WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION

Manokwari - Papua Barat. Email: admin@oppb.org; URL: www.wplo.org; www.oppb.org

Artikel Papua

Artikel Papua Barat

view:  full / summary

VANUATU SUPPORT WEST PAPUA

Posted on June 27, 2010 at 9:18 AM Comments comments (5)
PARLEMENT OF THE REPUBLIC OF VANUATU
FIRST EXTRAORDINARY SESSION OF THE NINEGHT LEGISLATURE


MOTION NO. 2 OF 2010

Presented by : Hon. Edward Nipake Natapey
                           Prime Ministre and Member of Port  Vila

Seconded by : Hon. Maxime Carlot Korman
                           Leader of the Oposition and MEmber of Port Vila


SUBJECT:

That Vanuatu transmit the Motion attacht as Annex A to the Secretary General of United Nations before of by the start of July 2010 for inclusion in the agenda of this year's session of the General Assembly to be issued by his office on or arround 16 July 2010.

SIGNATURE:

Mover         :     


                                                    

                                                        Hon. Edward Nipake Natapey          
                                                        Prime Ministre and Member of Port  Vila




Seconder :
                                        
                   


Date: 18th June 2010

=======================================================================
                      Vanuatu Propose to International Court of Justice
                       Vanuatu Propose to United Nations

KEGAGALAN DEKOLONISASI PAPUA BARAT

Posted on May 11, 2010 at 3:50 PM Comments comments (31)

BABVI

PERSIAPANDEKOLONISASI NEDERLAND NEW GUINEA

DAN

PELANGGARANPIAGAM PBB PASAL 73 OLEH INDONESIA

 Ditulis oleh: John Anari, S. Komp

 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_New_Guinea

Editor: John Anari, S. Komp


Kegagalan Dekolonisasi Papua akibat Komunis Indonesia.

Papua dipisahkan semenjak tahun 1910 menjadi Provinsi Nederland New Guinea dan Otomatis terpisah dari Nederland Indies (sekarang Indonesia). Kedua jajahan Koloni Belanda (Nederland New Guinea & Nederland Indies) dimasukkan ke daftar Dekolonisasi secara bersama sehingga pada saat Sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan batas wilayah Indonesia terdiri dari 8 Provinsi yang terdiri dari Sunda Besar, Sunda Kecil, serta Maluku. Sunda Besar yaitu Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Madura sedangkan Sunda Kecil yaitu NTB dan NTT.

 

Klaim Indonesia di PBB yang menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Administrasi Nederland Indies adalah Pembohongan Publik.



A.   Penyerahan Administrasi New Guinea dari Sekutu ke Belanda

Setelah pasukan Sekutu berhasil menguasai kota Hollandia (sekarang: Jayapura) pada tanggal 22 April 1944, Administrasi Pemerintahan Nederland New Guinea langsung diserahkan dari Sekutu kepada Kerajaan Nederlands sehingga pusat Pemerintahan Resident Nederland New Guinea langsung dipindahkan dari Manokwari ke Hollandia dan mengangkat J. P.van Echoud sebagai Gubernur Nederlan New Guinea. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda harus membuka Sekolah Pemerintahan (Bestuur School) dan Sekolah Polisidi kota Hollandia akibat kekurangan tenaga personil. Maka seluruh buangan/tahanan Indonesia dari Digul yang dipindahkan ke Australia ditarik kembali untuk menjalankan roda pemerintahan Nederland New Guinea.  Sehingga diangkat Soegoro Atmoprasodjo (bekastahanan Digul) sebagai salah satu Dosen Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), namun ketika terjadi Proklamasi Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Soegoro untuk memprovokasi anak muridnya untuk membentuk gerakkan bawah tanah yang diberi nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederland).

Gerakkan bawah tanah ini akhirnya diketahui oleh Belanda karena mereka menaikkan bendera Merah Putih di Kota Nica(sekarang Kampung Harapan) pada tanggal 31 Agustus 1945, maka Soegoro terpaksa harus dibuang kembali ke Tahanan Digul tetapi berkat pertolongan seorang penjaga sehingga ia dibebaskan lalu melarikan diri ke Papua New Guinea kemudian ke Australia dan hingga kembali ke Indonesia.

Sekolah Pemerintahan inilah yang melahirkan sekitar 400 orang elit politik Papua antara tahun 1944 sampai 1949. Beberapa orang terdidik yang menjadi terkenal antara lain: Markus Kaisiepo,Frans Kaisiepo, Herman Wajoy, Silas Papare, Alberth Karubui, Mozes Rumainum, Baldus Mofu, Eliser Yan Bonay, Lukas Rumkorem, Marthen Indey, Herman Womsiwor, N. Tanggahma dan Abdullah Arfan.

Diantara murid Soegoro yang setia yaitu Silas Papare, Marthen Indey, Frans Kaisiepo, dan Alberth Karubuy. Sedangkan murid yang lain setia kepada Belanda karena mereka telah mengetahui niat Soegoro untuk menyatukan Papua Barat ke Republik Indonesia. Akhirnya Silas Papare dibuang ke Serui pada tahun 1946 setelah kedapatan rencana sabotase asset Pemerintahan New Guinea tanggal 17 Juli 1946. Ternyata di Serui, Papare bertemu dengan buangan dari Manado yaitu DR. Sam Ratulangi sehingga mereka berdua membentuk suatu gerakkan perlawanan terhadap Belanda yang diberi nama PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia IRIAN). Sedangkan Frans Kaisiepo dibuang oleh Belanda ke Makasar sehingga bergabung dengan delegasi Indonesia di Makasar dalam Konfrensi Malino tahun 1946 dan dalam kesempatan itu Frans Kaisiepo menekan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Residen J. P. van Echoud untuk menggantikkan nama Nederland Niuew Guinea menjadi IRIAN.

Resident J. P. van Echoud pada saat itu dikenal orang Papua sebagai Vader der Papoea’s (Bapak Papua) karena penanaman rasa nasionalisme Papua untuk berdiri sendiri menjadi Negara merdeka sedangkan Soegoro pun juga tidak ditinggalkan maka Indonesia mengatakan bahwa Soegoro juga Sebagai Bapak Papua karena telah menanamkan rasa nasionalisme Indonesia di Papua untuk menjadi setia kepada Bangsa Indonesia dan tidak lepas bebas menentukan nasibnya sendiri (tidak merdeka tetapi bergabung ke Indonesia).

Padahal, pada saat Proklamasi Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan Penentuan Batas wilayah Indonesia dalam Sidang Pertama BPUPKI (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk Jepang dengan nama Djokoritsu Djunbi Kosakai tanggal 18 Agustus 1945 wilayah Indonesia terdiri dari 8 Provinsi yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian melantik Soekarno sebagai President Republik Indonesia Serikat, maka ia pun ambisi untuk merebut wilayah di sekitar Indonesia seperti Papua Barat, Timor Leste, Serawak, Brunei, dan Kalimantan Utara.


Gambar: 6.1. PidatoSoekarno di Sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sumber:http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml

 

Untuk memperluas wilayah Jajahan Indonesia ke 8 (delapan) Provinsi tersebut, maka diciptakannya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1946 sehingga Belanda ditekan oleh rekan sekutunya yaitu Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland Indies sesuai pembagian Administrasi di Dewan Perwalian PBB pada Komisi Dekolonisasi.  Akhirnya tercapai persetujuan Linggarjati yang mana mengecewakan Indonesia karena hanya diserahkan wilayah Sumatra, Jawa,dan Madura.

 

B.    Persiapan Dekolonisasi Papua Tahun 1945 – 1962

Setelah Pasukan Sekutu berhasil memukul mundur pasukkan Jepang dari wilayah Papua Barat, maka administrasi wilayah ini diserahkan kembali kepada Pemerintah Belanda pada tanggal 22 April1944 di Hollandia sedangkan administrasi wilayah Papua dan New Guinea diserahkan kembali kepada Pemerintah Australia. Penyerahan ini dilakukan karena Jenderal Douglas McArthur berpidato di Ifar gunung (Hollandia/Jayapura) bahwa setelah selesai perang, maka seluruh wilayah di Pasifik harus Memiliki Pemerintahan Sendiri (Self Government) namun karena Bangsa Papua belum mampu untuk memimpin dirinya sendiri, maka Belanda merasa berkewajiban untuk memajukan wilayah ini sesuai dengan pembagian Administrasi wilayah jajahannya seperti Nederland Indies (Indonesia), Nederland Antillens (Suriname), dan Nederland New Guinea (Papua Barat).[1]

Pembagian Administrasi Provinsi Nederland Niuew Guinea terjadi jauh sebelumnya yaitu padatanggal 7 Maret 1910 dengan mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang bertanggung-jawab langsung kepada Kerajaan Belanda dan tidak berada dibawah control Gubernur Jenderal Nederland Indies yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).


Gambar. 6. 2. Gubernur Pertama NNG (Foto Atas) C. Lulofs (1910–1922)

dan Kuburannya di Manokwari

Sumber: Tropen Museum Holland (foto Atas) dan Hasil Capture Digital Cam oleh John Anari

 

Klaim Indonesia berdasarkan Perjanjian London tahun 1814 – 1824 pasal 6 bahwa wilayah Belanda mulai dari Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua Barat adalah termasuk wilayah mereka merupakan sesuatu yang sangat melanggar Hak Asasi Bangsa Papua karena Papua Barat telah dipisahkan dari wilayah Nederland Indies tanggal 7 Maret 1910. Berdasarkan pembagian ini, maka setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) tahun 1945 sehingga dimasukkan wilayah Nederland Indies, Nederland Antillen, dan Nederland Niuew Guinea ke dalam daftar wilayah tak Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory) pada Komisi Dekolonisasi di bawah Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).[2]

Tetapi berkat adanya Pemboman Hirosima dan Nagasaki sehingga Jepang memberikan kemerdekaan kepada Nederland Indies secara paksa dengan membentuk Badan Panitia Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bahasa Jepang: Djokoritsu Djunbi Kosakai). Setelah Memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, selanjutnya diadakan Sidang Pertama (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan batas wilayah Indonesia terdiri dari seluruh wilayah Nederland Indies yang jumlahnya terdiri dari 8 Provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, Dataran Sunda, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian terpilihnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Mohamad Hatta sebagai wakilnya. Dalam kesempatan itu, Soekarno mulai mengutarakan ambisinya untuk merebut wilayah Papua Barat (Nederland), Timor Leste (Portugis), Serawak (Inggris), Brunai (Inggris), dan Borneo Utara (Inggris).

Untuk mencapai cita-citanya, maka Pemerintah Indonesia memulai menciptakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun1946 sehingga mendesak Belanda untuk mengadakan pertemuan di Linggar Jati bulan Maret 1947 yang mana Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumaatra, Jawa dan Madura. Kemudian berlanjut di Konferensi Malino di Makasar pada tanggal 16 Juli 1946 tetapi gagal juga, akibatnya Soekarno mulai memainkan peran PKI semakin besar hingga akhirnya terjadi Pemberontakkan PKI pertama di Madiun tahun 1948.  Akhirnya muncul ketakutan dari pihak Amerika sehingga mendesak Belanda mengadakan pertemuan dengan Indonesia di atas Kapal Perang Amerika Renvile di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tahun 1949 sehingga mendesak Belanda mengadakan Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag – Belanda untuk menyerahkan seluruh wilayah Nederland Indies kepada Bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Pada kesempatan kesempatan KMB, Delegasi Indonesia mulai nyatakan ambisinya untuk merebut wilayah Administrasi  Pemerintahan Nederland Niuew Guinea tetapi Belanda menolak karena Belanda masih berkewajiban membimbing Bangsa Papua hingga Bangsa Papua Menentukan Nasib Masa Depannya Sendiri (Right of Self Determination).

Hal ini ditolak Belanda karena Belanda sebagai salah satu anggota PBB yang telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 (e) tanggal 26 Juni 1945 untuk membimbing wilayah Administrasi Nederland Niuew Guinea (Non SelfGovernment Territory) menjadi sebuah Negara yang Berdaulat sama seperti Bangsa-Bangsa lain di muka Bumi ini.


Gambar. 6.3.Konferensi Meja Bunda di Den Haag – Nederland tahun 1949

Sumber: www.swaramuslim.net

 

Selain itu, Belanda telah mananda-tangani Kerja Sama Pasifik Selatan untuk membangun Bangsa-Bangsa diwilayah Selatan Pasifik bersama-sama dengan Amerika, Inggris, dan Perancis. Perjanjian ini disebut Perjanjian Canbera (Canbera Agreement) yang ditanda-tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera, Australia. Yang mana telah dibentuk suatu Komisi yang diberi nama South Pacific Commission (sekarang: South Pacific Community) yang berkedudukan di Noumea – New Caledonia.

Pemasukkan wilayah Nederland Niuew Guinea dan Nederland Indies ke daftar Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory) pada Komisi Dekolonisasi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia secara kenyataan (defacto) yaitu pada tanggal 26 Juni 1945. Berdasarkan daftar tersebut sehingga Belanda harus memimpin Administrasi wilayah Nederland Niuew Guinea sehingga mereka dapat Menentukan Nasibnya Sendiri sesuai Pasal 73(a,b) Piagam PBB.

Setelah selesai pengakuan Belanda secara hukum (dejure) pada tanggal 27 Desember 1949 atas kemerdekaan Bangsa Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Den Haag – Nederland. Maka selanjutnya Belanda mempersiapkan diri untuk memimpin Administrasi wilayah Nederland Niuew Guinea dan Nederland Antillens, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1962. Proses persiapan pemberian Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada Bangsa Papua tidak diterima baik oleh President Indonesia Ir. Soekarno sehingga pada tahun 1950 Indonesia mencoba memasukkan permasalahan ini ke dalam agenda Sidang Umum PBB tetapi tidak mendapat dukungan karena Indonesia telah melanggar Piagam PBB Pasal 73 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada daerah-daaerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self Government Territory). Indonesia (Nederland Indies) dianggap telah memiliki Pemerintahan Sendiri oleh karena itu, ambisi Soekarno untuk merampas Papua adalah suatu pelanggaran Besar terhadap Piagam PBB pasal 73 e.

Akibatnya Belanda mengundang Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini di Mahkama Internasional PBB tetapi Indonesia menolak undangan itu karena mereka tahu bahwa pasti alasan mereka tidak benar/bersalah karena ingin menggagalkan Hak Bangsa Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri.

Pengajuan masalah Papua ke PBB terus tidak berhasil hingga setelah PEMILU Pertama Indonesia tahun 1955 yang mana Indonesia mulai berdemokrasi mendirikan banyak Partai-Partai Politik. Karena hal ini mengalami kebuntuan terus, maka Soekarno mulai bekerja sama dengan Blok Timur (Rusia dan China yang berpaham Komunis) untuk membubarkan semua partai dan hanya mendirikan sebuah partai mengikuti Partai Komunis China (PKC), yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga PKI mulai mengambil alih kursi dalam Parlemen dan mengangkat Soekarno sebagai President Satu Nafas (President Seumur Hidup). Langkah yang diambil Soekarno ini tetap tidak diperdulikan oleh Belanda dan Belanda terus mempersiapkan Bangsa Papua untuk Memiliki Pemerintahan Sendiri. Oleh sebab itu, dibentuklah Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), membentuk Departement-departement, Sekolah Polisi, Militer, hingga membentuk Parlemen Niuew Guinea (Niuew Guinea Raad) yang akan merancang atribut kenegaraan Niuew Guinea.

 

 

 

C.   Kongres Pertama Niuew Guinea Raad (NGR)

Para tokoh-tokoh Papua yang duduk dalam Parlemen ini adalah bekas murid-murid dari Soegoro yang menolak Soegoro untuk memasukan Niuew Guinea ke dalam Republik Indonesia. Dalam sidang pertamanya tanggal 19 Oktober 1961 mulai merubah Status Nederland Niuew Guinea menjadiPapua Barat (West Papua)  dengan memiliki atribut kenegaraan sebagaiberikut:

 

Nama Negara                   : Papua Barat

Lagu Kebangsaan            : Hai Tanah Ku Papoea

Lambang Negara             : Burung Surga

Bendera Negara               : Bintang Pagi

Moto                                     : Setia Jujur Mesra

Mata Uang                          : Niuew Guinea Guilden

 

 

Gambar. 6.3. Bendera National Papua Barat Karya Markus Kaisiepo

Sumber: Hasil Edit Photoshop oleh John Anari

 

 

 

Gambar 6.4.Lambang Nasional Papua Barat Karya Markus Kaisiepo

Sumber: Calender Niuew Guinea Raad tahun 1961

 

 

 

Gambar. 6.5. Lagu  National Papua Barat (versi asli karya I.S. Kijne)

Sumber: Buku Seruling Emas Karya I. S. Kijne

 

 

Gambar. 6.6. Suasana Rapat Anggota Parlement Niuew Gunea Raad tanggal 19 Oktober 1961

Sumber: Radio Omroep Dok 2 Hollandia dan John Imbiri Collection

 


Gambar. 6.7.  Pemilihan Anggota Parlemen Nieuw Guinea

Sumber: Radio Omroep Dok 2 Hollandia

 


Gambar. 6.8.Bendera Bintang Pagi dipajang di depan Sidang NGR

Sumber: Radio Omroep Dok 2 Hollandia

 

Gambar. 6.9. Gambar Mata Uang Niuew Guinea Guilden

Sumber: http://www.vanderheijden.org/ng/currency.html


Pernyataan ini diumumkan melalui Manifesto Politik seperti tertulis di bawah ini:

Download Naskah Asli [di sini]


Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini, penduduk bagian barat Papua, mewakili semua group, suku bangsa dan dominasi keagamaan, menyatakan bahwa kami adalah satu bangsa dan satu sebagai manusia.

 

DENGAN INI MENGUMUMKAN

Kepada semua Negara bahwa:

1.       Berdasarkan Piagam PBB Pasal 73 bagian a dan b;

2.       Berdasarkan Prinsip Deklarasi PBB tentang pemberian kemerdekaan bagi daerah tak berpemerintahan sendiri dan orang-orangnya, seperti yang tertulis dalam Resoulusi PBB No. 1514 (XV) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Sidang ke-15 dari 20 September sampai 20Desember 1960;

3.        Berdasarkan Hak kami yang tidak dapat diganggu-gugat, kami penduduk bagian Barat Papua, harus memiliki Negara sendiri.

4.       Sesuai dengan hasrat dan keinginan bangsa kami untuk kemerdekaan, melalui Komite Nasional dan Parlement kami, Dewan New Guinea, mendesak Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Belanda bahwa mulai tanggal 1 November 1961:

 

a.  Bendera Nasional Papua Barat harus dinaikan disamping Bendera Kerajaan Belanda.

b.  Lagu Kebangsaan kami Hai Tanah Ku Papoea dinyanyikan dan dimainkan bersamaan 

     dengan Lagu Nasional Kerajaan Belanda.

c.  Nama Negarakami menjadi Papoea Barat.

d.  Nama BangsaKami adalah Bangsa Papua.

 

Dengan melihat ke depan, kami, bangsa Papoea, menginginkan posisi kami sendiri, sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa itu, kami bangsa Papoea ingin hidup dalam perdamaian dan turut memelihara perdamaian dunia.

 

Melalui manifesto ini kami memanggil semua penduduk yang mencintai Negara ini dan bangsanya untuk menyebarkan manifesto ini dan memegangnya, sebagai landasan untuk kemerdekaan bangsa Papoea.[3]

 

Hollandia, 19 Oktober 1961

J.E. Bonay

N. Tanggahma

H.I. Bauw

Sp. Malibela

T. Dansidan

W. Giay

O. Nemnay

A. Sefa

J. Manory

L. Ayamiseba

M. Rumainum

W. Inury

D. Sawom

P. Poana

A. Onim

F.J.S. Rumainum

E. Itaar

M. Suwaé

J.J. Roembiak

J. Jaab

M. Onggé

P.H. Jochu

Iz. Menufandu

M. Wai

N. Jouwe

H. Mori Muzendi

P. Koejab

W. Zonggonao

F. Jufuway

A.J.A. Rumtoboy

E. Noembery

J.S. Dekeniap

S.L. Rumadas

T.S. Akwan

H. Jomungga

M. Buotabui

F. Torey

M.W. Kaisiëpo

B. Gebze

Th. Mezet

 

 

 

 

D.   Gema Manifesto Politik Papua Ke Penjuru Dunia dan Penggagalan Piagam PBB Pasal 73 oleh Amerika, Indonesia dan PBB.

Setelah Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua oleh Parlemen Papua tanggal 19 Oktober 1961, Pemerintah Belanda mulai didesak oleh Bangsa Papua untuk segera menaikkan Bendera Nasional Papoea Barat dan menyanyikan lagu Kebangsaan Papua di seluruh wilayah tanah Papua. Akhirnya desakan itu diterima oleh Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Nederland sehingga mulai dinaikan serempat di seluruh Tanah Papua tanggal 1 Desember 1961.

Proses perubahan status dari Nederland Niuew Guinea pada tanggal 1 Desember 1961 sama seperti perubahan Status wilayah administrasi Jajahan Belanda di Nederland Antillen yang merubah statusnya pada tahun 1951 menjadi Suriname. Sedangkan Nederland Indies telah memperoleh kemerdekaan secara dejure (hukum) dari Belanda padatanggal 27 Desember 1949 setelah selesai Konferensi Meja Bundar.

Ketiga wilayah ini telah dimasukkan Belanda dalam daftar Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri berdasarkan Piagam PBB yang ditanda-tangani tanggal 26 Juni 1945.

Selanjutnya rencana Belanda untuk memberikan kemerdekaan penuh (dejure) yaitu pada tahun 1975 bersama-sama dengan Suriname dan Papua New Guinea.

