Juta untuk membangun Papua, Dana ini disebut FUNDWI (Fund United Nation Donatur for West Irian). Dana ini dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Perhubungan Laut, Darat, dan Udara tetapi sayangnya Pelabuhan Laut, Darat, dan Udara pada tahun 60-an tak ada perubahan apapun juga karena itu masih seperti peninggalan Belanda. Namun sekitar tahun 1980-an baru mulai ada perubahan. Selain itu, juga telah diadakan penanda tanganan kontrak karya Freeport McMoran pertama pada tahun 1967 sebelum Referendum 1969 karena dalam Rome Agreement telah diberikan ijin kepada Amerika untuk menanam Saham di Indonesia demi kemajuan Papua.?

Dengan adanya Perjanjian Roma ini, maka Papua tidak disahkan dengan Ketetapan MPR atau Undang-Undang seperti Timor Leste yang dipaksakan gabung ke NKRI dengan Ketetapan MPR namun sudah dicabut oleh Ketetapan MPR lagi karena East Timor telah Merdeka. Karena itulah, tak ada kepastian hukum di Negara Indonesia untuk menjamin Hak-hak Orang Papua sebagai Warga Negara Indonesia. Kalau memang PEPERA sah, mengapa tidak disahkan oleh Ketetapan MPR/UU melainkan hanya disahkan menjadi Provinsi 27 suatu Penetapan Presiden (Penpres) no 1 tahun 1963. Kemuadian Penpres no 1 tahun 1963 ini tidak pernah dimajukan ke Parlemen untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti UU sesuai dengan bunyi pasal 20 UUD 1945. Dengan PENPRES ini pula diberlakukannya Otonomi Khusus pertama bagi Papua namun setelah Soekarno dijatuhkan dengan Isu G 30 S PKI, maka dicabutlah kedudukan Khusus itu oleh Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPRS no.21 Tahun 1966 Pasal 6. Lalu dikembalikan lagi menjadi Otonomi Khusus kedua dengan UU no.21 tahun 2000 oleh Presiden Megawati.

Berdasarkan hal tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum untuk menjamin hak hidup orang Papua di dalam Negara Kesatuan Indonesia. Atau secara kasar status Papua adalah daerah (tanah Jajahan) di dalam Negara Indonesia. Akibatnya penduduk tanah Papua tidak turut menikmati hak-hak warga sipil, timbul diskriminasi rasial yang selalu memojokan orang Papua itu Hitam, Keriting, Bodoh, Monyet, Bau, dan tidak pantas bekerja di luar pulau Papua sebagai pekerja handal seperti : Teknisi, Pejabat Pemerintah maupun Swasta. Salah satu contoh dapat kita lihat di perusahaan Raksasa yang sekarang beroperasi di Papua seperti Freeport dan BP. Di BP hanya terdapat 6 orang Papua sebagai Tenaga Engineer namun karena adanya diskriminasi sehingga 1 orang Geologi telah mengundurkan diri. Lalu 1 orang Staff IT (Information and Technology) telah dikeluarkan dari BP karena ia banyak memprotes tentang Diskriminasi terhadapnya di Departemen DCT (Digital Communication and Technology) BP Indonesia. Sehingga sekarang tenaga Engineer orang Papua di BP hanya tinggal 4 orang yaitu 1 orang Kimia, 1 orang Geologi, dan 2 orang IT. Sedangkan tenaga Engineer lainnya ditutupi oleh kaum pendatang, dan ada beberapa kritikan dari Perfomance Manager DCT bahwa BP tidak butuh orang Papua di IT tetapi karena kasihan makanya diterima orang Papua. Selain itu, Pemain sepak Bola PERSIPURA pun banyak dihina "Monyet" pada saat bertanding di luar Jayapura. Masih banyak kasus diskriminasi rasial terhadap orang Papua dan akan terus berlangsung selama daerah Papua berada dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

Tambang PT. Freeport Indonesia di Gunung Grasberg - Tembagapura

Sumber: Download dari google

Lokasi BP LNG Tangguh di Tanah Merah - Teluk Bintuni

Sumber: BP Indonesia



Jadi, kesimpulannya bahwa proses jajak Pendapat (Act of Free Choice/Self Determination) tahun 1969 tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York yang ditanda-tangani di Markas Besar PBB, New York - Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1962.