Berita kemerdekaan Papua ini telah dipublikasikan di berbagai media masa di seluruh dunia seperti yang dimuat pada Koran New York Time pada bulan desember 1961, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar. 6.10.Koran New York Times,  publikasi beritaKemerdekaan Papua 1 Desember 1961

Sumber: www.wpik.org

 

Dengan adanya publikasi media internasional tentang kemerdekaan Papua sehingga Soekarno menjadi brutal untuk menggagalkan agenda penerapan Piagam PBB Pasal 73 untuk Bangsa Papua.

Dengan bantuan persenjataan Rusia, Soekarno mulai mengumandangkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) di Alun-alun kota Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut:

1.      Gagalkan Nedera Boneka Papua Barat buatan Kolonial Belanda.

2.      KibarkanSang Saka Merah Putih di IRIAN Barat tanah air Indonesia.

3.      Bersiap-siaplah untuk mobilisasi nasional guna mempertahankan kemerdekaan

         Indonesia.

 

Ambisi Soekarno untuk perluasan wilayah Indonesia hingga ke Papua, Timor Leste, dan Malaysia sehingga ia mulai menciptakan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti jejak China yang mendirikan Partai Komunis China (PKC) serta mulai mengadakan kerjasama dengan Negara-negara Komunis seperti Rusia (Pimpinan Nikita Kurcev), China (Pimpinan Mao Zedong)  dan Cuba (Pimpinan Che Guevara). Akhirnya menimbulkan ketakutan di kalangan militer Amerika Serikat sehingga President  Amerika John. F. Kennedy ditekan melalui surat gabungan dari Departemen Luar Negeri Amerika, Angkatan Darat AS, Angkatan Laut AS, NSA, Angkatan Udara AS, Inteligent CIA, dan Staff Gabungan pada tanggal 20 Maret 1962. (Lihatlampiran New Guinea Setlement)[4]


Gambar. 6.11.Soekarno bersama Pimpinan Komunis Cuba, Che Guevara (foto Kiri) dan Soekarno (Kanan).

Sumber: UnitedNation Information Center (UNIC), Jakarta.

 


Gabar. 6.12.Soekarno dan Presiden Komunis Rusia Nikita Kurcev di Bali

Sumber: Autralia Dokumenter Film

 

 

Tak mengherankan juga bahwa para wakil Amerika sangat aktif dalam penyelesaian Papua dan mensponsori negosiasi antara Belanda dan Indonesia di Virginia pada tanggal 20 Maret 1962.

Yang mana perundingan resmi seharusnya dilakukan dibawah naungan Sekretaris Jenderal PBB (U Thant) tetapi diperlukan pihak ketiga sebagai mediator, hal ini tidak juga mengejutkan dengan yang telah disebutkan sebelumnya oleh kebijakan luar negeri AS bahwa Mr. Ellsworth Bunker menjadi mediator yang kemudian dipensiunkan dari diplomat Amerika.

Ini dapat dilihat jelas melalui telegram dari Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Rusk ke Kedutaan Besar AS di Indonesia pada tanggal 6 Maret 1962.

Sekarang kami tahu bahwa dari awal Amerika bersikeras agar Ellsowrth Bunker harus menjadi mediator. Dan kami tahu bahwa tugas utama Ellsworth Bunkder selama negosiasi masalah Papua adalah ia harus menyerahkan Papua Barat kepada Republik Indonesia segera mungkin, terlepas dari posisi Belanda atau bahkan posisi Papua Barat sendiri. (Lihat lampiranTelegram)[5]

Perundingan rahasia semacam ini terus dilakukan hingga di Roma (Ibu Kota Italy) pada tanggal 30 September 1962 yang mana melahirkan Perjanjian Rahasia yang hingga kini dilenyapkan oleh Amerika dan Indonesia tetapi Belanda masih memiliki kearsipannya. Perjanjian ini dilakukan karena Indonesia dan Amerika sangat ambisi menguasai Gunung Batu Papua yang hingga kini dikeruk habis-habisan siang-malam 24 jam oleh Perusahaan Raksasa Amerika PT. Freeport McMoran di Tembagapura. Bantuan Amerika kepada Indonesia akibat kekhawatiran terhadap perkembangan Komunis Indonesia yang makin menguasai kursi Parlemen Indonesia. Selain itu, Presiden Amerika telah dibayar oleh Presiden Soekarno sehingga beliau menyuruh saudaranya Roberth Kennedy datang ke Jakarta untuk menerima bayaran tersebut pada tanggal 11 Februari 1962. Selanjutnya tanggal 25 Februari 1962 Roberth Kennedy menuju Belanda dan menyatakan bahwa Amerika tidak akan mendukung Belanda soal konflik Papua.


Gambar.6.13. Roberth Kennedy dalam Gedung Putih

Sumber: http://photolab.lbjlib.utexas.edu/detail.asp?id=18021

 

 

 Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1962 Belanda mengumumkan untuk bernegosiasi dengan Indonesia soal konflik Papua. Maka Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lunch mengusulkan agar Indonesia harus bersedia memberikan Jaminan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat penduduk asli Papua. Akhirnya Soekarno bersedia memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua sehingga Mediator Ellsworth Bunker membuat suatu Konsep yang dikenal dengan sebutan Rencana Bunker (Bunker Plant). Rencana Bunker seperti dibawah ini:

 

Belanda menyerahkan Administrasi Negara Papua kepada PBB dan akan diberikan kembali kepada Indonesia serta Indonesia akan memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.[6]

 

Akhirnya pada tanggal 2 April 1962, President Amerika John. F. Kennedy menekan Perdana Menteri Belanda De Quai melalui Surat Rahasianya. (Lihat Lampiran US Secret Letter)


Dengan bantuan Persenjataan Rusia kepada Indonesia untuk melakukan Operasi Mandala ke Papua ikut membantu menekan Kerajaan Nederland sehingga terpaksa Belanda menanda-tangani Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus1962 di Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat.


Gambar. 6.14.Penanda-tanganan Perjanjian New York di Markas PBB tanggal 15 Agustus 1962 oleh DR. Soebandrio (wakil Indonesia) dan DR. Van Royen (wakil Belanda) disaksikan SEKJEN PBB Uthant

Sumber: International Parliament for West Papua – London.


Footnote:

[1]Wawancara dengan Bapak Alm. Karel Waromi (Pimpinan West Papua InterestAssociation). Jayapura, 2003.

[2]Indonesia Embassy in Australia. Irian Jaya: Historical Development. Canbera.June 2001. Hal. 1

[3]Viktor Kaisiepo. The Case of West Papua Sovereignty. Presentation in ExpertMechanism of United Nations High Commissioner for Human Rights. Hal. 14 – 15.

[4]Paul Salim. West New Guinea Setlement in 1962. Antena Nederland. http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/sal/sal3.html

[5]Brad Simpson. Indonesia's 1969 Takeover ofWest Papua Not by "Free Choice". George Washington University.http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/index.htm

[6] Gimonca.An Online Timeline of Indonesia History. http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah09.shtml

 =======================================================================

Sumber: http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust2.htm


Shocking photos of the brutal murder of a West Papuan by Indonesian police on 3 August 2009

Posted on January 26, 2010 at 7:01 PM Comments comments (22)

Report by: Nick Chesterfield


Warning: the following NOte is very real, and contains image thatare distressing: THis is everyday life in West Papua. NO APOLOGIES FORDISPLAY OF DISTRESSING MATERIAL, some things have to be shown so thelife of a peaceful man, Yawan Wayeni, is not given in vain.


 

PLEASE FORWARD WIDELY

PLEASE DO NOT FLAG AS INAPPROPRIATE OR REPORT THESE PHOTOS - IF YOU HAVE A PROBLEM WITH THE DISPLAY OF THESE IMAGES, PROTEST TO THEINDONESIAN GOVERNMENT, AND DEMAND THE ARREST, AND CREDIBLE TRIAL OF THE POLICE RESPONSIBLE.


 

 

Shocking photos of the brutal murder of a West Papuan by Indonesian police on 3 August 2009

The following photos and eye-witness description were sent to the WestPapua National Authority in Melbourne on 13 August 2008. An A4compilation is available at http://rapidshare.com/files/267500208/Kronology_of_Assassination_of_Yawen_Wayeni_1__3_August_2009_2_.doc .

 

MEDIA NOTE: Higher Res photos are available at http://rapidshare.com/files/267515266/photos_of_the_kiling_of_Yawen_Wayeni.rar

These should suffice for broadcast, however you can expand the photoswithout losing quality using Genuine Fractals or similar pluginsthrough Photoshop.

 

 

For Further information, please contact Jacob Rumbiak on +61(0)406606966

Secretariat, West Papua National Authority:

 

Photo-report on the assassination of YAWAN WAYENI on Monday 3 August 2009

 

(1) Summary

BAGUS EKUDANTO, Commander of Police in Papua Province ordered AKBP IMANSETYAWAN (S.Ik) Head of Police of Yapen Regency to ‘clean’ the WestPapuan political movement in Yapen, including the old village ofMantembu in the valley of Mt Wayoi. On Sunday 2 August the policekidnapped seven people from Mantembu and took them to Jayapura wherethey were incarcerated without charge. On Monday 3 August at 6am,Police 1 SSK (a company of indeterminate number but up to 150personnel) entered Mr Wayeni’s house and raped his wife in front oftheir second child who was sick. Mr Wayeni tried to intervene and wasshot with three rounds of ammunition from a SS1 automatic gun and thenbayoneted. He ran out of the house and died in the garden. The policethrew his body in their car, like a dead animal, and took him to thehospital to sew up his stomach. Yawan Wayeni was forty years old. Hewas a political prisoner in Yapen for nine years during the Suhartoadministration. He leaves a wife and three children.

 

(2) Photos

1. Sdr. Yawan Wayeni sedang berusaha lari sambil menahan isi perut yangsudah keluar (Mr Yawan Wayeni running out from his house after beingshot and bayoneted by Indonesian police, cradling his disemboweledintestines, looking for a place to hide in his garden).

2. Sdr. Yawan Wayeni saat terjatuh sambil menahan isi perutnya yangkeluar (Mr Wayeni falls in his garden, soaked in blood, still holdinghis disemboweled intestines).

3. Sdr. Yawan Wayeni terus bertahan dan berusaha lari (Mr Wayeni standing again trying hard to save his life).

4. Sdr. Yawan Wayeni sudah tak mampu bertahan lagi, sehingga inilahsaat2 terakhir ia mulai menghembuskan napas terakhir (Mr Wayeni secondsbefore he dies in his garden).

5. Saat terakhir sdr. Yawan Wayeni menghembuskan napas dalam keadaan duduk (Mr Wayeni at the moment of his death).


 

6 & 7. Joint Police and TNI Search and Destroy operation inMantembu Village on 11 June 2009. When they didn’t succeed in findingFERDINAND WORABY, they took a twelve-year as hostage, then burned theactivist’s house.



 

Photo 1 Mr Yawan Wayeni running out from his house after being shot andbayoneted by Indonesian police, cradling his disemboweled intestines,looking for a place to hide in his garden



 

 

Photo 2: Mr Wayeni falls in his garden, soaked in blood, still holding his disemboweled intestines



 

 

Photo 3: Mr Wayeni standing again trying hard to save his life



Photo 4: Mr Wayeni seconds before he dies in his garden



 

 

Photo 5: Mr Wayeni at the moment of his death



 

 

 

Photos 6 & 7: Joint Police and TNI Search and Destroy operation in Mantembu Village on 11 June 2009. When they didn’t succeed in finding FERDINAND WORABY, they took a twelve-year as hostage, then burned the activist’s house.

 

 

 

--



 

MrYawan Wayeni running out from his house after being shot and bayonetedby Indonesian police, cradling his disemboweled intestines, looking fora place to hide in his gardenMr Wayeni falls in his garden, soaked in blood, still holding his disemboweled intestinesMr Wayeni standing again trying hard to save his lifeMr Wayeni seconds before he dies in his gardenMr Wayeni at the moment of his death



JointPolice and TNI Search and Destroy operation in Mantembu Village on 11June 2009. When they didn’t succeed in finding FERDINAND WORABY, theytook a twelve-year as hostage, then burned the activist’s house.


Joint Police and TNI Search and Destroy operation in Mantembu Village on 11June 2009. When they didn’t succeed in finding FERDINAND WORABY, theytook a twelve-year as hostage, then burned the activist’s house. 


Please watch the movie of Yawan Wayeni below:

http://hub.witness.org/en/upload/killing-yawan-wayeni



Selamat Jalan Jenderal Kelly Kwalik

Posted on December 18, 2009 at 12:34 PM Comments comments (4)

Bangsa Papua adalah sebagai suatu Bangsa yang juga memiliki Hak untuk Menentukan Nasibnya Sendiri.


Bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri sebagai Suatu Bangsa dan Bernegara sama seperti Bangsa-Bangsa di muka bumi ini.


Kami Generasi Muda Penerus Tanah Leluhur Nenek Moyang Kami Akan Bangkit dan Mengusir semua bentuk Penjajahan terhadap Bangsa Kami Papua.


KEMERDEKAAN adalah Hak Segala Bangsa, oleh karena itu Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini (UUD 1945 NKRI).


MATI 1 TUMBUH 1000

SELAMAT JALAN PEMIMPIN PERJUANGAN BANGSA PAPUA, KELLY KWALIK.

PEJUANG HAK ULAYAT YANG DIKERUK PT. FREEPORT INDONESIA.


Siapa yang bertanggung-jawab sehingga merayu beliau keluar dari hutan untuk gabung dalam rencana Dialog Nasional yang belum ada kejelasan hingga saat ini?

Penyelesaian Papua melalui Pembunuhan tak akan pernah menyelesaikan masalah Papua


Polisi Indonesia memegang Foto Kelly Kwalik




Panglima KODAP III Jenderal Kelly Kwalik




Para sandera Kelly Kwalik di tengah hutan Mapenduma, Geselama, Irian Jaya. Foto ini diambil 29 Februari 1996, setelah hampir dua bulan mereka diculik GPK. Dalam gambar, tampak mereka masih sehat dan sedang berpose dengan dua orang anggota delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC), yaitu dr. Ference Meyer (berdiri paling kiri) dan seorang wanita petugas kesehatan (jongkok, berjaket ungu). Para sandera yang tampak pada gambar adalah (berdiri): Daniel Start (Cambridge University), William P. Oates (Cambridge University), Alm. Yosias Matheis Lasamahu (Biological Science Club-BScC), Annette van der Kolk (WWF), Alm. Navy W. Panekanan (BScC), suami istri Martha Klein dan Mark van der Wal (WWF), (jongkok): Markus Warip (Univ. Cenderawasih), Anna McIvor (Cambridge University), Jualita Tanasale (BScC), Adinda Saraswati (BScC). Tidak diketahui siapa dua orang penduduk setempat yang ikut tampak dalam foto.




Australian journalist Mark Davis and Kelly Kwalik in West Papua

Laskar Jihad, Alive and Well in Papua Indonesia

Posted on November 27, 2009 at 11:02 AM Comments comments (4)

March 5, 2003


Islamic militant group Laskar Jihad, which announced it wasdisbanding last October, is alive and well in Indonesia's easternregion of Papua.

Over 2000 Laskar Jihad Islamic extremist fighters haveestablished themselves in at least twelve different militarytraining camps in Papua (formerly Irian Jaya), according torecent reports from Papuan human rights groups. Laskar Jihad isbeing armed, funded and protected by the Indonesian military, andis reported to be particularly active in the highlands on thenorth of the island, along its border with Papua New Guinea. Atthe border town of Arso, Laskar Jihad members are said to beactively recruiting and training both local Papuans and migrantsfrom the country's more populous western islands such as Java andSumatra. The latest reports of Laskar Jihad's activities in theregion confirm the fears of many Indonesian natives that LaskarJihad is still very much active despite its announcement that itwas disbanding last October.


LASKAR JIHAD IN PAPUA.


The notorious Islamic militant group first began to arrive inPapua two years ago. In 2002 they established an office in Sorong.In the area of Fak Fak over 175 boats carrying Laskar Jihadpersonnel and equipment are said to have arrived along the coastbetween April and June 2002. Several Papuans reported discoveringstockpiles of weapons. A number of Pakistani and Afghanmujahideen, thought to have come to join in the jihad againstlocal Christians, were sighted. Laskar Jihad's magazine, whichcontains articles attacking Christians, Jews and the US, began tobe sold openly in markets in Papua, together with T-shirts, DVDsand books on Osama bin Laden.

The group began forming links with local authorities, policeand army units, and with the pro-Jakarta militia Satgas MerahPutih, which opposes Papuan calls for independence from Indonesia.Laskar Jihad is also believed to be trying to seek favour withthe local Muslim population, although the majority of PapuanMuslims reject the Jihad's presence as a dangerous destabilisingfactor in an already extremely tense region. Locals believe thefailure of police and army units to stop Laskar Jihad fromexpanding its military campaign into Papua further confirms theircomplicity in the Jihad's activities. Last summer four LaskarJihad members carrying home-made guns were seized by locals andhanded over to the authorities. No action was taken against them.Others who have reported Laskar Jihad activities to theauthorities say that they have been harassed, threatened witharrest themselves, and even received intimidating phone callslate at night.


FAILURE TO DISBAND


Laskar Jihad achieved international notoriety for waging agenocidal holy war against Christians in Indonesia's Moluccas andSulawesi regions for over 20 months from May 2000 until peaceagreements were reached for Sulawesi in December 2001 and theMoluccas in February 2002. Even after the peace was formallydeclared - a peace which was rejected and never accepted byLaskar Jihad - the group continued to launch murderous attacks onChristian villages, homes and churches. Some 10,000 people werekilled (some estimates suggest 30,000) and half a milliondisplaced during the conflict. Local Christians were murdered,tortured, forcibly converted to Islam, forcibly circumcised andvirtually enslaved. During 2001 and 2002 Laskar Jihad began toexpand its activities sending militants to the provinces of Acehand Papua, at opposite ends of the country. However, in October2002 in the immediate aftermath of the Bali bombing the groupsuddenly announced it was disbanding.

Despite overwhelming evidence of the organization'sinvolvement in mass murder and appalling human rights abuses theIndonesian authorities have repeatedly failed to act againstLaskar Jihad. In January 2003 the group's leader Jafar UmarThalib was found not guilty of inciting hatred and religiousviolence by an East Jakarta court despite overwhelming evidence.Arrested in May 2002, whilst in jail he was visited byIndonesia's Vice President Hamzah Has, and was soon released onbail. His trial was postponed in August 2002 because, as thejudge stated, "I see that you're pale. We don't want toexamine someone who is unhealthy . I hope you can get well soon".Senior elements in the police, military and government appear tobe supporting Laskar Jihad and protecting it from prosecution.


PAPUAN SEPARATISM.


Resource rich West Papua was annexed by Indonesia in 1963,since which time the Papuan people have struggled for theirindependence from repressive Indonesian rule. The arrival ofLaskar Jihad in the region, and its apparent close connectionwith the army, has prompted fears that the group will be used asa militia by the military to repress the local population and theseparatist OPM movement. During its occupation of East TimorIndonesia gained international notoriety for allowing pro-Indonesianmilitias to brutally terrorise the local Timorese population withimpunity. The bloody conflict between Muslims and Christians inthe Moluccas and Sulawesi was also seen by many IndonesianMuslims as a Christian separatist conflict in which the MuslimLaskar Jihad was preserving Indonesian national unity. This is anerroneous viewpoint which bears no relation to the realities ofthe conflict. Now Papua's Christians fear that Laskar Jihad willbe given a free hand to wage another bloody campaign in theirhomeland.

 


Source : http://www.angelfire.com/rock/hotburrito/laskar/barnabas050303.html

Analisis Penyebab Konflik Papua

Posted on August 25, 2009 at 2:35 AM Comments comments (39)

 








Oleh:

John Anari, S. Komp




ORGANISASI PRIBUMI PAPUA BARAT

( OPPB )

WEST PAPUA NEW GUINEA

2008


=======================================================================

KATA PENGANTAR

 

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat TuhanYang Maha Esa atas perlindunganNya, pertolonganNya, pemberkatanNya, sertapemberian hikmat dan talenta kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikantulisan ilmiah ini.

 

Tulisan ini disusun sebagai pelengkap tulisan-tulisan lain yangberhubungan dengan Sejarah Papua karena Penulis melihat bahwa banyakditerbitkan buku-buku tentang Sejarah Papua tetapi masih minim dengan foto-fotosebagai bukti yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, tulisan yang diberi judul Analisis Penyebab Konflik Papua danSolusinya Secara Hukum Internasional, Penulis berusaha semaksimal mungkinuntuk melampirkan data-data dokumen pendukung lainnya seperti gambar, table,piagam, dll.

 

Melalui tulisan ini, para pembaca dapat mengetahui Akar PokokPermasalahan Papua serta dapat mengerti tentang Bagaimana Mencari SolusiUntuk Menyelesaikan Konflik Papua yang telah berlangsung ± ½ abad sehinggaPenduduk Pribumi Papua dapat hidup tenang di atas Tanah Leluhur mereka sertatidak diperlakukan semena-mena oleh Penduduk Pribumi lainnya dari Indonesiaseperti Pribumi Jawa, Pribumi Sumatra, Pribumi Sulawesi, Pribumi Maluku, dll.Tuhan telah memberikan tempat kepada setiap Pribumi di dunia, oleh sebab ituPribumi lain tidak boleh melanggar Hak-hak Pribumi di tempat lain demiterciptanya Perdamaian dan Ketentraman di atas muka Bumi ini.

 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota West Papua Interest Association (WPIA), Papua Indigenous Action (PIA),West Papua Indigenous Security (WPIS), Association of West Papua IndigenousStudents & Youth (AWPISY), West Papua Woman Indigenous Association (WPWIA),serta Organisasi Pribumi Papua Barat (OPPB).Selain itu, tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota Nieuw Guinea Raad (NGR), Presidium DewanPapua (PDP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jaingan Independent untuk AksiKejora (JIAJORA), Dewan Adat Papua (DAP), WestPapua National Coalition (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), WestPapua Peoples Front (WPPF), West Papua New Guinea Congress (WPNGC), ViktoriaGenerasi Papua (VGP), Dewan Masyarakat Adat Koteka (DEMAK), mantan anggota Papoea Vrijwilleger Korps(PVK), Tentara Pembebsan Nasional (TPN), mantan anggota OrganisasiPerjuangan Papua Merdeka (OPPM) yang dibentuk tahun 1965 di Manokwari yang kinidisebut OPM, serta ucapan rasa terima kasih yang paling dalam kepada seluruhahli waris Tanah New Guinea dari Sorong sampai Samarai.

 

Melalui perjuangan panjang yang melelahkan namun akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan juga, serta akan dipublikasikan melalui website OPPB pada link:

http://www.oppb.co.nr atau http://www.oppb.webs.com

 

Tulisan ini akan disusun dalam dua bahasa yaituInggris dan Melayu sehingga seluruh Maklukh Tuhan dapat membuka mata untukmelihat penderitaan orang Papua dan menolong sesama sebagai umat ciptaan Tuhanyang sama di mata Tuhan.

 

Penulis sadari bahwa tentu tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itupenulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

Oleh sebab itu, dapat dikirim melalui email west.papua@hotmail.com atau west_papua@yahoo.com.

 



West Papua New Guinea,

9 Oktober 2008




John Anari, S.Komp

========================================================================

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan (Sedimentation) benua

Australia dan pertemuan/tumbukkan antara lempeng Asia (Sunda Shelf) dan lempeng

Australia (Sahul Shelf) serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut

dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah

daratan baru di bagian Utara Australia. Proses pertemuan/tumbukkan lempeng dalam

ilmu Geologi disebut Convergent. Sehinnga sudah saatnya untuk diberi nama

Convergent Island (Pulau Konvergen) dan bukan pulau New Guinea/IRIAN/Papua karena tidak ada hubungan dengan proses terbentuknya pulau ini. Sedangkan nama orang-orang (bangsa) yang mediami pulau ini termasuk rumpun yang berada di Oceania yaitu Rumpun Bangsa Melanesia (bukan Melayu) maka seharunya nama Bangsa adalah Bangsa Melanesia (bukan Papua). Pada mulanya Pulau ini terhubung dengan benua Australia di bagian Utara tetapi karena perubahan suhu Bumi makin panas sehingga mencairnya Es di daerah Kutub Utara dan Selatan, maka terputuslah menjadi sebuah Pulau baru.


Proses geologi ini diperkirakan terjadi pada 60 (enam puluh) juta tahun yang lalu dan

hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan Kerang Laut, pasir laut dan danau air asin

di daerah Wamena yang tingginya lebih dari 4.884 m di atas permukaan laut serta

terdapatnya kesamaan hewan-hewan yang berada di Australia dan Papua seperti

Kanguru.[1]


 

Gambar. 1.1: Peta Geologi Papua ketika terhubung dengan Australia

Sumber: http://www.environment.gov.au/coasts/publications/somer/annex1/marine-biota.html

 

 

Sementara terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari

berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es

menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

Masih banyak rahasia bebatuan Pegunungan Tengah dan Pegunungan di Kepala

Burung yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan

muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini,

proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km

per juta tahun.

 

Gambar. 1.2: PetaGeologi Papua

Sumber: DinasPertambangan dan Energi Prop. Papua - http://www.papua.go.id

 

 

 

Gambar. 1.3: Pertemuan Lempeng Asia, Pasifik dan Australia

Sumber: Museum Nasional Jerman

Akibat dari adanya endapan ini sehingga Pulau Papua banyak mengandung bahan

galian golongan A, B, dan C seperti Emas, Perak, Tembaga, Aluminium, Batu kapur,

Gamping, Uranium, dll.


Dan juga dengan adanya tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil

makluk hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara.

Selain itu, pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena berada pada

jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak karena berada di Lautan

Pasifik yang sangat luas.


Dalam Kitab Ulangan 28:33 menyatakan bahwa Suatu Bangsa yang tidak kau

kenal akan datang dan memakan hasil bumi mu dan segala hasil jerih payahmu;

engkau akan selalu ditindas dan diinjak. [2]


Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi melarat di atas Kekayaan

Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus yang mati di atas lumbung Padi.


Oleh sebab itu, pulau ini menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi

daerah konflik yang berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban

Penduduk Asli (Indigenous Peoples) dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hakhak

Dasar Masyarakat Asli Papua.


Awal mula kedatangan Bangsa-bangsa Asing untuk merebut pulau ini karena

pernyataan dari seorang Pelaut Spanyol yang bernama Alvaro De Saavedra yang

berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai Utara Papua pada tahun 1528

sehingga ia melihat Pasir Kuarsa bercampur Emas di Korido (sekarang: ibu Kota

Supiori) lalu memberi nama Isla Del Oro (Island of Gold) atau Pulau Emas. Dari

sinilah sehingga Inggris, Jerman dan Belanda membagi-bagi pulau ini menjadi tiga

bagian. Sehingga menjadi acuan untuk perebutan Bangsa-bangsa, termasuk

Indonesia yang mengklaim bahwa seluruh bekas Hindia Belanda adalah daerah

Kekuasaannya.[3]



 

Gambar. 1.4: Peta Pembagian Wilayah oleh Inggris,Belanda, dan Jerman.

Sumber: Hasil Capture Google Eart, oleh John Anari

 

 

Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal, Papua dikenal sebagai

daerah yang rawan untuk ditempati karena Penduduknya sangat berbahaya. Oleh

karena itu, Papua adalah merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri

(Non Self Government Territory).


Pada masa itu, banyak timbul peperangan diantara suku-suku sehingga muncul

seorang Panglima Perang yang hebat, yaitu Mambri dari pulau Biak dibawah

komando Raja Kurabesi. Selain itu, muncul juga Panglima baru dari Pom Ansus di

Pulau Serui.


Kedua Panglima ini pernah diminta bantuannya oleh Sultan Tidore dan Raja Jailolo

untuk membantu mengusir VOC. Sebagai imbalan dari Sultan Tidore kepada Raja

Kurabesi, maka diberikan seorang anak gadisnya dan kemudian mendapat empat

anak raja yang hingga kini diberi nama Raja Ampat di Sorong.

Sedangkan Panglima Perang Pom Ansus diberi tempat untuk tinggal oleh Raja

Jailolo. Buktinya yaitu, banyak terdapat marga-marga yang sama di Jailolo dan Serui

seperti Wowor, dll. Dari hasil kontak inilah, maka timbul penyebaran Agama Islam

dari Ternate ke Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Fak-fak.


Kemudian pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 Belanda mencoba datang ke

Papua dan mendirikan sebuah tugu Fort De Bus di teluk Triton di kaki Gunung

Lumenciri di daerah Kaimana dan menyatakan bahwa atas nama dan untuk Sri

Baginda Raja Nederland, bagian daerah New Guinea dengan daerah pedalamannya

dimulai pada garis meridian 1410 Timur Greenwich di pantai Selatan terus ke arah

Barat, Barat Daya dan Utara sampai ke Semenanjung Goebe Hoop di pantai Utara,

kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberoon yang dimiliki oleh

Sultan Tidore, dinyatakan milik Belanda. Dengan ketegasan ini, maka orang-orang

Eropa lainnya tidak boleh menempati dan menguasai daerah ini. 4 Kemudian daerah

ini diberi nama Nederlands Nieuw Guinea karena penduduknya mirip dengan

penduduk Guinea di Afrika Barat, sedangkan penduduk Indonesia diberi nama

Nederland Indiẽ karena penduduknya mirip dengan penduduk di India yang kulit

hitam berambut lurus.



Gambar. 1.5: Benteng FORT DU BUS di teluk Triton, Kabupaten Kaimana.

Sumber: HasilCapture Camera Digital oleh Herry Ramandey

 

Setelah mendirikan Tugu tersebut kemudian Belanda meninggalkannya karena

penduduk Papua sangat berbahaya bagi mereka. Kemudian dengan Politik 3G (Gold

Glory and Gospel = Emas dan Firman Tuhan) maka dibentuklah sebuah Yayasan

Hevorm de Kerk melalui Gereja lalu mengutus dua orang Misionaris Ottow dan

Geisler untuk pergi memberitakan Firman Tuhan ke Papua dan mereka berdua tiba di

Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Februari 1855, dengan

rasa ketakutan maka mereka berkata Dengan Nama Tuhan Kami Menginjak Tanah

Ini.[5] Dengan adanya Firman Tuhan inilah sehingga menyebabkan orang Papua

menjadi lemah dan memiliki Kasih yang tinggi sehingga dapat menerima Bangsa

Asing untuk membangun Negerinya.


Kemudian pada tahun 1898 Belanda mengesahkan Pengeluaran Anggaran sebanyak

f. 115.000,- oleh Parlemen Belanda untuk mendirikan Pemerintahan yang kemudian

diberi nama Resident Nederland Niuew Guinea (Provinsi Nederland New Guinea)

dengan pusat Pemerintahan di Manokwari. Maka pada tahun 1901, Pemerintahan

Nederland Niuew Guinea mulai didirikan dengan Ibu Kota Provinsi beradadi

Manokwari dengan mengangkat Hier Rust sebagai Gubernur Nederland New

Guinea. Namun kemudian dipindahkan ke Hollandia setelah Penyerahan oleh Sekutu

kepada Belanda pada tanggal 24 April 1944 di Hollandia (Sekarang Jayapura) serta

membentuk pertahanan di bagian Selatan Papua yaitu di Merauke serta membuka

Sekolah Camat (Bestuur School) dengan mengangkat Soegoro Admoprasodjo

(tahanan Digul) sebagai Direkturnya. Klaim Indonesia bahwa Daerah Papua adalah

milik Indonesia yang mulanya diberi nama Nederland Indies yang berkedudukan di

Batavia (Sekarang Jakarta) setelah Perang Dunia II adalah sesuatu yang tidak ada

dasarnya. [6]



Gambar. 1.6: Gedung Resident Nederland Niuew Guinea (sekrang Kantor Gubernur Papua Barat)

Sumber : Hasil Scaner oleh Bapak Sorbu, Melkianus Nauw dan Niko Nauw



Gambar. 1.7: Makam Gubernur Resident NNG Hier Rust (1873 -1922) di Manokwari (foto kiri) Dan Tulisan di atas Makam Hier Rust (foto kanan)

Sumber : Hasil Scan oleh John Anari


Gambar. 1.8: Lambang Negara Papua Barat(1961 – 1962)

Sumber : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ef/West-Papua1961-6.JPG



Pada awal Pemerintahan Belanda di Papua semenjak tahun 1898 hingga sebelum

kedatangan Jepang pada 19 April 1942 di teluk Humbolt kota Hollandia, tak seorang

penduduk Pribumi Papua membentuk suatu gerakkan perlawanan anti Belanda serta

tak seorang pun dibunuh sehingga terjalin kehidupan yang harmonis antara orang-orang

Belanda dan Penduduk Pribumi Papua. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa

Bangsa Papua tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda seperti di daerah Indonesia

lainnya. Namun pada jaman penjajahan Jepang, banyak rakyat Pribumi Papua yang

disiksa, dipotong tangannya serta dibunuh. Akibat kekejaman ini, maka banyak

rakyat Papua yang membantu tentara Sekutu Amerika ketika mendarat di Teluk

Humbolt pada tanggal 22 April 1944 untuk mengusir Jepang, dibawah Komando

Jenderal Douglas McArthur. Pemerintah Belanda yang ikut serta dalam Tentara

Sekutu langsung membentuk suatu Pemerintahan dengan status Residen yang

bertanggung jawab langsung kepada Mahkota Kerajaan Belanda. Oleh karena itu,

pada saat sidang Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

menetapkan wilayah Indonesia terdiri dari 18 (delapan belas) Provinsi mulai dari

Sumatra hingga ke Maluku. Selanjutnya BPUPKI yang dibentuk Jepang dengan

nama Djokuritsu Jumbi Kosakai diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) dan pada saat Pidato Soekarno di depan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa “Yang

disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan

Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku. Tetapi untuk keamanan Indonesia

dari arah Pasifik, maka kita perlu menguasai Papua”. [7] Hal ini juga sesuai dengan

Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda

mulai dinyatakan oleh Bangsa Indonesia setelah menyadari bahwa mereka adalah

orang-orang yang berasal dari keturunan India, yang mana nama Indonesia mulai

diperkenalkan oleh seorang warga Negara Inggris yang bernama Logo. Ia

menggantikan nama Nederland Indie menjadi Indonesia yang berasal dari kata Indo:

India dan Nesos: Kepulauan.


Berita tentang Kemerdekaan Indonesia dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo

yang bekas Pemuka Taman Siswa untuk memprovokasi murid-muridnya di Sekolah

Pemerintahan (Bestuur School) di Hollandia untuk membentuk suatu Gerakkan

Bawah Tanah yang diberi nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands).

Ia diangkat oleh Belanda menjadi Direktur Sekolah Pemerintahan tersebut serta

merangkap sebagai Penasehat di bidang Pengajaran. Beliau adalah salah seorang

Tawanan Digul yang dipindahkan ke Australia akibat Perang Dunia II namun ditarik

kembali untuk membantu menjalankan roda Administration Pemerintahan Nederland

Nieuw Guinea.[8]


Beberapa muridnya yaitu Silas Papare kemudian dibuang ke Serui dan di sana ia

bergabung dengan Dr. Sam Ratulangi (buangan Belanda dari Sulawesi Utara,

Manado) membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Sedangkan murid

lainnya seperti Marthen Indey, Frans Kaisiepo, dan Rumkorem menjadi pengikut

setia Soegoro. Sedangkan Murid lainnya seperti Herman Wajoi, Nicholas Jouwe,

Johan Ariks, Markus Kaisiepo, Nikolas Tanggahma, dll. Mereka ini Adalah Tokoh

Masyarakat yang kemudian menjadi Anti Soegoro karena telah mengetahui niat

Soegoro untuk memasukkan Papua ke dalam Republik Indonesia.

Akibatnya Soegoro ditahan kembali ke Didul tetapi berkat seorang penjaga, maka

beliau diloloskan oleh Petugas Lembaga hingga ia melarikan diri ke Port Morestby

dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.

Gambar. 1.9: Sugoro Atmoprasodjo

Sumber : Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat




Gambar. 1.10: Gedung New Guinea Raad

(Sekarang Gedung DewanPerwakilan Rakyat Papua)

Sumber : http://www.uk.geocities.com/papua_doc

Gambar. 1.11: Foto Anggota Nieuw Guinea Raad

Sumber : http://www.uk.geocities.com/papua_doc

 

 

Konflik perebutan Papua dari Belanda terus berlanjut di Konferensi Malino di

Makasar – Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juli 1946, Perjanjian Linggar Jati bulan

Maret 1947, hingga pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23

Agustus – 2 November 1949. Yang mana pada pasal 2 ayat f menyatakan “ Tentang

Residen Nederlands Nieuw Guinea tercapai persetujuan sebagai berikut: Mengingat

kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya

semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan

jalan patut dan rukun, maka Status Quo Residen Nieuw Guinea tetap berlaku seraya

ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) masalah kedudukan Kenegaraan Irian

Barat diselesaikan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.”[9]


 

Status Quo Nieuw Guinea disebabkan karena Belanda sebagai anggota PBB yang

telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 tanggal 26 Juni 1945 merasa

berkewajiban untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah Negara. Hal ini

disebabkan karena Papua adalah suatu daerah yang belum Berpemerintahan Sendiri

(Non Self Government Territory), oleh sebab itu Belanda mempersiapkan Parlement

Papua (Niuew Guinea Raad), Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), Kepolisian

Papua, PVK (Papoea Vrijwilleger Korps), serta memasukkan Nieuw Guinea ke

Daftar Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commition) melalui Perjanjian yang

ditanda tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera oleh Australia, Perancis,

Inggris, Nederland, New Zealand dan Amerika Serikat.[10] Maksud perjanjian ini

adalah untuk memperkuat kerja sama internasional supaya dimajukan kemakmuran

ekonomis dan social dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah yang belum

berpemerintahan sendiri di Samudera Pasifik.[11] Kemudian pada tanggal 5 November

1960, Dewan Dekolonisasi menerima Resolusi yang dimajukan oleh 21 Negara

dengan perbandingan suara 67 dan 0. Isi Resolusi itu ialah supaya utusan-utusan dari

bangsa-bangsa yang belum berdaulat (Belum Berpemerintahan Sendiri) diundang

untuk turut bekerja di berbagai bagian dan dewan-dewan PBB yang tertentu. Ini

berarti bahwa biarpun Negara-negara yang belum berdaulat belum juga menjadi

anggota PBB sudah bisa turut bekerja dalam berbagai bagian dari PBB. Melalui cara

ini, maka diharapkan supaya kemajuan di Negara-negara tersebut bisa dipercepat.

Negara Uni Soviet, Guinea, Spanyol dan Portugal tidak turut pemungutan suara.


 

Menurut Wakil Niuew Guinea Raad, Nicolas Jouwe mengatakan bahwa “Indonesia

tidak menghargai hak kami untuk menentukan nasib sendiri”. Deklarasi PBB

mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Pemberian Kemerdekaan Negara-negara

dan orang-orang jajahan, yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1960, dianggap

oleh Indonesia sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan untuk

orang-orang Papua. Indonesia mengatakan bahwa orang Papua adalah orang

Indonesia. Hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri diputuskan oleh

Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945”.[12]



 

Gambar. 1.12: Foto Papoea Vrijwilleger Korps – Batalyon Kasuari di Arfai I. Manokwari

Sumber: http://www.oppb.webs.com/gallery.htm


 

Namun kenyataan ini tidak diterima baik oleh Indonesia, maka sebagai tandingnya Indonesia membuka Partai Komunis pada tahun 1946 namun berhasil dibubarkan oleh TNI AD. Tetapi akhirnya kembali berjaya lagi karena didukung oleh Presiden Soekarno sehingga hampir sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa beralih ke Komunis mengikuti paham NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). Padahal Soekarno telah melanggar Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif atau tidak memihak kepada salah satu Blok yaitu Blok Barat (Sekutu) maupun Blok Timur (Komunis).


 

Berikut adalah Statement Presiden Republik Indonesia Kepada PersJepang di Tokyo, 20 September 1961 :

Reaksi Presiden Sukarno berhubung dengan pidato tahunan Ratu Juliana didepan Parlemen Belanda.

 

Saya menghargai Ratu Juliana terhadapmasalah Irian Barat. Saya tahu yang dimaksud oleh Ratu Juliana ialah apa yangdinamakan politik "self-determination". Saya juga mengetahui apa yangdapat diakibatkan oleh politik "self-determination" semacam itu yangberada di bawah pengawasan asing. Penggunaan politik semacam itu bukanlahmerupakan hal yang baru bagi kami. Dijaman Van Mook politik yang dinamakanpolitik "self-determination" semacam itu menghasilkan pembentukansuatu "Sumatera Timur Merdeka", suatu "Sumatera SelatanMerdeka", suatu Pasundan Merdeka", (Jawa Barat), suatu "JawaTimur Merdeka", suatu "Madura Merdeka", suatu "KalimantanTimur Merdeka", suatu "Indonesia Timur Merdeka", dan lain-lainyang dinamakan daerah-daerah otonomi. Dengan demikian Van Mook sebenarnyamembalkanisasi Indonesia.Akan tetapi pada tahun 1950 bangsa Indonesiayang bersatu telah mengakhiri hidup dari apa yang dinamakan "Negara-negaraMerdeka" itu dan memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tolak apa yangdinamakan politik "self-determination" Pemerintah Belanda ini.Politik semacam ini hanya menimbulkan kekacauan dimasa depan. SebaiknyaPemerintah Belanda segera melaksanakan penyerahan administrasi atas Irian Baratkepada Republik Indonesia,secara yang saya singgung dalam pidato saya pada tanggal 17 Agustus yang laludi Jakarta dan dalam pidato saya di Konperensi Beograd. Itulah jalan yang lebih baik. Cara ini dijamin normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda.[8]

 

 

Gambar. 1.13 : Peta PBB tahun 1946 tentang Pembagian Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri Sesuai Artikel XI Piagam PBB

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Non-Self-Governing_Territories.png



 

 Dengan adanya pemasukkan Nederland Nieuw Guinea ke dalam daftar Non-

Self Gevernment Territory pada tahun 1946 sehingga mengakibatkan

President Soekarno beralih Paham menjadi NASAKOM. Terlebih lagi sekitar

tahun 1950-1960, dimana Soekarno memutuskan hubungan dengan Kerajaan

Belanda serta memblokir semua asset Belanda di Indonesia. Kemudian

mencari jalan Konfrontasi dengan Belanda, maka Jenderal A. H. Nasution

diutus Soekarno untuk membeli Persenjataan Amerika dan Australia tetapi

tidak berhasil, maka ia mencoba ke Komunis Rusia sehingga berhasil

membeli Persenjataan dengan Pembayaran Jangka Panjang. Akhirnya

Indonesia mengatakan bahwa Angkatan Udara Indonesia lebih lengkap di

Asia Tenggara.