Categories: Hukum International, Sejarah Papua

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

41 Comments

Reply yehua lecmah
10:35 PM on July 3, 2016 
Menyedihkan
Reply noni
2:58 AM on May 30, 2016 
ah org papua masih lebih sejahtera dibanding papua nugini, ...... apalagi dibanding dengan aborigin australia, buka saja youtube bagaimana mereka dulu di buru di mana mana. semua orang sayang ko sama orang papua .... kita bangun papua bersama
Reply STAR-MORNING
10:13 PM on November 15, 2012 
berbagai penelitian dan Fakta Sejarah membukrikan bahwa "PEPERA DIMENANGKAN OLEH MILITER DAN MILITAN NKRI" dengan berbagai IPERASI MILITER
Reply fandy kevin
1:37 AM on April 30, 2012 
Mohon info yang lebih mengenai PEPERA ,
Terima Kasih semua ,..
Reply peter wanggai
10:42 PM on April 1, 2012 
Reply Aples
12:44 PM on December 8, 2011 
Ini hanya Propaganda OPM , karena kecewa menjadi pengekor Belanda tetapi sama belandapun tra diperhatikan.
Reply Maman
11:41 AM on December 8, 2011 
Maman says...
Kalau Papua lepas dari NKRI, beban NKRI akan lebih kecil, dan tinggal mengurus dan mengelola NKRI yang tersisa, saya heran kenapa dulu Soekarno dan pejuang lainnya ingin mengambil Papua hanya kerana satu Nasib dalam jajahan Belanda, kalau suatu hari hanya akn jadi bencana. Bagi saya lebih baik papua dilepaskan, biarkan saudara kita hdup menentukan nasib sendiri, dari pada yang terjadi adalah sling membenci dan rasa dendam dan rakyat indonesia yang lain yang tak bersalah menjadi sasaran kebencian
Reply juned
11:39 AM on December 8, 2011 
Yang harus dipertanyakan kenapa Papua masuk ke NKRI harus dengan Pepera sedangkan wilayah lain seperti Maluku selatan, Sulawesi dll tidak memakai Referendum, RMS dilu dimerdekakan oleh Belanda, tapi masuk NKRI tanpa Referendum, tapi OPM harus memakai Referendum (pepera)tahun 1969.
Reply Maman
11:19 AM on December 8, 2011 
Kalau Papua lepas dari NKRI, beban NKRI akan lebih kecil, dan tinggal mengurus dan mengelola NKRI yang tersisa, saya heran kenapa dulu Soekarno dan pejuang lainnya ingin mengambil Papua hanya kerana satu Nasib dalam jajahan Belanda, kalau suatu hari hanya akn jadi bencana. Bagi saya lebih baik papua dilepaskan, biarkan saudara kita hdup menentukan nasib sendiri, dari pada mereka terus membenci rakyat indonesia yang lain yang tak bersalah.
Reply Antonius Letsoin
5:57 AM on October 27, 2011 
cara menjadikan Papua ini lebih baik, kita semua sama-sama buka hati.....
kesalahan yang terjadi dimasa lalu tak perlu diungkit kembali, karena kita tidak akan bisa menemukan pangkal ujungnya. Banyak upaya dn dukungan yang telah dilakukan, namun saya rasa semuanya belum optimal.

pemimpin yang terdahulu, kita anggap saja mereka telah gagal, dan saya harapkan kita sebagai penerus jangan gagal lagi.....