Akhirnya membuat Amerika dan Negara Sekutunya termasuk menjadi ketakutan

karena posisi Indonesia di Asia Tenggara sangat strategis untuk pelayaran dan

perdagangan, maka Roberth Jhonson dari Staff Dewan Keamanan Amerika

mengirim Surat Rahasia ke Mr. Bundi Assisten Pribadi President John. F. Kennedy

pada tanggal 18 Desember 1961 (ketika Indonesia mengadakan Kampanye Militer)

untuk segera mendesak Belanda menyerahkan Administrasi Papua ke Indonesia serta

menghapus Hak Pribumi Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri agar Soekarno

bisa mengurangi Komunisnya di Indonesia. Dua minggu sebelum negosiasi antara

Belanda dan Indonesia pada tanggal 20 Maret 1962 untuk penyelesaian masalah

Nederland New Guinea, muncul tekanan kepada President John. F. Kennedy dari

CIA (Central Inteligence of America), the Departments of State (Departement Luar

Negeri Amerika), Defence (Departement Keamanan dan Pertahanan Amerika), the

Army (Angkatan Darat Amerika), the Navy (Angkatan Laut Amerika), the Air Force

(Angkatan Udara Amerika), the Joint Staff (Staff Gabungan), and NSA pada tanggal

7 Maret 1962. Kemudian mereka telah menunjuk Diplomat Amerika yang berhasil

membungkan Komunis di internasional, yaitu Tuan Elsworth Bunker untuk menjadi

penengah (Mediator) antara Belanda dan Indonesia.[14]


Belanda sebelumnya telah mengundang Indonesia ke Mahkama Internasional

PBB tetapi Indonesia menolak karena mereka tidak ada dasar yang jelas untuk

mengklaim wilayah Papua. Dan bahkan di muka Sidang Umum PBB pun, Indonesia

tidak mendapat banyak dukungan dari Negara-negara karena akan melanggar

Piagam 73 PBB tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua yang

berbeda kulit, rambut, dan ras dari warga Negara Indonesia lainnya. Akhirnya,

Soekarno mengambil jalan singkat yaitu membentuk NASAKOM dan Perang

terbuka di Papua dengan peralatan militer Rusia. Kemudian President John. F.

Kennedy menyuruh saudaranya Roberth Kennedy ke Jakarta untuk menerima

bayaran dari Soekarno lalu menekan Belanda melalui surat Rahasia tanggal 2 April

1962.


Berikut adalah surat rahasia President John. F. Kennedy yang mendesak Perdana

Menteri Dequai di Belanda untuk segera menyerahkan Administrasi Nederlands

Nieuw Guinea ke Indonesia dan Indonesia akan mejamin hak untuk Penentuan Nasib

Sendiri bagi rakyat Penduduk Asli Papua sesuai dengan usulan Menteri Luar Negeri

Belanda DR. Joseph Lunch.[15]



 

Gambar. 1.14 : John. F. Kennedy (Kiri) dan Mr. Ellsworth Bunker (Kanan)

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/ Ellsworth_Bunker.htm


 

 

Lampiran:

Teks suratRahasia dari Presiden Kennedy

Tt 2 April 1962, yang menekan pemerinatah

Belanda agar, menerima Rencana Bunker

 

BIDANG URUSAN LUAR NEGERI                                                                                       RAHASIA

AMERIKA SERIKAT 2 April 1962

 

Tuan Perdana Perdana Menteri Yth,

Saya telah mengikuti dengan seksamamasalah yang dihadapi pemerintah Tuan selama beberapa minggua terakhir, dalamupaya mencari penyelesaian yang baik guna mengakhiri pertikaian dengan Indonesia mengenai pelepasan wilayah Nieuw Guinea.Saya merasa prihatin dengan penghentian PEMBICARAAN-PEMBICARAAN RAHASIA antara wakil-wakil anda dan Indonesia.Namun demikian saya tetap percaya akan adanya kemungkinan penyelesaian secaradamai antara kedua belah pihak bersedia melanjutkan kembali perundingan-perundingantersebut atas dasar saling perycaya.

 

Pemerintah Nederland telah mengambil langkah penyelesaian yang baik,dengan pertama-tama membawa masalah tersebut ke PBB, dan setelah gagal,dilanjutkan kemudian dengan PERUNDINGAN-PERUNDINGAN RAHASIA dengan pihak Indonesia.Saya menghargai pelaksanaan tanggung jawab yang berat oleh pihak pemerintah Belanda dalam melindungi warganya di Nieuw Guinea,serta mengerti akan perlunya Nederland meningkatkan pertahanan atas wilaya tersebut.

 

Namun demikian, kita sedang menghadapi bahaya dimana peningkatan kekukatan militer bakal memicu timbulnya perang terbuka di wilayah tersebut.

Konflik semacam itu akan menimbulkan dampak permusuhan yang bakal mempengaruhi proses penyelesaian masalah tersebut pada semua tingkatan.

Akan terjadi perang terbuka, dimana baik Belanda maupun pihak Barat bakal kalah dalam arti sesungguhnya. Apapun akibat dari pertentangan militerini tapi yang jelas posisi dunia bebas di kawasan Asiaakan hancur berat. Hanya Komunis sajalah yang akan memetik manfaat dari konfliksemacam itu. Jika Pasukan Indonesiatelah bertekad untuk memerangi Belanda, maka semua unsure moderat baik di dalamtubuh Angkatan Perang maupun di dalam negeri, akan menjadi rapuh dan sasaranempuk bagi intervensi komunis. Jika Indonesia takluk kepada komunis dalamkeadaan seperti ini, maka seluruh posisi non-komunis di Vietnam, Thailand, danMalaya akan terancam bahaya, padahal kawasan tersebutlah yang saat ini justrumenjadi pusat perhatian Amerika Serikat.

Kami memahami posisi Belanda yang ingin mundur dari wilayah tersebut serta kerelaanya jika akhirnya wilayah tersebut harus beralih kepada penguasaan Indonesia.Namun demikian, pemerintah Belanda telah bertekat mengupayakan kepemimpinan Papua sebagai jaminan atas HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI bangsa Papua, dan StatusPolotiknya dimasa akan datang.

 

Pihak lain Indonesia telah menyampaikan pada kami tentang keinginanannya untuk mengambil alih secaral angsung pemerintahan atas wilayah itu, sekaligus memberikan kesempatan kepadaRakyat Papua untuk Menentukan sendiri Nasib Masa Depannya. Jelaslah bahwa posisi kedua pandangan ini tidaklah jauh berbeda bagi suatu penyelesaian. TuanEllsworh Bunker, yang dalam masalah ini telah bertindak sebagai perantara PERUNDINGANA-PERUNDINGAN RAHASIA Belanda-Indonesia, telah menyiapkan suaturumusan yang akan mengatur pengalihan Administrasi Pemerintahan wilayah tersebut kepada PBB. PBB kemudian akan mengalihkan Pemerintahan kepada Indonesia setelah kurun waktu tertentu. Pengaturan-pengatruan tersebut akan mencakup ketentuan-ketentuan dimana RAKYAT PAPUA, SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU, AKANDIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENTUKAN NASIBNYA SENDIRI. PBB akan dilibatkan dalam tahap penyiapan maupun tahap pelaksanaan PENETUAN NASIB SENDIRI.

 

Pemerintah kami sangat tertarik akan hal ini dan meyakinkan anda bahwaAmerika Serikat bersedia memberikan bantuan seperlunya kepada PBB saat rakyat Papuamelaksanakan Penentuan Nasibya Sendiri. Dalam keadaan seperti ini, serta didorong-didorong oleh tanggung jawab kami terhadap Dunia Bebas (non komunis),saya mendesak dengan sangat AGAR PEMERINTAH BELANDA MENERIMA RUMUSAN yang digagaskanoleh Tuan Bunker.

 

Kami pun tentu akan menekan pemerinatah Indonesia sekuatnya, agarmenyetujui pengadaan perundingan ? perundingan lanjutan berdasarkan rumusantersebut diatas.

Saya menyampaikan ini dengan tulus dan penuh kepercayaan, dan berharapbahwa itulah yang tepat dalam menjaga jalinan hubungan antara kedua Negara kitasebagai sahabat dan sekutu. Yang mendorong saya adalah keyakinan saya bahwademi kepentingan saat ini, maka kita jangan sampai kehilangankesempatan-kesemptan baik bagi perundingan-perundingan damai bagi penyelesaianmasalah yang menyakitkan ini.

 

 

 

Hormat saya,

/tt/ John F. Kenedy

 

Yang Mulia, Dr. J. E. de Quay

Perdana Menteri Nederland

di Den Haag

 

 

Dengan adanya penekanan ini maka Belanda terpaksa menanda tangani Perjanjian

New York tanggal 15 Agustus 1962 untuk menyerahkan Administrasi Nederlands

Nieuw Guinea kepada Pemerintahan Sementara PBB UNTEA (United Nation

Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian diserahkan

lagi ke Indonesia, tetapi harus diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self

Determination) kepada rakyat penduduk Asli Papua (West Papua Indigenous Peoples) bahwa apakah mereka ingin menyerahkan Administrasi Negara Papua

untuk dipimpin oleh Indonesia selama kurun waktu tertentu atau administrasi Negara

itu diurus oleh Bangsa Papua sendiri?. Namun proses pelaksanaan Penentuan Nasib

Sendiri tersebut diubah dari aturan internasional menjadi aturan Indonesia karena

alasan Kondisi Geografis serta keadaan Ekonomi dan Sosial Penduduk Papua masih

rendah jadi tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan Self Determination itu sesuai

dengan aturan Internasional. Seperti yang saat ini dikampanyekan di dunia

internasional melalui Permanent Mission Indonesia dalam Laporannya yang diberi

judul Restoration of Irian Jaya Into Republic Indonesia (Pengembalian Irian Jaya

Kedalam Republik Indonesia) mengatakan bahwa Proses Self Determination itu

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang diratifikasi tanggal 1 September 1962.[16]

Sedangkan laporan Fernando Ortisan (utusan PBB untuk mengamati

Referendum/PEPERA di Papua tahun 1969) mengatakan bahwa Indonesia tidak

melaksanakan Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA/Referendum) sesuai aturan

internasional karena Masalah Politik serta Kondisi Geografis yang tidak

memungkinkan untuk Referendum melalui Praktek Internasional.[17] Dan ini

merupakan suatu kegagalan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi

internasionak yang melndungi Hak Asasi Manusia.


Pada masa Pemerintahan UNTEA, pernah dilakukan uji coba jajak pendapat di

Merauke sesuai dengan Praktek Internasional sesuai Perjanjian New York tetapi

hasilnya semua rakyat Penduduk Asli Papua yang berada memilih untuk Menolak

Indonesia. Maka, dibuat lagi suatu perjanjian rahasia oleh Amerika, Indonesia dan

Belanda di Roma (Ibu Kota Negara Italia) pada 30 September 1962. Yang mana,

isinya sebagai berikut:

  • Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang direncanakan pada tahun 1969, dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan.
  • Indonesia menduduki wilayah Papua Barat hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.
  • Pelaksanaan PEPERA dilakukan sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia, yaitu melalui Sistem Musyawarah.
  • Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpa da ada perdebatan.
  • Amerika berkewajiban untuk menanam Saham untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Papua Barat demi kemajuan daerah tersebut..
  • Amerika memberikan bantuan sebesar US $. 30 juta melalui jaminan kepada

    ADB (Asian Development Bank) untuk pembangunan Papua selama 25

    tahun.

  • Amerika memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia (Word Bank)

    kepada Indonesia untuk mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk

    Assimilasi mulai tahun 1977.[18]



Sedangkan Operasi Tumpas selama masa jabatan Jenderal Kartidjo dan Bintoro

pada tahun 1964 – 1968 sebelum Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA

1969) tidak pernah dilaporkan juga di muka umum Sidang PBB. Operasi ini

adalah Operasi yang paling banyak menimbulkan korban Rakyat Papua karena

pada waktu itu telah terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari

Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang paling

parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan Yohanes Jambuani dan

Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965 yang dibawah pimpinan Permenas

Fery Awom. Operasi Tumpas dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan

masyarakat Pribumi Papua yang mentang Indonesia sebelum diadakannya

Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. Setelah itu, dibentuk Dewan

Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) yang mana anggotanya

ditunjuk langsung oleh Militer Indonesia kemudian para anggota DMP itu

ditampung di suatu penampungan khusus dan tidak dijinkan berkomunikasi

dengan keluarganya atau orang lain. Dalam penampungan itu, mereka setiap hari

diberi nasehat, terror, intimidasi, pembunuhan dan rayuan oleh Komandan

Inteligen KOSTRAD BRIGJEN, Ali Murtopo (Komandan OPSUS). Berikut

adalah ucapan Ali Murtopo kepada para anggota DMP yaitu Jakarta sama sekali

tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah

Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah

agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati

orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan.[19]


Gambar. 1.15: Komandan OPSUS, Mr. Ali Murtopo

Sumber: http://swaramuslim.com/images/uploads/tokoh_sejarah/Ali_Moertopo1.jpg


 

 

Apakah Perjanjian yang dilaporkan oleh Perwakilan Indonesia di PBB

(Permanent Mission of Indonesia in United Nations) bukan merupakan Perjanjian

Roma yang ditanda tangani pada tanggal 30 September 1962 ? yang menyatakan

bahwa Proses Jajak Pendapat atau Act of Self Determination atau PEPERA

(Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan sesuai dengan Sistem Musyawarah yaitu

sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia dan laporan hasil akhir PEPERA diterima

di muka Sidang Umum PBB tanpa ada perdebatan serta Indonesia mengurusi

Administrasi Negara Papua hanya berlaku selama 25 tahun, terhitung mulai tanggal

1 Mei 1963. [20]

Proses Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang dilaksanakan di Papua

adalah merupakan salah satu Proses yang memalukan PBB sendiri sebagai

Organisasi Pembela Keadilan dan HAM di dunia serta Indonesia dan Amerika

karena telah ikut melanggar Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Penduduk

Pribumi Papua sebagaimana tertuang di dalam Kovenan Internasional tentang Hakhak

Sipil dan Polik serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Pribumi. Selain

itu, mereka juga telah melanggar Perjanjian New York Pasal 18 yang ditanda tangani

di Gedung PBB tanggal 15 Agustus 1962 karena membatasi 1026 orang peserta

Referendum 1969 yang terdiri dari Penduduk Pribumi dan Non Pribumi serta tidak

dilaksanakan sesuai Praktek Internasional.


Gambar. 1.16: Situasi Penentuan Nasib Sendiri di Fakfak (Kiri) dan Lencana PEPERA (Kanan)

Sumber: DEPEN RI



Oleh karena itu, tidaklah salah jika DR. John Salford menuliskan dalam sebuah

buku yang berjudul United Nation and Indonesia Takeover West Papua by Act of No

Choice In 1969 (Indonesia dan PBB Merampas Papua Barat melaui Jajak Pendapat

yang Tidak Bebas). Resolusi 2504 Majelis Umum PBB juga tidak mengesahkan

Hasil PEPERA 1969 tetapi Resolusi tersebut hanya berisi tentang Perjanjian Antara

Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Mengenai Guinea Baru Barat (Agreement

Between the Republik of Indonesia and the Kingdom of Nederland Concerning West

New Guinea) dan hanya mencatat (Take Note) Laporan Utusan PBB tentang Hasil

PEPERA 1969 seperti pada cuplikan teks Resolusi 2504 di bawah ini.



Gambar. 1.17: United Nations Resolution 2504

Sumber: http://www.un.org

Dengan adanya bukti Resolusi 2504 ini, maka jelaslah bahwa alasan yang

dikemukakan oleh Mangasih Sihombing dari Departemen Luar Negeri Republik

Indonersia (DEPLU RI) adalah sesuatu yang sangat tidak logis. Yang mana ia

mengatakan bahwa Papua berbeda dengan Timor Leste dimana Papua tidak pernah

ada dalam Daftar Daerah Dekolonisasi seperti Timor Lester (Lihat Lampiran Daftar

Trust & Non Self Government Territory 1945 - 1999). Serta beliau mengatakan

bahwa bahasa Take Note of the Report of Secretary General merupakan bahasa yang

menunjukkan pengertian Pengesahan Papua adalah Sah/Resmi berada dibawah

Kekuasaan NKRI. Beliau mengomentari tuan Aktifis Papua Ottis Simopiaref yang

mengatakan di Antena Nederland bahwa Resolusi 2054 Tidak Mensahkan Papua

bagian dari NKRI tetapi Resolusi itu hanya berisi tentang Pencatatan Laporan utusan

SEKJEN PBB Fernando Ortisan. [21]


Jika memang Papua Barat adalah bagian dari NKRI, maka seharunya disahkan

melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 dalam NKRI. Hal yang sama

terjadi kini untuk pendirian Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi ke-33 NKRI.



 

Gambar. 1.18: Tahanan Pribumi Papua oleh TNI AD di Tahanan Militer Ifar Gunung sebelum PEPERA 1969

Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney


 

 

Oleh sebab itu, setelah selesai Jajak Pendapat tahun 1969 maupun setelah

berintegrasi pada 1 Mei 1963, Indonesia menjadikan Provinsi Papua sebagai Provinsi

ke-26 Republik Indonesia tidak melalui suatu Undang-Undang tetapi hanya melalui

PENPRES No. 1 tahun 1963 untuk Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura

(Lihat lampiran PENPRES No.1 Tahun 1963) dan INPRES No. 1 Tahun 2003 untuk

Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari. PENPRES No.1 Tahun

1963 dan KEPRES No. 2 (Rahasia) telah memberikan Otonomi Khusus Papua

dengan mata uang sendiri Irian Barat Rupiah (IB. Rp) untuk menggantikan mata

uang Niuew Guinea Gulden tetapi kemudian dicabut oleh Orde Baru melalui

Ketetapan MPRS No.21 Tahun 1966 Pasal 6, yang berbunyi Kedudukan Khusus

Irian Barat ditiadakan selanjutnya disamakan dengan Otonomi Daerah Lainnya di

Indonesia.[22] Kemudian diganti dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima

Tahun) tetapi gagal juga ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa pada

zaman Reformasi kemudian dikembalikan lagi ke Otonomi Khusus melalui UU No.

21 Tahun 2001 oleh Megawati Soekarno Putri.


 

Gambar. 1.13: MataUang Irian Barat Rupiah (IB. Rp)

Sumber: Bank Indonesia (1963-1966)

 

Produk President (PENPRES No. 1 Tahun 1963 dan INPRES No.1 Tahun 2003)

yang tidak memiliki kekuatan hukum ini tidak pernah diusulkan untuk menjadi

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jika

memang Papua adalah wilayah Nederlands Indie seperti yang dikampanyekan saat

ini oleh Departemen Luar Negeri Indonesia, maka seharusnya wilayah ini disahkan

oleh NKRI melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 (Provinsi Papua)

dan Provinsi ke-33 (Provinsi Papua Barat).


Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang menjamin Hak Hidup penduduk Pribumi

Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terbukti

dengan adanya banyak pelanggaran HAM yang tidak ada tindakkan hukum kepada

para pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua seperti Pembantaian Biak 1998 di

Tower dekat Pelabuhan sehingga 150 orang Hilang, Kasus Pembantaian Mapenduma

1996 dengan membayar tentara bayaran dari Inggris serta pemakaian Helikopter

Palang Merah Internasional (ICRC), Kasus Pemboman Wamena Tahun 1977 melalui

Operasi Kikis, Kasus Pembantaian 1965-1968 Base Camp dekat Markas Kompi 751

Arfai oleh TNI melalui Operasi Tumpas, Kasus Operasi Militer di Jayapura sehingga

sekitar 5000 orang melintas batas ke Papua New Guinea, Kasus Penyerangan Polsek

Abe yang dimanipulasi untuk memadamkan gerakkan Mahasiswa yang tiap hari

berdemonstrasi menuntut Referendum ulang, Kasus Pelanggaran HAM di Wasior,

Ilegal Logging, Ilegal Pertambangan seperti PT. Freeport yang telah menanda

tangani Kontrak Pertama pada tahun 1967 sebelum diadakannya Jajak Pendapat

(Referendum) tahun 1969 serta perpanjangan kontrak ke-2 sebelum berakhirnya

kontrak pertama, Genocide (Pembunuhan Bangsa Papua), Etnocide (Penghilangan

Ras Bangsa Papua), Perburuan Liar oleh Militer & Polisi Indonesia, Pendudukan

Kursi Legislatif di Pusat dan Daerah oleh Non Papua, Perampasan Hak atas Tanah

untuk kepentingan Pemerintah, Penguasaan Posisi Jabatan Penting di Pemerintahan

dan Swasta oleh Non Papua, Intimidasi Para Aktivis LSM dan Aktifis Papua

Merdeka, Manipulasi Sejarah Integrasi Papua ke dalam NKRI di dalam Kurikulum

Pendidikan Nasional Indonesia, dll. Semuanya itu menjadi hal yang biasa dan wajar

saja di atas Tanah Papua yang dijajah ini. Akibatnya, jumlah penduduk Pribumi

Papua yang mana pada tahun 1963 berjumlah 1.000.000 (700.000 terdaftar bayar

pajak + 300.000 Tidak membayar pajak) dan merosot/berkurang menjadi 800.000

(Gabungan Pribumi dan Non Pribumi) pada tahun 1969 hingga sensus penduduk

tahun 2000 masih tetap berjumlah 1.000.000 (Satu Juta).23 Sedangkan penduduk

pendatang yang mana tahun 1963 masih 0 tetapi pada sensus penduduk tahun 2000

berjumlah 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu). Hal ini merupakan bukti bahwa

telah terjadi Genosida (Pembasmian Suku Bangsa Papua) terhadap rakyat Pribumi

Papua.



 

Gambar. 1.20: Penembakkan Yustinus Murib oleh Militer Indonesia pada 5 November 2003 (Kiri) Dan Seorang Warga Papua pendukung Bupati David Hubi di Wamena yang ditembak Polisi Indonesia.

Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney


 

 

 

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Penulis dapat MerumuskanMasalah yaitu sebagai berikut:

  1. Mengapa Konflik Papua yangberkepanjangan ini tidak pernah terselesaikan secara adil dan benar sesuaidengan Hukum Internasional yang berlaku?
  2. Apakah Klaim Indonesia atas Kerjaan Majapahit, Sultan Tidore,dan Bekas Hindia Belanda merupakan wilayah Kekuasaan Indonesia? Jika demikian, dimanawilayah penduduk Pribumi Papua? Apakah di Bulan?
  3. Apakah Proses Penentuan NasibSendiri Tahun 1969 Sudah Sesuai Dengan Aturan Hukum Internsional tentangProsedur Jajak Pendapat?
  4. Mengapa Harus Ada Operasi Tumpas Dari Tahun 1964 ? 1968Sebelum Diadakan Penentuan Nasib Sendiri Tahun 1969?
  5. Apakah Rakyat Pribumi Papua tidakmemiliki hak yang sama seperti penduduk Pribumi di daerah lainnya di permukaanbumi ini?
  6. Apakah Papua Tidak Pernah Ada DiDalam Daftar Dekolonisasi Seperti Yang Dikatakan Oleh Departemen Luar Negeri Indonesiadalam Bukunya yang berjudul ?Kajian Hukum Papua Dalam NKRI ??.
  7. Masalah Papua adalah masalahInternasional karena terlibatnya beberapa Negara seperti Indonesia, Belanda,Amerika, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah melanggar HakPribumi Papua Melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Proses PenentuanNasib Sendiri Tahun 1969.
  8. Bagaimana mencari solusi untukmenyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung selama ± ½ abad ini?

 

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

  1. Tujuah Khusus : Untuk mengumpulkan data-data daninformasi tentang Papua,menganalisanya, serta menyusunya sebagai sebuah LaporanPengkajianIlmiah untuk penyelesaian Konflik Papua secara damai pada SidangPribumidi Forum Permanent PBB.
  2. Tujuan Umum : Untuk dipublikasikan ke seluruhDunia tentang Sejarah Papua agar generasi baru tidak termanipulasi sejarah lagiserta dapat mengetahui penyebab konflik di Papua.

 

 

D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan tentang Latar Belakang Sejarah Papua dan akarpermasalahan konflik yang terjadi selama ini serta menjadi sebuah usulan solusiuntuk penyelesaian Konflik Papua.

 

 

 

 

E. Kajian Pustaka

1. Sejarah Perkembangan LahirnyaDeklarasi PBB Tentang Hak-hak Pribumi

Masyarakat Pribumi adalah sekelompok masyarakat yang hidup di suatutempat sebelum adanya kedatangan bangsa-bangsa luar.

Mereka memiliki hak atas tanah dankekayaan alamnya sebagai peninggalan dari Nenek Moyang mereka.

 

Diperkirakan ada sekitar 300 (TigaRatus) Juta Penduduk Pribumi (IndigenousPeoples) yang menempati wilayah permukaan bumi ini, seperti PendudukPribumi Aborigin dari Australia, Penduduk Pribumi Indian dari Amerika, dll.

Tuhan telah menciptakan manusia danmemberi tempat kepada mereka masing-masing namun bagi mereka yang memilikibanyak kekayaan alam akan menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa seperti tertulisdalam kita Ulangan di atas.

 

Menurut dua orang Pendeta Spanyol (Fransisco Victoria dan Bartholomeo)yang berlayar bersama-sama dengan para Penakluk Dunia (Conquistadores), mereka menyatakan bahwa Penduduk Asli Amerikamemiliki Hak yang sama seperti kami bangsa Spanyol karena pada waktu itu,mereka (bangsa Eropa) manganggap bahwa orang-orang di luar mereka adalahorang-orang yang tidak beradab (Uncivilized)untuk dijadikan sebagai objek jajahan. Dan hingga saat ini pun, banyak orangkulit putih menganggap bahwa orang kulith hitam adalah orang-orang yang tidakberadab juga.

 

Apa yang dikatakan oleh merekaberdua terus menggema dalam sejarah dunia sehingga pada tahun 1948, MasyarakatInternasional telah menyepakati disusunnya Deklarasi Universal Hak AsasiManusia secara Umum pada tanggal 10 Desember 1948 untuk penghapusan Penjajahandi muka bumi.

 

Namun pada kenyataannya, ternyatamasih ada beberapa daerah yang masih merasa terjajah walaupun setelahterbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UnitedNations) dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak AsasiManusia (United Nations Universal Declaration on Human Rights).

 

Mereka yang merasa terjajah iniumumnya adalah Masyarakat Pribumi karena tenaga mereka dipakai sebagai pekerjapaksa demi kepentingan negaranya. Oleh sebab itu, UN of ILO (United Nations of International LabourOrganization) atau Organisasi Buruh Internasional Perserikatan BangsaBangsa (PBB) berusaha mengkondisifikasikan hak-hak Penduduk Asli (Indigenous Peoples), khususnya yangberhubungan dengan ketenaga kerjaan. Instrument yang pertama kali disusun olehUN of ILO tentang subyek ini adalah Indigenousand Tribal Population Convention No. 107 Tahun 1957. Konvensi ini memuathak-hak Indigenous Peoples (IP) atasTanah mereka, Kondisi Kerja, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat Pribumi.Hingga kini tercatat lebih dari 27 Negara yang meratifikasikan Konvensi ini. Kemudiandilengkapi lagi dengan Convention No. 169 yang lebih menegaskan bahwa carahidup IP harus dipertahankan. Selain itu juga menegaskan bahwa IP danlembaga-lembaga mereka harus dilibatkan dalam segala keputusan dan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Hingga kini sudah lebih dari10 negara yang meratifikasikan konvensi ini. Oleh karena itu, UN of ILOmembentuk dua bidang konsentrasi untuk membantu IP yaitu IndiscoProgramme (Untuk membantu peningkatan ekonomi IP) dan Political and Human Rights (Untuk membantu penyelesaianmasalah-masalah Politik dan Hak Asasi Manusia). Instrument hukum internasionallain yang sedikit menyinggung tentang hak-hak IP adalah Convention on Biodiversity Tahun 1992. Konvensi ini lebihmenekankan pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan teknik-teknik tradisionaluntuk melestarikan keanekaragaman biologis. Penjabaran selanjutnya dariDeklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak-hak masyarakatPribumi yaitu dikeluarkannya InternationalConvention on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentangHak-hak Sipil dan Politik) tahun1966. [14]Konvensiini cukup signifikan dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Pribumi.

Kemudian dengan Resolusi PresidentMajelis Umum PBB (General AssemblyResolution) no. 49/214 tanggal 23 Desember 1994 memutuskan untuk perayaanHari Internasional Masyarakat Pribumi setiap tanggal 9 Agustus dan tahun 1994adalah sebagai Tahun Internasional Pribumi.

 

Kemajuan yang lebih dasyat lagi yaitu setelah dibentuk Working Group on Indigenous Population (WGIP)dibawah Komisi HAM PBB (United NationOrganization High Commissioner for Human Rights) sehingga melahirkan United Nations Permanent Forum on IndigenousIssues (UN of PFII) yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2000 oleh DewanEkonomi dan Sosial PBB (United Nation ofEconomic and Social Council) dengan Resolusi No. 22/2000. Amanat ForumPermanent ini adalah untuk membahas isu-isu yang berhubungan denganPembangunan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesehatandan Hak Asasi Manusia Pribumi. Sidang Pribumi di forum Permanent PBB (UN ofPFII) pertama diadakan pada bulan Mei Tahun 2003 di Markas Besar PBB. Sidangini akan diadakan setiap tahun setiap bulan Mei langsung di Markas Besar PBB, New York ? AmerikaSerikat.

 

Instrument yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak IP dimuatdalam United Nations Draft Declaration onThe Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-hak MasyarakatPribumi) yang berhasil disusun padatahun 1994 oleh Sub-Commission onProtection of Discrimination and Promotion of Minority (Sub KomisiPencegahan Diskriminasi dan Promosi Kaum Minoritas). Sub Komisi ini berada dibawah UN of OHCHR (United Nations ofOrganization High Commissioner for Human Rights) atau Organisasi KomisiTinggi HAM PBB yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Draft Deklarasi ini telahberhasil disahkan pada tanggal 23 September 2007 pada Sidang Umum PBB ke-61 diMarkas Besar PBB, New York? Amerika Serikat dengan Keputusan Majelis Umum PBB No. A/Res/61/295 yangterdiri dari 46 Pasal.

 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Pribumi berhasil dengan suara terbanyak144 Negara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-4 negara yang menolakadalah Negara bekas koloni Inggris yaitu Amerika,Australia, Selandia Baru danCanada.Negara-negara yang abstain adalah Azerbajian, Bangladesh, Bhutan, Burundi,Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa, dan Ukraina. Sedangkan 43 NegaraAnggota PBB lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

 

 

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Padatanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuatpokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagaiacuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnyapengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal danefektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

 

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yangdinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikatsecara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBBmeminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkanrancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangantindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Padatahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwapengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak danhak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dansaling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentanghak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenanmengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwakedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, danharus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

 

Komisi HAMPBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBBpada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas keduarancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untukmemublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapatmempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannyasecara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBBmembahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955.Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenanitu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hakSipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentangHak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, danBudaya. Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang

Suaka Politik

Posted on August 23, 2009 at 10:03 PM Comments comments (3)

Bagian 1 dari 3

 

Untuk 3 kali penerbitan Indonesia Media menyajikan serial dari artikel Tentang Suaka Politik dirubrik Immigration yang dimulai dari bulan Agustus 2000 ini, yang ditulis oleh Bpk.Rudy Rudianto (Law office of Elmo larkins) dengan nara sumber dari INS. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya

 

KEUNTUNGAN-KEUNTUNGANNYA

Jika anda sudah berada di Amerika, anda dapat diberikan status suaka politik sehingga anda tidak harus kembali untuk menghadapi penganiayaan politik, keagamaan, atau kesukuan.

Setelah setahun sebagai pemegang status suaka politik, anda mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk mwngajukan permohonan kartu hijau.

Anda dapat tinggal dimanapun di Amerika, menetap dinegara manapun sampai anda mendapatkan kartu hijau atau sampai keadaan aman untuk anda kembali pulang.

Anda dapat bekerja untuk pekerjaan apa saja, dan untuk perusahaan apa saja, dimanapun di Amerika atau anda juga dapat memilih untuk tidak bekerja sama sekali.

Suami atau istri ataupun anak-anak yang belum menikah yg berusia dibawah 21 tahun otomatis dapat juga menerima status suaka sebagai keluarga yang turut serta. Dan sebagaimana halnya dengan anda juga, mereka akan diberikan ijin kerja dan ijin untuk bepergian.

 

KETERBATASANNYA

Anda tidak dapat keluar masuk Amerika tanpa minta dokumen perjalanan khusus sebelumnya, atau status khusus yang anda miliki tersebut tidak berlaku lagi.

Anda harus menunggu 5 bulan setelah memasukkan lamaran suaka politik sebelum anda dapat melamar untuk ijin kerja.

Pelamar suaka politik dibatasi dengan jatah tahunan (quota) untuk mendapatkan kartu hijau, yang dapat mengakibatkan penangguhan beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum kartu hijau dikeluarkan. Jika situasi di negara asal anda telah membaik sebelum giliran jatah anda mendapatkan kartu hijau, status suaka politik anda akan ditinjau kembali dan kemungkinan anda diharuskan meninggalkan Amerika.

 

BAGAIMANA SUPAYA MEMENUHI PERSYARATAN JATAH ( quota)

Pengesahan untuk status suaka tidak ditentukan dengan jatah.

Permohonan untuk suaka politik memakan waktu beberapa bulan sampai dengan setahun kadang kala memakan waktu lebih untuk bisa disyahkan.

 

SIAPA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Untuk membuktikan sebagai pemohon suaka politik anda harus pernah mengalami penganiayaan dimasa lalu atau anda benar-benar merasa takut akan adanya penganiayaan terhadap diri anda dimasa yang akan datang di negara anda. Penganiayaan dibedakan secara umum sebagai suatu ancaman yang serius dalam kehidupan atau kebebasan diri anda.

Problema ekonomi dinegara anda saja tidak cukup untuk mengajukan permohonan suaka politik. Anda tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai pemohon suaka sampai anda menginjakkan kaki di Amerika. Jika pemohon suaka telah tiba di Amerika, mereka tidak memerlukan sponsor keuangan untuk disyahkan statusnya.

 

PENGANIAYAAN ATAU TAKUT AKAN DIANIAYA

Pemohon bisa saja memenuhi persyaratan untuk status suaka berdasarkan penganiayaan terdahulu atau perasaan takut yang amat sangat akan adanya penganiayaan dimasa yang akan datang, dengan cara membuktikan bahwa anda telah dianiaya dinegara anda atau negara terakhir yg anda tinggali. Penganiayaan harus berdasarkan ras, keagamaan, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu. Atau dapat juga berdasarkan penganiayaan karna jenis kelamin, termasuk perasaan takut untuk menjalankan kultur tertentu, seperti �penyunatan bagi perempuan�. Jika anda sudah membuktikan penganiayaan yang pernah terjadi kepada anda, permohonan untuk mendapatkan status suaka akan disyahkan, kecuali jika imigrasi dapat memperlihatkan kondisi dinegara anda atau negara yang anda tinggali terakhir telah berubah sejak anda dianiaya, sehingga tidak ada kemungkinan lain hal serupa itu akan terjadi lagi, atau anda dianggap tidak berhak untuk menerima status suaka karna alasan lain.

Jika anda tidak pernah mengalami penganiayaan, anda masih bisa memenuhi persyaratan untuk status suaka jika benar-benar memiliki rasa takut yang mendalam akan adanya penganiayaan terhadap anda dimasa yang akan datang in negara anda atau negara terakhir yang pernah anda tinggali. Sekali lagi dikatakan, bahwa penganiayaan harus berdasarkan ras, keagamaan, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik tertentu. Anda tidak perlu membuktikan bahwa anda dalam pengejaran untuk dianiaya dari anggota-anggota kelompok yang biasanya dianiya. Anda hanya perlu memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan atau praktek dimana kelompok orang yang sama dengan anda sedang dalam penganiayaan. Kemudian anda harus memperlihatkan apakah anda orang yang dapat diidentifikasikan atau termasuk dalam kelompok yang dianiaya itu.

 

TIDAK ADA KEPASTIAN PENETAPAN DIRI DI NEGARA LAIN DAN TIDAK ADA TEMPAT LAIN YANG AMAN.

Meskipun anda dengan jelas telah lari dari penganiayaan, secara umumnya anda tidak dapat datang ke Amerika sebagai pengungsi atau pencari suaka jika anda telah diberikan atau ditawarkan status tetap di negara lain. Anda bisa saja memilih untuk datang ke Amerika, tetapi itu tidak ada bedanya jika anda telah ditawarkan tempat yang aman dan tetap di negara lain. Adanya tawaran status tetap dari negara lain dikenal sebagai: Kepastian Penetapan Diri.

Meskipun jika anda mendapatkan status tetap dari negara lain, anda masih bisa mengajukan permohonan suaka politik di Amerika jika anda masuk kenegara tersebut karena melarikan diri dari penganiayaan dan tinggal disitu hanya sebagai batas waktu yang diperlukan untuk mengatur perjalanan selanjutnya, dan bukan berdomisili atau membuat suatu ikatan di negara itu. Lagi pula, jika hak anda disitu hanya sebatas kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pemegang hak milik dan perjalanan yang kira-kira kepentingannya lebih sedikit dari penduduk setempat, anda masih bisa mengajukan permohonan suaka politik di Amerika. Imigrasi dapat menolak setiap permohonan suaka jika anda menginginkan agar dipindahkan kenegara ketiga yang aman untuk proteksi sementara atau memproses status suaka.

 

BATAS WAKTU SETAHUN

Peraturan yang berlaku sejak April 1, 1997 menetapkan: permohonan suaka dimasukkan dalam waktu setahun setelah kedatangan di Amerika agar pemohon memenuhi persyaratan untuk program itu. Jika anda tiba di Amerika sewaktu atau sebelum April 1, 1997, anda harus sudah memasukkan lamaran suaka sebelum April 1, 1998, jika tidak lamaran anda dianggap tidak normal.

Ada beberapa pengecualian. Jika anda tidak memasukkan permohonan suaka dalam kurun waktu setahun seperti yang telah ditentukan, anda masih bisa mengajukan permohonan untuk suaka jika anda bisa memperlihatkan baik itu perubahan keadaan yang membuat efek besar pada persyaratan suaka politik anda, atau keadaan luar biasa mengapa permohonan anda tidak dimasukkan pada waktu yang tepat. Perubahan keadaan dapat meliputi perubahan kondisi di negara anda; keadaan luar biasa dapat meliputi kejadian-kejadian atau faktor-faktor diluar batas kemampuan yang menyebabkan anda terlambat untuk memasukkan permohonan.

 

 

Bersambung ke edisi berikutnya

Kiriman dari: Law Offices of Elmo Larkins

Diedit oleh: Rudy Rudianto

Dari buku: US IMMIGRATION MADE EASY

Karangan: L.A.Canter & Martha

Bagian 2 dari 3

Untuk 3 kali penerbitan Indonesia Media menyajikan serial dari artikel Tentang Suaka Politik dirubrik Immigration yang dimulai dari bulan Agustus 2000 ini, yang ditulis oleh Bpk.Rudy Rudianto (Law office of Elmo larkins) dengan nara sumber dari INS. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya

 

MENDAPATKAN KARTU HIJAU

Orang-orang yang mencari suaka politik dapat mengajukan permohonan kartu hijau setahun setelah status suakanya disyahkan. Anda tidak akan menerima surat secara otomatis untuk datang pada interview. Anda harus memonitor sendiri kapan waktunya anda bisa memasukkan permohonan untuk itu.

Setelah memasukkan permohonan anda untuk kartu hijau, sebagai pemilik status suaka, anda kemungkinan harus menunggu. Meskipun tidak ada jatah mengenai jumlah status suaka yang diberikan, jumlah suaka yang akan menerima kartu hijau setiap tahunnya dibatasi sejumlah 10.000. Tahun yang lalu, karna jatah yang sedikit ini menyebabkan antrian yang mengakibatkan pemohon harus menunggu beberapa tahun sebelum mendapatkan kartu hijau. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan masalah besar untuk orang-orang yang memiliki status suaka. Karna, jika kondisi penganiayaan di negara pemohon telah berakhir sebelum penantian untuk kartu hijau telah habis sesuai jatahnya, maka status suakanya mungkin akan dibatalkan dan orang tersebut diharuskan meninggalkan Amerika.

Ketidak pastian dan penantian yang lama untuk kartu hijau mengakibatkan pemegang status suaka mencoba untuk mendapatkan kartu hijau dengan cara-cara yang lain, seperti : melalui pekerjaan atau perkawinan dengan orang Amerika. Jadi harap diingat bahwa sebagai pemegang status suaka hanya merupakan salah satu cara saja untuk mendapatkan kartu hijau. Anda bisa saja mengajukan permohonan dengan menggunakan program lain untuk mendapatkan kartu hijau. Jika anda memenuhi persyaratan dan waktu yang tepat, alternatif untuk mengajukan permohonan kartu hijau sebagai pemegang status suaka mungkin bisa lebih cepat. Jika seumpamanya anda berhasil untuk menunggu sampai jatah suaka anda terpanggil, permohonan

kartu hijau anda melalui suaka ini boleh dikatakan mendekati keberhasilan selama keadaan penganiayaan di negara anda belum berubah atau belum ada perbaikan.

 

MENGAJUKAN PERMOHONAN

Mendapatkan status sebagai suaka politik merupakan suatu langkah proses. Salah satu langkah itu disebut "permohonan. Arti dari permohonan adalah untuk membuktikan bahwa anda memenuhi persyaratan sebagai pemohon suaka. Anda sendiri secara pribadi harus memasukkan permohonan itu. Keluarga anda tidak memerlukan formulir permohonan yang terpisah, tetapi photocopy formulir anda harus dilebihkan untuk dijadikan formulir setiap anggota keluarga yang ikut. Tetapi, jika keluarga anda ada yang memenuhi persyaratan sendiri, mereka lebih baik memasukkan formulirnya sendiri agar kemungkinan bisa lebih berhasil.

Permohonan untuk suaka politik agar dimasukkan di Amerika, melalui kantor imigrasi setempat atau melalui hakim imigrasi.

 

SURAT-SURAT YG DIPERLUKAN

Ada dua macam surat yang harus dimasukkan untuk permohonan sebagai status khusus. Yang pertama berisikan formulir-formulir formil pemerintah. Yang kedua, adalah dokumen pribadi seperti akte kelahiran dan perkawinan. Dokumen yang perlu anda berikan kepada imigrasi tidak perlu yang asli. Imigrasi akan menerima photocopy dokumen anda, tetapi anda harus siap dengan yang aslinya jika imigrasi menghendaki.

Dokumen akan diterima jika dalam bahasa Inggris. Jika surat-surat tidak dalam bahasa Inggris, surat tersebut harus diikut sertakan dengan terjemahan dari orang yang telah disumpah dan berhak untuk melegalisir kata demi kata dalam bahasa Inggris.

 

PERMOHONAN SUAKA POLITIK (DIMASUKKAN DI AMERIKA)

Jika anda secara fisik berada di Amerika, baik itu secara legal atau illegal dan anda kiranya memenuhi persyaratan, anda dapat saja mengajukan permohonan untuk status suaka politik. Lampiran dibawah akan memuat daftar kantor imigrasi untuk memasukkan permohonan anda. Jika kasus anda sedang dalam penyelidikan di pengadilan, maka permohonannya harus dimasukkan melalui pengadilan atau hakim imigrasi yang menangani kasus anda.

 

CARA UMUM MEMASUKKAN PERMOHONAN SUAKA

Permohonan yang berisikan formulir dan surat-surat harus dimasukkan dalam duplikasi 3 set, dan melalui pos, kemudian ditujukan ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi yang diberikan wewenang hanya untuk menangani kasus suaka saja. Kantor imigrasi yang berwenang untuk menerima kasus suaka adalah sbb:

California Service Center Bagi anda yang menetap di Arizona, Southern California atau Southern Nevada.

Texas Service Center bagi mereka yang tinggal di Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, District of Columbia, Western Pennsylvania, Texas, Louisiana, Arkansas, Missisippi, Tennesse, Oklahoma, New Mexico, Colorado, Utah, dan Wyoming.

Vermont Service Center bagi mereka yang tinggal di Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Eastern Pennsylvania, Connecticut atau Delaware.

Nebraska Service Center jika anda tinggal ditempat lain di Amerika.

Formulir utama untuk mengajukan permohonan status suaka adalah formulir I-589 dan untuk ijin kerja menggunakan formulir I-765. Formulir I-589 versi November 1997 berisikan keterangan-keterangan mengenai batasan waktu yang hanya setahun bagi mereka yang ingin mendapatkan status suaka setelah mereka tiba di Amerika. Didalam formulirnya dikatakan bahwa peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Malahan kantor imigrasi mengatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak April 1, 1998. Dibawah peraturan ini anda tidak bisa minta ijin bekerja sampai permohonan anda dipending selama 5 bulan sejak anda memasukkan formulir I-589 atau sampai permohonan anda disyahkan, tergantung yang mana lebih dahulu. Kantor imigrasi akan memeriksa permohonan anda untuk menentukan apakah ada hal tertentu yang menyebabkan permohonan anda tidak disyahkan, seperti kejahatan kriminal yang serius. Jika mereka menemukan kasus seperti itu, maka permohonan anda akan ditolak, dan anda akan ditempatkan pada penyelidikan deportasi.

Jika permohonan anda tidak ditolak, anda akan diminta datang ke kantor yang menangani suaka untuk di interview. Anda sebelumnya akan menerima surat tentang tanggal dan jam interview. Banyak permohonan untuk suaka politik dikirimkan oleh imigrasi ke Departemen Luar Negri Amerika untuk ditinjau kembali. Peraturan baru menetapkan bahwa setiap pemohon harus diberitahukan secara langsung (orangnya harus hadir) mengenai hasilnya. Jika kasus anda tidak disyahkan, kasus anda tidak langsung ditolak, tetapi anda akan dikategorikan dalam penyelidikan deportasi dimana anda sekali lagi bisa memasukkan permohonan suaka politik anda didepan hakim. Jika ternyata kasus anda disyahkan oleh hakim, anda akan diberikan dokumentasi yang memperlihatkan bahwa anda memiliki status suaka.

 

PENANGANAN KHUSUS JIKA ANDA DALAM PENYELIDIKAN DEPORTASI

Jika anda ingin mengajukan permohonan suaka politik tetapi penyelidikan deportasi untuk anda sudah dimulai, anda jangan memasukkan permohonan suaka ke kantor imigrasi, melainkan kepada hakim imigrasi yang menangani kasus penyelidikan tentang deportasi anda. Prosedurnya hampir sama saja dengan cara memasukkan permohonan suaka secara umumnya, kecuali semuanya dilaksanakan melalui pengadilan. Jika anda sedang dalam penyelidikan deportasi, kami sangat menganjurkan agar anda mencari pengacara imigrasi yang mampu untuk membantu anda. Karena jika lamaran suaka anda ditolak, maka anda akan dideportasi. Dan jika kasus anda sudah masuk ke pengadilan untuk penyelidikan deportasi, dan anda tidak merasa yakin kasus anda akan menang, maka satu-satunya cara supaya anda tidak dideportasi adalah mengajukan permohonan kepada hakim untuk pulang dengan sukarela (voluntary deportation). Dengan cara ini anda tidak masuk black list, dan dikemudian hari jika anda ingin kembali ke Amerika, anda masih diberikan kesempatan untuk minta visa (B-2 tourist, F-1 student dll.) dari Kedutaan Amerika.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENUNJANG PERMOHONAN SUAKA POLITIK

Sudah merupakan hal yang biasa jika pemohon suaka tergesa-gesa meninggalkan negaranya dan tidak sempat untuk mengumpulkan surat-surat penting. Biasanya juga seorang pemohon suaka tidak diberikan passport dinegaranya. Oleh karena itu kantor imigrasi tidak memaksa seseorang untuk menyediakan dokumen tertentu untuk menunjang permohonan suaka politiknya. Tetapi diperlukan surat pengenalan diri saja. Jika anda masuk ke Amerika dengan legal, anda harus menyediakan kartu I-94 (diberikan diairport ketika anda tiba) dan juga photocopy passport anda.

Untuk setiap anggota keluarga yang ikut dengan anda, mereka harus memperlihatkan hubungan kekeluargaannya dengan anda. Untuk membuktikan hubungan antara orang tua dengan anak, anda harus memperlihatkan akte kelahiran. Dari akte lahir yang lengkap dapat diketahui nama orang tua. Jika anda membawa istri/suami, anda diminta memperlihatkan akte perkawinan. Jika dokumen tersebut tidak ada, maka petugas imigrasi kemungkinan bisa menerima bukti surat-surat lain, jika mereka menghendaki, termasuk surat sumpah dari anda atau dari orang lain yang kira-kira mengetahui situasi keluarga anda.

 

Selain itu anda diminta untuk mempersiapkan dokumen yang menunjang permohonan anda mengenai penganiayaan oleh pemerintah di negara anda. Sekali lagi kami jelaskan, karena banyaknya fariasi pengalaman yang dialami pemohon suaka yang lari dari penganiayaan, pihak imigrasi tidak memerlukan dokumen tertentu untuk membuktikan keadaan yang dialami; namun demikian, tanggung jawab anda bagaimana caranya untuk membuktikan itu. Suatu dokumen yang membuktikan ketakutan akan dianiaya yaitu pernyataan anda dibawah sumpah, yang menjelaskan secara lengkap mengenai perasaan takut tentang penganiayaan atau penganiayaan itu anda alami secara langsung. Pernyataan tersebut harus dengan kata-kata anda sendiri dan tidak perlu dalam bentuk tertentu. Dokumen-dokumen lainnya dapat merupakan:

  • Artikel koran yang menjelaskan tentang penganiayaan yang akan anda hadapi jika anda kembali ke negara anda.
  • Surat sumpah dari orang lain yang pernah melihat atau mengalami sendiri penganiayaan yang kira-kira sama dialami di negara anda, dan,
  • Laporan mengenai hak ajasi manusia di negara anda yang disediakan oleh suatu organisasi seperti: Amnesty Intenational, Central American Resource Center, the Americas Watch Committee, atau Laporan Departmen Luar negri.

Jika penganiayaan yang terjadi pada anda dikarenakan anda anggota kelompok sosial tertentu, anda tidak hanya dimintakan bukti-bukti mengenai kelompok yg mengalami penganiayaan itu, tetapi juga harus memberikan bukti bahwa anda termasuk anggota dari kelompok itu.

Mempersiapkan dokumen untuk status suaka politik bisa sangat sulit. Jika setelah anda membaca artikel ini anda merasa ada kemungkinan besar dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk status suaka, sebaiknya anda mencari bantuan dari organisasi yang biasa membantu dalam bidang suaka yang ada baik di Amerika maupun di luar negri. Organisasi ini mungkin tidak akan meminta biaya. Gereja anda atau tempat ibadah anda mungkin dapat membantu atau menunjukkan dimana organisasi tersebut berada.

Dokumen lain yang diperlukan hanyalah kartu sidik jari. Semua sidik jari dilaksanakan di kantor imigrasi yang ditunjuk. Anda akan diberitahu kapan dan kemana untuk hadir setelah memasukkan surat lamaran suaka. Anda akan diminta membayar ke imigrasi$25.00 (biasanya bersamaan ketika anda memasukkan permohonan suaka) untuk biaya sidik jari.

 

 

Bersambung ke edisi berikutnya

Kiriman dari: Law Offices of Elmo Larkins

Diedit oleh: Rudy Rudianto

Dari buku: US IMMIGRATION MADE EASY

Karangan: L.A.Canter & Martha

Sumber:

http://www.indonesiamedia.com/rubrik/immigration/immig00august-suaka1.htm

http://www.indonesiamedia.com/rubrik/immigration/immig00september-suaka2.htm

 

Modern Coloniser in Papua

Posted on August 23, 2009 at 7:05 PM Comments comments (12)

WEST NEW GUINEA UNDER

 THE MODERN COLONIZER INDONESIA

 

 

By : John Anari

 

WE ARE THE PEOPLE

WE ARE NOT ANIMAL

GOD HEAR OUR SCREAM

 

ANALYSIS OF THE MODERN COLONIZER INDONESIA

 

West New Guinea island was established by the sedimentation of Australia continental into the sea and the meeting of  Australia Plate and Asia Plate. Finally was built the mountain in the sea but after the ice down in south pole and north pole, it separated the to Australia and stand alone as the big island in North of Australia. Because of this, this island very rich in Mineral Resources, Oil & Gas Resources, Sea Resources and Forest Resources in Sun Line. Because of this, this island as the Scramble Region of the Colonialism Country like Indonesia, Nederland, Germany and English in Easter Hal of New Guinea.


West New Guinea is the Western Half of the New Guinea island in Pacific Ocean, or Western part of Papua New Guinea country or in North of Australia and the Eastern Part of Indonesia Country near Moluccas island. When the Dutch control, it was called Nederland New Guinea (Nederland Niuew Guinea) and after Dutch prepared it to Decolonization and Non Self Government Territory, New Guinea Parliament (Niuew Guinea Raad) Proclaimed the Nation and it was called West Papua. So until now some NGOs called it West Papua but when Administrated by UNTEA (United Nations Temporary Executives Authority), it was called West New Guinea. Then after transfer to Indonesia, it was called IRIAN Barat but then it was changed to IRIAN Jaya by Soeharto President and then was changed to Papua by Gusdur President in 1 January 2000. But now it was divided into two Province, that is Papua Province and IRIAN Jaya Barat (Now it was changed to Papua Barat). The capital of Papua Province were in Jayapura (Before is Hollandia and Soekarnopura) and the capital of Papua Barat were in Manokwari city. IRIAN is the name of Guerilla in West Papua island when in 1945 who command by Mr. Soegoro Atmoprasojo from Java Melayu Race. IRIAN not had meaning but only words Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (Follow Indonesia Republic Against Nederland).


In the early1930s, the need for a national Papuan government was discussed by graduates of the Dutch Protestant Missionary Teachers College in Miei Wondama, Manokwari. These graduates continued their discussions among the wider community and quickly succeeded in cultivating a desire for national unity across the region and its three hundred languages. The College Principal Rev. Kijne also composed "Hai Tanahku Papua" ("Oh My Land Papua"), which in1961 was adopted as the national anthem. A exploration company NNGPM was formed in1935 byShell (40%),Mobil (40%) andChevron's Far Pacific investments (20%) to explore West New Guinea. During1936, Jean Dozy working for NNGPM reported the world's richestgold andcopper deposits in a mountain nearTimika which he namedErtsberg (Mountain of Ore). Unable to license the find from the Dutch or indigenous landowners, NNGPM maintained secrecy of the discovery.


When this island was controlled by Dutch Government, no one Papuan Indigenous was killed. But when the Japan came here, some peoples of Indigenous was killed also but not too much. When the USA Allies came here, many Papuan Indigenous support them to kill Japanese. After the World War II, English-French-America-Dutch and it Allies came back to their Colonial Land like in Pacific Region and other place. So, Dutch came back to West New Guinea (Nederland New Guinea), Nederland Indies (Indonesia), and also Nederland Antilles (Suriname).  But Hiroshima and Nagasaki was bombed by Allies in 1945, so Japanese gave Independent to Indonesia by made Djokoritsu Jumbi Kosakai (Now is Indonesia Parliament). After their Independent, they tried to take over West New Guinea from the Dutch because Soekarno (First President of Indonesia) knew that West New Guinea is the rich island, so he want to take over that island from Dutch. Finally, he tried to used the Colonialism Region of Dutch in Eastern of Indonesia is the Nederland Indies Region, including West New Guinea. Soekarno tried to pressed Dutch in Linggarjati Agreement in 1946 but failed, Malino Conference in 1946 failed also, and after in Round Table Conference in Den Haag in 1949. So, Indonesia tried to corporate with Russia Communist and build the Communist Party in Indonesia, so USA pressed the Dutch to transfer the Administration to UNTEA and then transfer it to Indonesia (Not Transfer the Sovereignty of West New Guinea). Because the suggestion of Mediator from USA, Mr. Ellsworth Bunker. The Bunker�s Planned was told in 26 May 1962 that was informed  by Secretary General of UN Mr. U Thant. The suggestion to pressed the Dutch Transferred the Administration of West New guinea Government to Indonesia trough the UN and will gave the opportunity of Self Determination in West New Guinea. Self Determination was suggested by Dutch Foreign Ministry Mr. DR. Joseph Luns, so Bunker tried to asked Indonesia will gave the Papua Indigenous Rights to Self Determination. Finally, they Signed the Agreement in New York on 15 August 1962 to transferred the Administration from Dutch to UN through UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) and Dutch Transferred the Administration of West New Guinea to UNTEA in 1 October 1962. But when in UNTEA Administration 1962, they had tried to took Self Determination in Merauke Regency but all of Papuan Indigenous over there chosen their Rights to Independent better then Joint with Indonesia. So, in 30 September 1962, Dutch-Indonesia-America signature the Agreement in Rome of the Italy Capital. That Rome Agreement like as shown below:

  1. Referendum or the Act of Free Choice set for 1969 in the New York Agreement of August, 1962. To be delayed or possible cancelled. 2.     Indonesia to rule West Papua for the next twenty - five years (25) effective from the first of May, 1963.
  2. Method to be use in implementation of the Act of Free Choice or Referendum would be Consultation system" in accordance with the Indonesian Parliamentary practice.
  3. UN's final report on the implementation of the Act of Free Choice presented to the UN General Assembly be accepted without open debate.
  4. The United State of America be responsible to make an investment through Indonesian State Companies for the Exploration of mineral, petroleum and other resources of West Papua.
  5. The USA guarantees the Asian Development Bank US $. 30 Million to be granted to the United Nation Development Program (UNDP) to develop West Papua for a Period of twenty-five (25) years.
  6. The USA guarantees the World Bank funds for Indonesia to plan and implement its transmigration program where Indonesian was resettled in West Papua starting from 1977.

So, in Indonesia Permanent Mission Presentation and Publication in their website, they said that : The Act of Free Choice or Act of Self Determination in West New Guinea could not done according with International Practice like One Man One Vote because they done it through the Agreement that was signed in 1 September 1962 and also they gave the reason about the Geographical situation make difficult also and Social Economic Condition also make so difficult to take Self Determination according with International Practice. Why UN gave the opportunity to Indonesia to do the Self Determination in West New Guinea? and why there are no UN Security Force to keep West New Guinea in the Process of Self Determination like in another Regions in other Country? Why UN Decolonization Committee put West New Guinea in Non Self Government Territory at year 1945 � 1999 but then took it out from the list of Non Self Government Territory in year 2002? It was made long struggling for Papuan Indigenous to take over the Administration Power from Indonesia because some of Indigenous Activist was kidnap, Catch, Jailed and Killed by the Indonesia Police and Army or Intelligent Soldier. And also, many Intellectuals Papuan Indigenous was killed by Indonesia Military also.


We are so suffered in our island when Indonesia came to West New Guinea in 1963 until now. Many Papuan Indigenous was killed by Indonesia Military through their operation and it was caused more then 200,000 peoples was killed, more then 100,000 life in exile like in Papua New Guinea, Vanuatu, Nauru, Fiji, New Zealand, Australia, United Kingdom, Nederland, Ireland, and Sweden. When the Dutch leaved this island in 1962 and when UNTEA transferred the Administration of West New Guinea in 1 May 1963 into the United State of Indonesia, , the Total of Papuan Indigenous is 700,000. But when in Indonesia control at year 1969, the total Peoples including non indigenous was 809,326. And until year 2000, the total peoples of Indigenous is 1,000,000 and non indigenous is 1,200,000 also. It mean that, still genocide by Indonesia government to West Papua Indigenous Peoples because why more then 37 years, the Papuan indigenous still l,000,000.

Why Indonesia government never put this province into the Indonesia Statute but only put into President Establishment No.1 Year 1963 (PENPRES No.1 Tahun 1963). And also President Instruction No.1 Year 2003 (INPRES No.1 Tahun 2003) for Irian Jaya Barat Province (Now is West Papua or Papua Barat) in Manokwari city. It mean that, the Papua indigenous not had the rights as the Indonesia citizen and it was depended by President Instruction to development West Papua Indigenous like Special Autonomy and REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) or in English was called Five Year Development Planning. The First Autonomy was given by Indonesia First President Mr. Soekarno in PENPRES No.1 Year 1963 including the West New Guinea Currency Irian Barat Rupiah (IB Rp) but when He was changed by Second President Mr. Soeharto, the Special Autonomy was eliminated by Indonesia Temporary Assembly Resolution No. 21 Year 1966 Article 6. And when in Reformation year 1998, Soeharto was changed by Three President Mr. B.J. Habibbie, USA Senate sent the letter to him to protest the Status of Aceh, East Timor, and West New Guinea. So he gave the Referendum for East Timor and for Papuan only dialog but after dialog, Habibbie asked Papuan though for future, if they had already so came back to him and he will give the Independent or Referendum for West Papua. But Indonesia Intern Ministry blocked the voice of Papuan representative (Team 100) and he said that Habibie told by himself only or not by the President Voice. So, he was changed by Four President Mr. Abdul Rahman Wahid (Gusdur). When in Gusdur government, he allowed West Papua Morning Star Flag to be arisen and the song Oh My Land Papua was sang. It was caused he was changed by Five President Mrs. Megawati Soekarno Putri, and She gave the Second Autonomy for Papuan into Indonesia Statute No. 21 Year 2001 (UU OTSUS No. 21 Tahun 2001). All of this is like a Puppet Province in Indonesia Country because never Adopted by the Indonesia Statute or Indonesia Parliament Resolution. It mean that West New Guinea is the Indonesia Colonial Land.

When Indonesia came to West New Guinea island, so many Papuan Indigenous was killed but not court for the murders, so many illegal logging but not court for the Forestry Department and investor, so many Papua worked as labor in Mining company and Oil Company in West New Guinea, so many Papuan indigenous was discrimination in job because they said that Papuan is so stupid even though he/she was graduated from university. Since transfer of colony to Indonesian administration the Indonesian military has taken control over natural resources in West Papua, this has resulted in many illegal activities; illegal logging, illegal fishing, even illegal prostitution is a project with full backing by Indonesia military.


West New Guinea Indigenous were Melanesian Minority Race in Indonesia Country because there were only 1,000,000 Papuan indigenous between 200,000,000 Indonesia peoples. We had estimated that after 20 years later, Melanesian Race in West New Guinea will be losing because Genocide by Indonesia Military, Transmigration Programmed from Java and Sumatra came to West New Guinea island, Healthy like : Family Planning Programmed, HIV/AIDS sluts, not complete facilitate in hospital, not enough Doctor, not enough drugs, Alcohol drink, etc. And also, the Second Autonomy is Failed because many Papua Indigenous suffering in their land.


Maybe after Millennium Development Goal of United Nation Agenda on 2015, the Papuan Indigenous will be still life in poor and suffering in their land because the Political Strategy of the Modern Colonizer Indonesia and other country who came here to exploitation the Mineral Resources, Oil & Gas Resources, and other Natural Resources like Forest, land, water, and sea.


According to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, so we are the representatives of West Papua Indigenous Peoples who seated in West Papua Indigenous Organization (WPIO) ask the United Nation must give the Rights of Self Determination (Article 3) to West New Guinea Indigenous Peoples, so we want life like other Indonesia Indigenous Peoples in Java, Sumatra, Sulawesi, and other country also. We had thought for future of our next generation in this island. We don not want like Indian indigenous in America, Aborigines Indigenous in Australia, Maori Indigenous in New Zealand, etc. They are the Modern Colonizer like Indonesia also, even though they said that they want to developed indigenous but they were developed Natural Resources only.

 


Sejarah Geologi Papua

Posted on August 23, 2009 at 6:59 PM Comments comments (1)

Geologi Papua merupakan priode endapan sedimentasi dengan masa yang panjang pada tepi Utara Kraton Australia yang pasif yang berawal pada Zaman Karbon sampai Tersier Akhir. Lingkungan pengendapan berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai laut dalam dan mengendapkan batuan klatik kuarsa, termasuk lapisan batuan merah karbonan, dan berbagai batuan karbonat yang ditutupi oleh Kelompok Batugamping New Guinea yang berumur Miosen. Ketebalan urutan sedimentasi ini mencapai + 12.000 meter.



Pada Kala Oligosen terjadi aktivitas tektonik besar pertama di Papua, yang merupakan akibat dari tumbukan Lempeng Australia dengan busur kepulauan berumur Eosen pada Lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan deformasi dan metamorfosa fasies sekis hijau berbutir halus, turbidit karbonan pada sisii benua membentuk Jalur �Metamorf Rouffae� yang dikenal sebagai �Metamorf Dorewo".

Akibat lebih lanjut tektonik ini adalah terjadinya sekresi (penciutan) Lempeng Pasifik ke tas jalur malihan dan membentuk Jalur Ofiolit Papua Pada Kala Oligosen terjadi aktivitas tektonik besar pertama di Papua, yang merupakan akibat dari tumbukan Lempeng Australia dengan busur kepulauan berumur Eosen pada Lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan deformasi dan metamorfosa fasies sekis hijau berbutir halus, turbidit karbonan pada sisii benua membentuk Jalur �Metamorf Rouffae� yang dikenal sebagai �Metamorf Dorewo�. Akibat lebih lanjut tektonik ini adalah terjadinya sekresi (penciutan) Lempeng Pasifik ke tas jalur malihan dan membentuk Jalur Ofiolit Papua.