buka mata buka hati, sekarang peluang buat putera/i Papua sangat besar, tinggal bagaiman kita berusaha menuju keadilan sejati.

tak perlu lagi ada kekerasan, karena saya yakin, jika suatu saat semua ini tercapai, peradaban Papua akan lebih baik, baik dan terus membaik.

salam hangat, sahabatku,
salam cinta saudaraku,,,,,
untuk Papua...........
Reply Irma
10:56 AM on September 17, 2011 
Bapakku salah satu pejuang PEPERA dan beliau adalah saksi hidup pelaksanaan Pepera (Bupati Kab. Sorong saat itu) yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberi panjang usia. Apapun pendapat negatif tentang Pepera aku tak perduli yang pasti aku bangga karena Papua menjadi bagian dari NKRI. Aku yang terlahir di Papua merasa ada ikatan batin yang sangat kuat terhadap Papua apalagi ari-ari ku tertanam disana dan namaku yang merupakan singkatan IRMA = IRian MAnokwari terpatri di hati selamanya. Salamku untuk warga Papua...
Reply joe
9:08 PM on August 19, 2011 
wAMBROW says...
kO TRA USAH PUTAR PUTAR SEJARAH KAWAN. KITA INI SUDAH ENAK KOK IKUT NKRI . . . . .BAHASA YANG KO PAKE ITU SEHARI HARI BASA APA KA PACE . . . . .


yang senang syapa tong poenya bahasa sendiri ada ,,,,,,,,,, N janagan kepedean to bro.,,,,,,,,, kam palsu smua,,,,,,, nkri bikin orang papua ,,,,,di tindas di atas tanah sendiri,,, pembunuhan di mana'' udah tau di negara ini yang mengenakan senjata kesatuan anggota,,, ko yang di selidikin malah orang yang tidak tau apa''
itu kan nda benar,,,, N 1 lagi bro ,,,,,,,,,,,bola masih ,,,,,,,,,,berputar pasti ada waktunya ,,,,,,, hari pembalasan,, entah kapan,, salam perjuangan,,, joe,,, papua
Reply joe
8:56 PM on August 19, 2011 
ae,,,,,,,,,, sulo lagi
Reply theys doloy
9:51 PM on August 8, 2011 
Saya benar-benar superrr binguuung,kenapa baru sekarang diungkit-ungkit?khan PBB adalah organisasi dunia yg didukung seluruh dunia,kalo memang ada pelanggaran koq sebodoh itu gampang mensahkannya?emang orang2 yg protes pada kemana saat itu,apa lg males & tidur aja?perlu anda ketahui,sukarno khan dicap komunis sama amerika,kalo ada curang pasti dia getol memveto, khan dia polisi dunia?harus pikir kedepan utk anak cucu bung,jangan krn gara2 kesejahteraan Papua tidak diperhatikan(padahal bukan Papua ,mayoritas propinsi lain juga senasib) akibat bobrok suharto dan penerusnya yg KKN pingin merdeka ehh tau2nya merdeka dan kaya khusus orang tertentu saja tapi jutaan rakyat papua tetap kelaparan dan primitif!!harusnya yg diperjuangkan merdeka dari kemiskinan dan ulah KKN para pejabat dari suharto sampe SBY
Reply edy
5:43 AM on June 8, 2011 
sejarah ini terlalu rasis dan kasar... saya rasa sejarah ditulis bukan untuk memancing orang menjadi seorang yang membenci sesuatu tetapi belajar dari sesuatu dari masa lalu. tapu saya paham karena ini memang sejarah versi OPPB... saya harus melengkapi dari versi2 yang lain sebelum sungguh2 menentukan sikap... Satu lagi, kajian foto2nya masih sangat kurang... Kalau bisa kajian foto ini memperkuat pernyataan2 dalam penulisan sejarah.
Reply johan
5:29 PM on June 7, 2011 
terimakasih untuk blog ini...sangat membantu buka wawasan kami tentang sejarah yang tidak benar...semoga Tuhan memberkati semua perjuangan
Reply pagis telenggen
1:27 PM on December 1, 2010 
pemerintah indonesia yang membuat orang papua miskin sebenarnya orang papua kaja tp asssssuuuuu
Reply SKY
3:11 AM on December 1, 2010 
YOGI says...
Dear SKY,
Senang mendapat reply dari saudaraku tentang comment saya di Blog kita ini.
Memang itulah pendapat saya mengenai tanah Papua setelah saya kaji dari berbagai sisi, karena saya sendiri juga mencoba berjuang bersama teman-teman saya untuk kemajuan daerah saya yaitu Pulau Samosir, sehingga apa yang saudara rasakan dalam memperjuangkan Tanah Papua juga mirip dengan apa yang kami rasakan dalam memperjuangkan daerah kami yang walaupun versinya agak berbeda. Bukannya bermaksud menggurui saudaraku, tapi kami lebih memfokuskan diri lewat perjuangan diplomatis atau dengan cara yang lebih terpelajar dalam memperjuangkan kemajuan daerah kami dan terbukti berhasil dengan terbentuknya daerah kami menjadi satu kabupaten yang terlepas dari kungkungan induk kabupaten kami sebelumnya, Puji Tuhan, kini kami dan segenap kaum intelektual yang berasal dari Pulau Samosir bersatu padu lewat jalur diplomatis bergandengan tangan demi mewujudkan masyarakat Samosir yang lebih sejahtera.
Saudaraku,,!!, itu hanyalah gambaran bagi saudaraku seluruh warga Papua tercinta sekaligus bukti nyata yang kami sudah alami dan kami jalankan bahwasanya jalur intelektual lebih efektif dibandingkan dengan jalur kekerasan atau pertumpahan darah dalam melakukan suatu perjuangan demi mewujudkan suatu masyarakat yang lebih sejahtera, karena tujuan perjuangan adalah demi kesejahteraan seluruh warga dan bukan sebaliknya.

Salam hangat dari kami,

Warga Batak Pulau Samosir
(kunjungi saya di Blog: http://anakpulausamosir.blogspot.com)

Blog-nya keren bro...
and belajar jadi cara2 perjuangan negara2 di Afrika atw di Eropa Timur, perjuangan memakai senjata malah menghancurkan cita2 kemerdekaan, yaitu masyarakat yang sejahtera, krn walaupun menang dengan cara demikian, harga yang dibayar terlalu besar (pertumpahan darah yang tidak perlu & hancurnya infrastruktur negara), perjuangan melalui jalur diplomatis memang lebih efisien. dengan apa yang OPPB telah capai, telah nyatakan di blog ini, sudah mempunyai dasar yang kuat untuk menang di jalur diplomatis... ^_^ PEACE.... Sekali lagi, sy sangat senang dengan cara berpikir saudara Yogi.. GBU
Reply jan numberi
12:20 AM on December 1, 2010 
kitong ini alhliwaris pepera krn ayah terlibat tapi skrg kitong jadi miskin,jadi oppb buka-buka file ini ,buat saya pribadi timbul pertanyaan ,kenapa pemerintah indonesia suka menipu terus buat org asli papua,krn kitong bodoh ka?
Reply jan numberi
12:13 AM on December 1, 2010 
klu oaoua sejahtera dlm nkri itu ibarat mimpi di siang bolong,karena dlm kehidupan ekonomi dan pembangunan pribadi non papua udah kuasai semua lapangan kehidupan jadi jangan saudara2 asli papua tidur terus, tapi buka mata dan hati untuk bangkitkan rasa solidaritas teman2 lain yang sedang berjuang untuk suatu kebebasan hidup di tanahnya sendiri, terima kasih teman2 oppb yang terus mengingatkan kita sesama asli papua ,viva west papua