Peristiwa tektonik penting kedua yang melibatkan Papua adalah Orogenesa Melanesia yang berawal dipertengahan Miosen yang diakibatkan oleh adanya  tumbukan Kraton Australia dengan Lempeng Pasifik.


Hal ini mengakibatkan deformasi dan pengangkatan kuat batuan sedimen Karbon-Miosen (CT),  dan membentuk Jalur Aktif Papua. Kelompok Batugamping New Guinea kini terletak pada Pegunungan Tengah. Jalur ini dicirikan oleh sistem yang komplek dengan kemiringan ke arah utara, sesar naik yang mengarah ke Selatan, lipatan kuat atau rebah dengan kemiringan sayap ke arah selatan  Orogenesa Melanesia ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Pliosen Tengah.

Dari pertengahan Miosen sampai Plistosen, cekungan molase berkembang baik ke Utara maupun Selatan. Erosi yang kuat dalam pembentukan pegunungan menghasilkan detritus yang diendapkan di cekungan-cekungan sehingga mencapai ketebalan 3.000 � 12.000 meter.

Pemetaan Regional yang dilakukan oleh PT Freeport, menemukan paling tidak pernah terjadi tiga fase magmatisme  di daerah Pegunungan Tengah. Secara umum, umur magmatisme diperkirakan berkurang ke arah selatan dani utara dengan pola yang dikenali oleh Davies (1990) di Papua Nugini.

Fase magmatisme tertua terdiri dari terobosan gabroik sampai dioritik, diperkirakan berumur Oligosen dan terdapat dalam lingkungan Metamorfik Derewo. Fase kedua magmatisme berupa diorit berkomposisi alkalin terlokalisir dalam Kelompok Kembelangan pada sisi Selatan Patahan Orogenesa Melanesia Derewo yang berumur Miosen Akhir  sampai Miosen Awal. Magmatisme termuda dan terpenting berupa instrusi dioritik sampai monzonitik   yang dikontrol oleh suatu patahan yang aktif mulai Pliosen Tengah sampai kini. Batuan-Batuan intrusi tersebut menerobos hingga mencapai Kelompok Batugamping New Guinea, dimana endapan porphiri Cu-Au dapat terbentuk seperti Tembagapura dan OK Tedi di Papua Nugini.


Tumbukan Kraton Australia dengan Lempeng Pasifik yang terus berlangsung hingga sekarang menyebabkan deformasi batuan dalam cekungan molase tersebut. 

Batuan terobosan di Tembagapura berumur 3 juta tahun (McMahon, 1990, data tidak dipublikasikan), sedangkan batuan terbosan OK Tedi berumur Pliosen akhir pada kisaran 2,6 sampai 1,1 juta tahun. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nabire Bhakti Mining terhadap 5 contoh batuan intrusi di Distrik Komopa menghasilkan  umur antara 2,9 juta tahun sampai 3,9 juta tahun. Selama Pliosen (7 � 1 juta tahun yang lalu) Jalur lipatan papua dipengaruhi oleh tipe magma I � suatu tipe magma yang kaya akan komposisi potasium kalk alkali yang menjadi sumber mineralisasi Cu-Au yang bernilai ekonomi di Ersberg dan Ok Tedi. Selama pliosen (3,5 � 2,5 JTL) intrusi pada zona tektonik dispersi di kepala burung terjadi pada bagian pemekaran sepanjang batas graben. Batas graben ini terbentuk sebagai respon dari peningkatan beban tektonik di bagian tepi utara lempeng Australia yang diakibatkan oleh adanya pelenturan dan pengangkatan dari bagian depan cekungan sedimen yang menutupi landasan dari Blok Kemum.    Menurut Smith (1990),   Sebagai akibat  benturan lempeng Australia dan Pasifik adalah terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang kedalam batuan sedimen diatasnya yang sebelumnya telah mengalami patahan dan perlipatan. Hasil penerobosan itu selanjutnya mengubah batuan sedimen dan mineralisasi dengan t*mbaga yang berasosiasi dengan emas dan perak. Tempat � tempat konsentrasi cebakan logam yang berkadar tinggi diperkiraakan terdapat pada lajur Pegunungan Tengah Papua mulai dari komplek Tembagapura (Erstberg, Grasberg , DOM, Mata Kucing, dll), Setakwa, Mamoa, Wabu, Komopa � Dawagu, Mogo  Mogo � Obano, Katehawa, Haiura, Kemabu, Magoda, Degedai, Gokodimi, Selatan Dabera, Tiom, Soba-Tagma, Kupai, Etna Paririm Ilaga. Sementara di daerah Kepala Burung terdapat di Aisijur dan Kali Sute.  Sementara itu dengan adanya busur kepulauan gunungapi (Awewa Volkanik Group) yang terdiri dari Waigeo Island (F.Rumai) Batanta Islamd (F.Batanta), Utara Kepala Burung (Mandi & Arfak Volc), Yapen Island (Yapen Volc), Wayland Overhrust (Topo Volc), Memungkinkan terdapatnya logam, emas dalam bentuk nugget.

 


Special Otonomy

Posted on August 23, 2009 at 6:57 PM Comments comments (0)

SPECIAL OTONOMY

The SpecialAutonomy (Self Development) was given by Indonesia government for firsttime at year 1963 by Soekarno (First President of Indonesia) bycurrency personally that is IB Rp (West Irian Rupiah) but afterwardswas eliminated by Indonesia Parliament�s Resolution No.XXI/MPRS/1966Article 6 (When Soeharto as the second President of Indonesia).Therefore Papuan make big Revolution for West Papua Independent in 1-7 July 1998 (When Soeharto was dropped out from President'sposition). So the government gave Second Autonomy for Tribal Papua byIndonesia�s Legislation Article 21 year 2001 (When Megawati as the Fifth President). In it Legislation, include the symbols of Flag and Song was allowed but then Government not allow that symbols in government regulation No. 77 Year 2007. So, some of Papuan was jailed 15 years by Indonesia Police because used that flag.


OTONOMI KHUSUS

Otonomi Khusus Pertama telah diberikan Pemerintah Indonesia pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno dengan mata uang sendiri yaitu IB Rp (Irian Barat Rupiah). Tetapi kemudian dihapuskan lagi pada zaman Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 Pasal 6 yang berbunyi "Kedudukan Khusus Irian Barat Ditiadakan dan disesuaikan dengan daerah-daerah Otonom lainnya di Indonesia". Ketika Soeharto turun dari jabatan Presiden dan terjadi tekanan oleh Senator Amerika kepada Presiden sementara Prof. DR. B.J. Habibie maka Habibie pun memberikan Kemerdekaan untuk Timor Leste. Lewat tekanan Surat Senator Amerika inilah, maka seluruh Papua menaikan bendera Papua (Bendera Binta Pagi/bukan Kejora yang artinya Setan Lusiver) untuk menuntut Kemerdekaan Papua yang telah terpendam sejak tahun 1963. Maka berkibarlah bendera Binta Pagi (Morning Star Flag) di seluruh Papua mulai dari tanggal 1-7 Juli 1998. Akibatnya, maka Pemerintah Indonesia mengembalikan Otonomi Khusus Kedua pada zaman Presiden Megawati melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. Dimana didalam UU itu dijinkan bendera dan lagu Papua namun dilarang lagi dengan Peratura Pemerintah PP. No. 77 Tahun 2007. Akibatnya banyak orang Papua yang ditangkap dan dipenjarakan dengan hukuman sekitar 15 Tahun Penjara oleh Polisi Indonesia.

 


Dialog Nasional Team 100

Posted on August 23, 2009 at 6:35 PM Comments comments (0)

QUO VADIS PAPUA

 

TANAH PAPUA (IRIAN JAYA)

MASIH DALAM STATUS TANAH JAJAHAN

� Kilas Balik Perjalanan Sejarah 35 Tahun Berintegrasi dengan RI �

 

Oleh : Herman Wayoi

 

 

Setelah  35 ( tigapuluh lima ) tahun Irian Jaya (Tanah Papua) bergabung dengan RI keresahan belum sirna dari kehidupan rakyat Tanah Papua. Perlakuan yang tidak wajar dari Pemerintah Indonesia dan tindakan tindakan yang bersifat diskriminasi rasial kaum pendatang dari luar daerah sangat �menekan� perasaan rakyat Tanah Papua. Seolah-olah kami rakyat Tanah Papua belum benar-benar menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

 

Perjuangan rakyat Tanah Papua untuk �bergabung� dengan Indonesia bila dilihat  sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1963 membutuhkan waktu 18 tahun dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang berjuang selama 5 tahun dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.

 

Perlakuan yang �diskriminatif� disegala bidang itu menunjukkan bahwa seolah-olah Tanah Papua dan rakyatnya belum sederajat dengan bangsa Indonesiam sehingga diperlakukan sebagai �Daerah Jajahan� dari RI.Apakah benar anggapan demikian ?

 

Marilah kita sekalian menelusuri kembali Proses sejarah �penggabungan� wilayah Tanah Papua kedalam RI dengan memilah-milah dan meneliti Proses tersebut.

(a) Tanah Papua didalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

(b) Tanah Papua didalam UUD RI.

(c) Tanah Papua didalam Konverensi Meja Bundar (KMB).

(d) Sistem Pemerintahan yang berlaku di Tanah Papua setelah 1 Mei 1963.

(e) Operasi Militer terhadap rakyat Papua

(f) Tanah Papua didalam Perjanjian-perjanjian Internasional.

 

1)  Tanah Papua didalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

Keutuhan wilayah tanah jajahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia kedua yang berbatas dari Sabang hingga ke Merauke telah terpecah, karena pada bulan April 1944 tentara sekutu membebaskan tanah Papua dari tentara Jepang. Pemerintah belanda yang ikut serta dalam tentara Sekutu langsung membentuk suatu pemerintahan dengan status Karesidenan yang bertanggung jawab langsung kepada Mahkota Kerajaan Belanda dan bukan lagi ke Batavia yang pada saat itu masih diduduki oleh Jepang.

 

Berdasarkan perubahan status wilayah tersebut, maka pada saat Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 diucapkan , wilayah Tanah Papua  tidak termasuk didalamnya. Jadi, kemerdekaan yang diploklamirkan itu hanya berlaku dari Sabang sampai Maluku.

 

Kesimpulannya, secara de�facto dan de�jure Tanah Papua (Irian Barat) tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

 

2)  Tanah Papua didalam UUD RI.

 

 

Didalam UUD RI, yaitu : UUD 1945, UUD RIS dan UUD Sementara tidak terdapat satu pasalpun yang menyatakan batas negara RI dari Sabang hingga ke Merauke, dan tidak ada pasalpun yang menyatakan bahwa Tanah Papua termasuk didalam wilayah Indonesia.

 

Ternyata ahli-ahli hukum yang merancang ke tiga UUD itu telah mengetahui bahwa tanah Papua tidak termasuk Indonesia, sebagai mana Pidato Presiden SOEKARNO pada tanggal 15 Agustus 1945 didepan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mangatakan bahwa :� yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar ( Jawa, Sumartra, Borneo, Celebes) pulau - pulau Sunda Kecil yaitu : Bali dan Lombok, pulau-pulau Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Maluku�. Tetapi untuk keamanan Indonesia dari arah Pasific, kita perlu menguasai Tanah Papua.�

 

Jadi tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah � perisai / tameng� atau �bumper� bagi RI. Maksud Soekarno inilah yangh kemudian diwujudkan  dalam Komando TRIKORA di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961.

 

 

3)  Tanah Papua didalam Konverensi Meja Bundar (KMB).

 

Pada tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah Belanda siap menyerahkan kedaulatan pada RI melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB). Tetapi sebelum tanggal tersebut Pemerintah belanda mengeluarkan satu UU untuk tetap mempertahankan STATUS QUO atas Tanah Papua, yaitu UU no 1 Tahun 1950 tanggal 22 Desember 1945 ( Staatsblad J 576)

 

Berdasarkan UU itu, pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda menandatangani penyerahan kedaulatan kepada RI, maka Gubernur Jan van Eichout di Hollandia Waarnamen Gulden dan peraturan pemerintah : Bewindsregeling Nieuw-Guinea untuk mengatur sistem pemerintahaannya.

 

Dengan adanya Proklamasi dari Pemerintah Belanda itu, semakin memantapkan penjajahannya atas tanah Papua yang tetap berlaku sampai pada tanggal  1 Oktober 1962, saat penyerahan wilayah tanah ini oleh Pemerintah Belanda kepada UNTEA sesuai dengan perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Dengan demikian penyerahan Belanda kepada UNTEA adalah Tanah Jajahan  West Nieuw-Giunea dengan rakyat Papua yang belum merdeka.

 

Demikian juga penyerahan pada tanggal 1 Mei 1963 dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia adalah �Penyerahan Administrasi Pemerintahan� dan bukan �Penyerahan Kedaulatan�. Kedaulatan Tanah Papua dan Penduduknya masih �tersimpan� dalam pasal XVIII dari Perjanjian New York.

 

Bila mana Pelaksanaan Perjanjian New York itu pada tahun 1969, disitulah baru rakyat Papua berdasarkan Pasal XVIII itu dapat memutuskan apakah mereka mempercayakan kedaulatannya kepada RI, ataukah dapat mempergunakannya sendiri untuk membentuk satu Negara Papua yang merdeka.

 

 

4) Sistem Pemerintahan yang berlaku di Tanah Papua setelah 1 Mei 1963.

 

 

Setelah pemerintah Indonesia menerima daerah ini dari UNTEA tidak langsung mengeluarkan satu UU untuk mengangkat daerah ini menjadi daerah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 18 UUD 45. Agar supaya penduduk Tanah Papua dinaturalisasi dan diberi Hak sebagai warga negara Indonesia yang merdeka. Melainkan Pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan satu penetapan Presiden (Penpres) no 1 tahun 1963. Kemuadian Penrpres no 1 tahun 1963 ini tidak pernah dimajukan ke Parlemen untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti UU sesuai dengan bunyi pasal 20 UUD 1945.

 

Berdasarkan tidak adanya kepastian hukum, dalam mengatur pemerintahan, mengakibatkan status daerah ini mengambang tidak pasti didalam Negara RI, sehingga mengakibatkan daerah ini tetap dalam Status �tanah Jajahan� didalam Negara Indonesia. Akibatnya penduduk tanah Papua tidak turut menikmati hak-hak warga sipil didalam negara ini.

 

Timbul diskriminasi rasial didalam Negara yang mempunyai Falsafah Pancasila, dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berlaku bagi rakyat Tanah Papua, hanya berlaku bagi rakyat didaerah-daerah lain, karena memang orang Papua bukan bagian dari Bangsa Indonesia.

 

Rakyat Tanah Papua tidak pernah diberi kesempatan untuk berintegrasi dibidang Pemerintahan baik di Pemerintahan Pusat atau di pemerintahan daerah di Propinsi lainnya. Tidak ada orang Papua yang diangkat menjadi Menteri, Dirjen, Sekjen dan Jabatan-Jabatan lainnya ditingkat Departemen. Pada Propinsi � propinsi diseluruh Indonesia tidak ada seorang Papuapun yang diangkat sebagai Gubernur, Bupat, Walikota, Camat, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kakanwil dsb

 

Sebalinya ditanah Papua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Maluku, masuk membanjiri wilyah ini dan semua jabatan mereka rebut dari orang-orang Papua. Mulai dari jabatan eselon I,II,III dan IV sampai V mereka mendudukinya. Akibatnya orang-orang Papua tergusur dan digusur kebelakang, tinggal menjadi penonton dan orang asing di negri sendiri.

 

Mengapa terjadi demikian ?? Karena orang Papua masih dalam Status Tanah Jajahan dan belum merdeka sejak jaman Belanda sampai Indonesia sekarang ini. Mungkin dapat diberi alasan bahwa kondisi itu disebabkan belum ada �kader-kader� orang Papua unmtuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Pertanyaannya adalah : kalau begitu selama kurun waktu lebih dari 30 tahun, daerah ini menjadi �bagian� dari wilayah RI, apa saja yang diperbuat oleh Pemerintah dan Bangsa Indonesia sehingga tidak mampu menyiapkan manusia Papua yang dianggap sebagai  �saudara-saudara� sebangsa itu ?

 

Kesimpulannya : disebabkan negeri dan rakya tanah Papua belum merdeka.

 

5) Operasi Militer terhadap rakyat Papua

 

Untuk meredam gejolak sosial yang timbul didalam masyarakat karena perlakuan pemerintah yang dirasakan Diskriminatif Rasial itu, tidak melalui cara yang benar. Suatu pola pembangunan yang benar-benar menyentuh Rakyat Tanah Papua, melibatkan mereka sebagai pelaku pembangunan. Akan tetap kenyataannya mereka hanya sebagai obyek pelengkap saja. Akibatnya timbul keresahan dan gejolak yang berkembang sehingga dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menghadapi gejolak semacam itu bukannya pemerintah mengadakan pendekatan yang persuasif, tetapi langsung dihadapi dengan senjata moderen, mereka ditembaki dan dibunuh tanpa berperi kemanusiaan, akhirnya wilayah Tanah Papua ditetapkan sebagai daerah Daerah Operasi Militer (DOM), padahal daerah ini bukan daerah S.O.B tetapi daerah yang semula aman dan damai.

 

Terkesan Pemerintah Indonesia hanya berupaya �menguasai� daerah ini, kemudian merencanakan  pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan menggantinya dengan etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan Transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah -lembah yang subur di Tanah Papua.  Dua macam operasi yaitu : Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan ras Melanesia di tanah ini.

 

Rakyat Papua yang terbunuh dalam operasi- operasi Militer didaerah-daerah terpencil atau pelosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu, apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang ironis ketidak berpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai Orang Papua di mata aparat keamanan pamerintah Indonesia tidak lebih dari �seekor binatang buruan�.

 

 

6) Tanah Papua didalam Perjanjian-perjanjian Internasional.

 

Irian Barat (Tanah Papua) �bergabung� dengan RI pada ta-nggal 1 Mei 1963 diatur melalui 2 perjajian Internasional yaitu :

 

(a) Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962

(b) Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962

 

a) Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962

 

Mengatur hak azasi penduduk Irian Barat (Tanah Papua) dengan ketentuan bahwa : pada tahun 1969 akan diadakan hak penentuan nasib sendiri ( act of free choice), apakah rakyat Irian Barat (Papua) ingintetap dengan Indonesia atau memisahkan diri dengan mendirikan negara merdeka sendiri.

 

Dalam pelaksanaan perjanjian ini dipenuhi dengan tindakan rekayasa dan intimidasi dari pemerintah Indonesia dengan dukungan Angkatan Bersenjata, sehingga pelaksanaannya tidak adil dan tidak menghormati Hak azasi manusia ditanah Papua.

 

Mereka yang semuanya dianggap �berbahaya� oleh pemerintah Indonesia ditanggap dan dipenjarakan serta langsung diadili melalui pengadilan-pengadilan di seluruh Irian Barat (Tanah Papua).

 

Pembentukan Dewan-dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dimana keanggotaannya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Jumlah peserta musyawarah seluruhnya adalah 1.020 orang. Dengan menggunakan cara votting dimana tim pemerintah telah mempersiapkan satu �keputusan�, kemudian dibacakan dimuka sidang dan ditanyakan kepada semua peserta, dengan suara bulat mereka menyetujui �bergabung� dengan RI.

 

Tidakan atau cara tersebut sangat �merugikan� rakyat Irian Barat (Tanah Papua). Sebab dari jumlah penduduk 800.000 orang pada waktu itu, hanya 1.020 orang yang memberikan suara, sedang sisanya yang tidak memberikan suara sebanyak 699.980 orang. Unsur Demokrasi dan Keadilan diabaikan.

 

Tindakan ini dilakukan karena pemerintah Indonesia �berambisi� untuk mengambil Tanah Papua dengan tujuan menguasai kekayaan Sumbae Daya Alamnya, menempatkan kelebihan penduduk di Pulau Jawa dalam Pola Transmigrasi, membangun pertahan Militer untuk menghadapi ancaman dari Samudra Pasific. Itulah landasan berpikir pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu dan mungkin juga pada masa sekarang.

 

b) Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962

 

Perjanjian ini dibuat di Roma setelah perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini ditandatangani oleh 3 negara, yaitu : RI, Kerajaan Belanda dan Amerika Serikat. Dalam Perjanjian itu, ditentukan bahwa Indonesia berkuasa atas Tanah Papua selama 25 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963, setelah itu Indonesia melepaskan Tanah Papua untuk membentuk satu pemerintahan sendiri atau merdeka.

 

Pemerintah Amerika Serikat menunjang dengan menyediakan dana sebesar US $ 25 juta setiap tahun. Pemerintah Indonesia diperkenankan untuk mendatangkat transmigrasi ketanah Papua, membuka Pertambangan, mengolah hasil hutan dan lainsebagainya.Kenyataannya, pemerintah Indonesia hanya melaksanakan Transmigrasi, sedangkan sektor pertambangan dan kehutanan diberikan untuk dikelola oleh pengusaha-pengusaha swasta.

 

Sampai hari ini nampaknya penggunaan dana yang begitu besar selama 30 tahun tidak dimanfaatkan untuk membangun masyarakat didaerah ini sehingga penduduk Irian Barat (Tanah Papua) masih berada dibawah garis kemiskinan

 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan merenung kembali nasib anak cucu kami rakyat Tanah Papua dikemudian hari, maka bersama ini mohon kepada Bapak Presiden RI agar segera mempertimbangkan membuka dialog antara Pemerintah Indonesia dengan para wakil Rakyat Tanah Papua untuk menentukan waktu PENYERAHAN KEMERDEKAAN kepada rakyat Tanah Papua. Hal ini diajukan berdasarkan kurun waktu yang ditentukan bagi Pemerintah Indonesia dalam perjanjian Roma telah terlampaui yaitu dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1988, �diperpanjang� sampai lebih dari 10 tahun.

 

Demi nama baik dari Pemerintah Indonesia di dunia Internasional dan simpati rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia, kami percaya bahwa Bapak Presiden bersama seluruh Bangsa Indonesia akan menerima dengan lapang dada dan iklas, untuk �melepaskan� rakyat Tanah Papua secara baik-baik dan terhormat mewujudkan impiannya, merdeka yang seutuhnya dalam satu negara Republik Melanesia

 

Kemudian dari pada itu agar �tali silaturahmi� yang pernah terbina lebih dari tiga dasa warsa dapat tetap terpelihara, diperlukan kerja sama bilateral antara dua bangsa dan dua negara yakni Pemerintah RI dan Republik Melanesia untuk bersama menyongsong abad ke dua puluh satu, era millenium ketiga.

 

Bandar Numbay Medio Februari 1999 

 

Catatan :

Tulisan ini disampaikan dihadapan Presiden RI Prof. Dr. BJ Habibie, ketika  Tim 100 Papua Barat bertemu, tanggal 28 Februari 1999 di Istana Negara.

 

Herman Wayoi, merupakan saksi dan pelaku sejarah Papua Barat


Kajian Pelaksaan PEPERA 1969

Posted on August 18, 2009 at 6:30 AM Comments comments (41)

Tinjauan Perjanjian New York

15 Agustus 1962 Pasal XVIII

Oleh : John Anari, Amd. T

Sumber: Frits Kirihio (Tokoh Sejarah Papua)

Piagam PEPERA

Sumber: DEPEN RI

"Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nation Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include: (a) Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures l and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population; (d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration."

 

Foto Bersama Setelah Penanda Tanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Sumber: John Anari Document

Kiri Sekjen :PBB Uthan; Wakil Indonesia: DR. Soebandrio Wakil Belanda: DR. Van Royen

Sumber: John Anari Document

Berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan pepera ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Namun ternyata Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian diputuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. Dari 1026 peserta Referendum itu, ternyata hanya diwakili 400-an Penduduk Asli Papua dan 600-an Orang Indonesia yang umumnya berasal dari Maluku yaitu Dobo dan Key.

 

Tabel Perbandingan Peserta DMP dan Total Penduduk Papua Tahun 1969

Sumber: Editor by John Anari

Yang mana, para anggota DMP itu ditunjuk langsung oleh Indonesia (Tidak melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap Kabupaten) dan dibawah intimidasi serta ancaman Pembunuhan oleh Pimpinan OPSUS (Badan Inteligen KOSTRAD) Mr. Ali Murtopo.

Sedihnya lagi, para anggota DMP itu ditampung di suatu tempat khusus dan dijaga ketat oleh Militer sehingga mereka (anggota DMP red) tidak bisa berkomunikasi atau dipengaruhi oleh keluarga mereka. Setiap hari mereka hanya diberi makan nasehat supaya harus memilih bergabung dengan Indonesia agar nyawa mereka bisa selamat.

 

Komandan OPSUS: Brig.Jend. Ali Murtopo

Sumber: Wikipedia

Sebelum menjelang PEPERA yang dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan di akhiri di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969, datanglah suatu tim dari Jakarta yang diketuai oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH. Tim tersebut tiba di Sukarnopura (Hollandia/Kota Baru / Sekarang Jayapura ) dan kemudian didampin- gi oleh beberapa anggota DPRGR Propinsi Irian Barat untuk berkeliling ke setiap kabupaten se Papua Barat. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan awal dengan para tokoh masyarakat dan adat untuk menyampaikan tekhnis-tekhnis pelaksanaan PEPERA bila tiba hari H. Pelaksanaan PEPERA adalah secara formalitas saja, untuk memenuhi New York Agreement, maka diusahakan untuk secara aklamasi dan bukan secara perorangan. Agar bunyi penyampaian agar seragam, maka akan disiapkanlah konsep-konsepnya dan Anggota DMP tinggal baca saja dan bagi mereka yang tidak bisa baca/tulis disuruh menghafal untuk kelancaran pelaksanaan PEPERA. Para anggota DMP kemudian ditampung di suatu penampungan khusus dan dijaga ketat oleh Militer serta selalu diteror-teror oleh Pimpinan OPSUS (Mr. Ali Murtopo Pimpinan Badan Inteligen Kostrad). Mereka berkali-kali diujicoba untuk meyakinkan bahwa nantinya penyampaian pendapat tidak berbeda satu dengan yang lain. Semuanya harus memilih "Papua Barat menjadi bagian integral dari Indonesia". Tim dari Jakarta melakukan kegiatan keliling Papua Barat tanggal 24 Maret hingga 11 April 1969. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) 31/1969 menetapkan jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Tanggal 25 Maret 1969 dibentuklah anggota panitia pembentukan DMP. Setiap kabupaten ditunjuk 9 orang. Maka dari 8 kabupaten yang ada terdapat jumlah 72 orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Panitia Pembentukan DMP. Setiap kabupaten dipilih anggota DMP oleh Indonesia serta sesuai dengan konsep dan perencanaan Pemerintah Jakarta.

 

Pembukaan PEPERA di Kabupaten Merauke pada 14 Juli 1969.

Sumber: DEPEN RI, capture by John Anari

Kemudian pelaksanaan sidang dapat dilakukan di setiap kabupaten. Teknis pelaksanaan telah diatur sedemikian rupa sehingga jumlah 1.025 orang ini juga terdiri dari, bukan saja bangsa pribumi, tapi juga bangsa pendatang dari Indonesia. yang dalam waktu singkat telah menjadi pegawai negeri, petani, nelayan, sejak 1963. Bangsa pendatang diberi status yang sama dengan penduduk pribumi untuk dapat menjadi anggota DMP. Sorong, Manokwari, Biak dan Numbay (Jayapura) dianggap sebagai daerah rawan. maka menjelang July 1969 telah didropping pasukan untuk mengawasi jalannya PEPERA, yaitu : KOPASANDA (sekarang KOPASUS), Raider, dan Polisi. Sehingga akhirnya dengan rasa sedih yang dalam terpaksa para anggota DMP itu harus memilih Bergabung dengan NKRI di depan Utusan PBB Mr. Fernando Ortisan. Walaupun ada terjadi sedikit gerakan protes oleh rakyat Papua di luar gedung PEPERA tetapi disapuh bersih oleh Militer Indonesia dengan Senjata dan Meriam, diculik, dibunuh, disiksa, dan dihina-hina bahwa orang Papua bodoh. Para wartawan pada saat itu pun juga dilarang oleh Militer Indonesia untuk meliput proses Penentuan Pendapat itu.

 

Photo: Situasi Pelaksanaan PEPERA dalam Ruangan Tertutup dan Rahasia di Fakfak

Sumber: DEPEN RI, capture by John Anari

Sayangnya, mengapa tak ada Pasukan PBB yang mengawasi tetapi justru diawasih oleh Tentara Indonesia yang jumlahnya melebihi utusan PBB.

Setelah berakhirnya proses Jajak Pendapat (Self Determination ) tersebut, para anggota DMP tersebut diberi Radio, Gergaji, dan Sekap/Ketam serta dijanjikan akan diberi uang. Kemudian pada tahun 1976 mereka (Anggota DMP) diberi piagam penghargaan dengan uang tunai Rp. 200.000,- lalu tahun 1992 pada saat PEMILU bekas anggota DMP diberikan uang Rp. 150.000,-. Uang berjumlah Rp. 14 milyard yang dikirim dari Jakarta untuk bekas anggota DMP sebagian besar dikorupsi oleh para pejabat tinggi yang ditugaskan dari Jakarta.

 

Apakah Proses Jajak Pendapat di Tanah Papua itu sudah sesuai dengan Aturan Internasional yang termuat dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Pasal 18 ? Ternyata pelaksanaan PEPERA itu hanya Formalitas karena mengikuti Perjanjian Roma Tanggal 30 September 1962 Ayat 1 yang berbunyi PEPERA dibatalkan atau bila perlu dihapuskan saja. Tetapi pada ayat 2 mengatakan bahwa Indonesia mengurus Papua hanya 25 Tahun saja, terhitung mulai 1 Mei 1963. (Info lengkap tentang Perjanjian Roma bisa dilihat di http//www.oocities.org/west_papua/Rome_Agreement.htm).



Photo: Cuplikan Naskah Perjanjian Roma

Sumber: Naskah asli milik Herman Wajoi, capture by John Anari


Dengan adanya perjanjian ini, maka Indonesia bisa masuk ke Papua mulai tanggal 1 Mei 1963, mengirim Transmigrasi mulai tahun 1977, menerima bantuan Dana PBB sebesar US $. 30 Juta untuk membangun Papua, Dana ini disebut FUNDWI (Fund United Nation Donatur for West Irian). Dana ini dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Perhubungan Laut, Darat, dan Udara tetapi sayangnya Pelabuhan Laut, Darat, dan Udara pada tahun 60-an tak ada perubahan apapun juga karena itu masih seperti peninggalan Belanda. Namun sekitar tahun 1980-an baru mulai ada perubahan. Selain itu, juga telah diadakan penanda tanganan kontrak karya Freeport McMoran pertama pada tahun 1967 sebelum Referendum 1969 karena dalam Rome Agreement telah diberikan ijin kepada Amerika untuk menanam Saham di Indonesia demi kemajuan Papua.?

Dengan adanya Perjanjian Roma ini, maka Papua tidak disahkan dengan Ketetapan MPR atau Undang-Undang seperti Timor Leste yang dipaksakan gabung ke NKRI dengan Ketetapan MPR namun sudah dicabut oleh Ketetapan MPR lagi karena East Timor telah Merdeka. Karena itulah, tak ada kepastian hukum di Negara Indonesia untuk menjamin Hak-hak Orang Papua sebagai Warga Negara Indonesia. Kalau memang PEPERA sah, mengapa tidak disahkan oleh Ketetapan MPR/UU melainkan hanya disahkan menjadi Provinsi 27 suatu Penetapan Presiden (Penpres) no 1 tahun 1963. Kemuadian Penpres no 1 tahun 1963 ini tidak pernah dimajukan ke Parlemen untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti UU sesuai dengan bunyi pasal 20 UUD 1945. Dengan PENPRES ini pula diberlakukannya Otonomi Khusus pertama bagi Papua namun setelah Soekarno dijatuhkan dengan Isu G 30 S PKI, maka dicabutlah kedudukan Khusus itu oleh Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPRS no.21 Tahun 1966 Pasal 6. Lalu dikembalikan lagi menjadi Otonomi Khusus kedua dengan UU no.21 tahun 2000 oleh Presiden Megawati.

Berdasarkan hal tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum untuk menjamin hak hidup orang Papua di dalam Negara Kesatuan Indonesia. Atau secara kasar status Papua adalah daerah (tanah Jajahan) di dalam Negara Indonesia. Akibatnya penduduk tanah Papua tidak turut menikmati hak-hak warga sipil, timbul diskriminasi rasial yang selalu memojokan orang Papua itu Hitam, Keriting, Bodoh, Monyet, Bau, dan tidak pantas bekerja di luar pulau Papua sebagai pekerja handal seperti : Teknisi, Pejabat Pemerintah maupun Swasta. Salah satu contoh dapat kita lihat di perusahaan Raksasa yang sekarang beroperasi di Papua seperti Freeport dan BP. Di BP hanya terdapat 6 orang Papua sebagai Tenaga Engineer namun karena adanya diskriminasi sehingga 1 orang Geologi telah mengundurkan diri. Lalu 1 orang Staff IT (Information and Technology) telah dikeluarkan dari BP karena ia banyak memprotes tentang Diskriminasi terhadapnya di Departemen DCT (Digital Communication and Technology) BP Indonesia. Sehingga sekarang tenaga Engineer orang Papua di BP hanya tinggal 4 orang yaitu 1 orang Kimia, 1 orang Geologi, dan 2 orang IT. Sedangkan tenaga Engineer lainnya ditutupi oleh kaum pendatang, dan ada beberapa kritikan dari Perfomance Manager DCT bahwa BP tidak butuh orang Papua di IT tetapi karena kasihan makanya diterima orang Papua. Selain itu, Pemain sepak Bola PERSIPURA pun banyak dihina "Monyet" pada saat bertanding di luar Jayapura. Masih banyak kasus diskriminasi rasial terhadap orang Papua dan akan terus berlangsung selama daerah Papua berada dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

Tambang PT. Freeport Indonesia di Gunung Grasberg - Tembagapura

Sumber: Download dari google

Lokasi BP LNG Tangguh di Tanah Merah - Teluk Bintuni

Sumber: BP Indonesia



Jadi, kesimpulannya bahwa proses jajak Pendapat (Act of Free Choice/Self Determination) tahun 1969 tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York yang ditanda-tangani di Markas Besar PBB, New York - Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1962.

Irian Barat Rupiah

Posted on August 9, 2009 at 4:32 PM Comments comments (3)

Berlaku di Propinsi Irian Barat pada tahun 1963-1973 setelah Belanda meninggalkan daerah tersebut, seri Irian Barat ini digunakan sebagai pengganti uang gulden Nederlands Niew Guinea (akan dibahas di lain kesempatan). Semua uang kertas dalam seri ini walaupun bentuk, dan ukurannya sama dengan uang seri Sukarno tahun 1960 yang berlaku secara nasional, mempunyai warna yang berbeda serta terdapat cap IRIAN BARAT.

Berikut adalah cuplikan PENPRES (Penetapan Presiden) yang ditandatangani oleh Sukarno pada tgl 21 Februari 1963. Kurs yang ditetapkan pada waktu itu adalah 1 Irian Barat rupiah setara dengan 18,9 Indonesia rupiah.

.

Pasal 1.

Khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat berlaku satuan uang Rupiah Irian Barat (disingkat I.B. Rp. .) dengan nilai perbandingan yang ditetapkan oleh Menteri Bank Sentral.

.

Pasal 2.

Pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini didaerah Propinsi Irian Barat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah:

a. uang kertas bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat,

b. uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat,

c. uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat, disamping jenis-jenis uang yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah didaerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku.

Pasal 3.

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 bulan sejak berlakunya Penetapan Presiden ini, segala jenis uang logam dan uang kertas Pemerintah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah didaerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, ditarik dari peredaran dengan jalan penukaran dengan jenis-jenis uang rupiah tersebut pada pasal 2 sub a, b dan c, atas dasar nilai tukar yang akan ditetapkan oleh Menteri Bank Sentral.

(2) Sesudah jangka waktu penukaran yang ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal 3 berakhir, hak untuk menuntut penukaran hapus.

Pasal 4.

(1) Jenis-jenis uang tersebut pada pasal 2 tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diwilayah Republik Indonesia lainnya ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

(2) Nilai perbandingan antara satuan Rupiah Irian Barat dan satuan rupiah yang berlaku diwilayah Republik Indonesia

Pecahan 1 rupiah

Berwarna kuning orange, pengaman bukan berupa tanda air tetapi kertas yang berserat halus. Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan selalu dimulai dengan IB (Irian Barat), disusul 1 huruf lain dan 6 angka merah. Pecahan ini termasuk sulit ditemukan dalam kondisi UNC. Harga katalog adalah Rp. 500.000 perlembar UNC. Harga pasaran saat ini sekitar 2 kali lipatnya.

Pecahan 1 rupiah Irian Barat 1961

 

 

Pecahan 2,5 rupiah

Ukuran, gambar depan dan pengaman sama persis dengan pecahan sebelumnya, berwarna ungu, sistem penomoran sama dengan pecahan 1 rupiah. Lebih sulit ditemukan dan bernilai sedikit lebih tinggi daripada pecahan 1 rupiah. Harga katalog untuk kondisi UNC adalah Rp. 500 ribu. Harga sebenarnya sekitar 2 kali harga katalog.

 

Pecahan 2,5 rupiah Irian Barat 1961

 

Pecahan 5 rupiah

Mulai pecahan ini dan seterusnya mempunyai tanda air bergambar Sukarno. Sistem penomoran juga terdiri dari 3 huruf yang selalu dimulai dengan IB, semuanya berwarna merah. Harga saat ini sekitar Rp. 1,5 - 2 juta untuk kondisi UNC.

Pecahan 5 rupiah Irian Barat 1960

 

Pecahan 10 rupiah

Berwarna merah muda dan bertanda air Sukarno. Sistem penomoran juga sama dengan yang lainnya, selalu dimulai dengan IB dan berwarna merah. Harga UNC sekitar 1 juta rupiah lebih.

 

Pecahan 10 rupiah Iraian Barat 1960

 

Pecahan 100 rupiah

Merupakan pecahan terbesar sekaligus tersulit ditemukan. Berwarna hijau dengan watermark Sukarno. Nomor seri juga berwarna merah dan selalu dimulai dengan huruf IB. Kondisi UNC sangat-sangat sulit ditemukan dan bernilai jual sekitar 5 juta rupiah perlembar.

Pecahan 100 rupiah Iran Barat 1960

 

Uang logam Irian Barat

Selain uang kertas, ditebitkan pula uang logam yang terbuat dari alumunium. Pecahan yang beredar adalah : 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen (ada 2 variasi yaitu tahun 1962 dan 1965).

Pecahan 1, 5, 10, 25 dan 50 sen Irian barat

 

Dua variasi pecahan 50 sen Irian barat tahun 1962 dan 1965

 

Semua pecahan uang logam Irian Barat termasuk langka dan sukar dijumpai, apalagi dalam kondisi mulus. Harga perset lengkap untuk kondisi bagus sekitar 750 ribu rupiah.

Bentuk-bentuk lain

Selain bentuk beredar, ditemukan pula bentuk SPECIMEN nya, dan tidak seperti bentuk Specimen lainnya harga perset lengkap jenis ini jauh lebih murah dibandingkan versi beredarnya.

 

 

Kritik dan saran hubungi arifindr@gmail.com

Sumber: http://www.uang-kuno.com/2008/11/1960-1961-seri-sukarno-irian-barat-dan.html

 

Misteri Pulau Berusia Jutaan Tahun

Posted on August 9, 2009 at 2:30 PM Comments comments (2)

Oleh:  Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo

BAGI pendaki gunung, mendaki jajaran Pegunungan Jayawijaya adalah sebuah impian. Betapa tidak, pada salah satu puncak pegunungan itu terdapat titik tertinggi di Indonesia, yakni Carstensz Pyramide dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Jangan heran jika pendaki gunung papan atas kelas dunia selalu berlomba untuk mendaki salah satu titik yang masuk dalam deretan tujuh puncak benua tersebut. Apalagi dengan keberadaan salju abadi yang selalu menyelimuti puncak itu, membuat hasrat kian menggebu untuk menggapainya.

Tetapi, siapa yang menyangka jika puncak bersalju itu dahulunya adalah bagian dari dasar lautan yang sangat dalam!

?Pulau Papua mulai terbentuk pada 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, pulau ini masih berada di dasar laut yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal dari benua Australia dalam kurun waktu yang panjang menghasilkan daratan baru yang kini bernama Papua. Saat itu, Papua masih menyatu dengan Australia,? jelas ahli geologi Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo saat memaparkan sejarah terbentuknya Pulau Papua.

Keberadaan Pulau Papua saat ini, lanjutnya, tidak bisa dilepaskan dari teori geologi yang menyebutkan bahwa dunia ini hanya memiliki sebuah benua yang bernama Pangea pada 250 juta tahun lalu. Pada kurun waktu 240 juta hingga 65 juta tahun yang lalu, benua Pangea pecah menjadi dua dengan membentuk benua Laurasia dan benua Eurasia, yang menjadi cikal bakal pembentukan benua dan pegunungan yang saat ini ada di seluruh dunia.

Pada kurun waktu itu juga, benua Eurasia yang berada di belahan bumi bagian selatan pecah kembali menjadi benua Gonwana yang di kemudian hari akan menjadi daratan Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia.

?Saat itu, benua Australia dengan benua-benua yang lain dipisahkan oleh lautan. Di lautan bagian utara itulah batuan Pulau Papua mengendap yang menjadi bagian dari Australia akan muncul di kemudian hari,? tambah sarjana geologi jebolan Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, pada 1986 ini.

Pengendapan yang sangat intensif dari benua kanguru ini, sambungnya, akhirnya mengangkat sedimen batu ke atas permukaan laut. Tentu saja proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km per juta tahun.

Proses ini masih ditambah oleh terjadinya tumbukan lempeng antara lempeng Indo-Pasifik dengan Indo-Australia di dasar laut. Tumbukan lempeng ini menghasilkan busur pulau, yang juga menjadi cikal bakal dari pulau dan pegunungan di Papua.

Akhirnya proses pengangkatan yang terus-menerus akibat sedimentasi dan disertai kejadian tektonik bawah laut, dalam kurun waktu jutaan tahun menghasilkan pegunungan tinggi seperti yang bisa dilihat saat ini.

Bukti bahwa Pulau Papua beserta pegunungan tingginya pernah menjadi bagian dari dasar laut yang dalam dapat dilihat dari fosil yang tertinggal di bebatuan Jayawijaya.

Meski berada di ketinggian 4.800 mdpl, fosil kerang laut, misalnya, dapat dilihat pada batuan gamping dan klastik yang terdapat di Pegunungan Jayawijaya. Karena itu, selain menjadi surganya para pendaki, Pegunungan Jayawijaya juga menjadi surganya para peneliti geologi dunia.

Sementara terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

?Masih banyak rahasia bebatuan Jayawijaya yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini. Ini juga alasan dari penyebutan Papua New Guinea bagi Pulau Papua, yang artinya adalah sebuah pulau yang masih baru,? tambah peraih gelar master di bidang Economic Geology dari James Cook University, Townswille, Australia ini.

Sementara keberadaan salju yang berada di beberapa puncak Jayawijaya, diyakininya akan berangsur hilang seperti yang dialami Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Hilangnya satu-satunya salju yang dimiliki oleh pegunungan di Indonesia itu disebabkan oleh perubahan iklim secara global yang terjadi di daerah tropis.


Rss_feed